Ekonomi dan Bisnis
BI Catat Inflasi Lampung 0,55 Persen pada April 2026
Alteripost Bandar Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada April 2026 mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,19% (mtm), Selasa (5/5/2026).
Realisasi tersebut lebih tinggi dari rata-rata inflasi bulan April dalam tiga tahun terakhir yang sebesar 0,44% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,4 (yoy).Dilihat dari sumbernya, inflasi April 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain minyak goreng, ikan nila, sigaret kretek mesin, beras, dan cabai merah dengan andil masing-masing sebesar 0,09%; 0,04%; 0,03%; 0,03% dan 0,03% (mtm).
Kenaikan harga minyak goreng didorong oleh meningkatnya biaya input produksi kemasan, seiring lonjakan harga plastik akibat konflik Timur Tengah yang terus berlanjut.
Selanjutnya, kenaikan harga ikan nila seiring permintaan yang meningkat di tengah cuaca yang tidak menentu.
Lebih lanjut, kenaikan harga beras dan cabai merah sejalan dengan berakhirnya puncak panen raya serta terbatasnya tambahan produksi disebabkan tunda tanam akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif. Adapun, harga sigaret kretek mesin yang meningkat disebabkan oleh peningkatan harga tembakau, serta penyesuaian biaya distribusi seiring kenaikan tarif Jalan Tol Terbanggi Besar.
Di sisi lain, inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas yang di antaranya tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Komoditas cabai rawit dan daging ayam ras masing-masing memberikan andil sebesar -0,06% dan -0,02% (mtm), didukung oleh terjaganya pasokan seiring peningkatan produksi di sentra lokal (Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah), serta normalisasi permintaan pasca periode HBKN Rafi 2026.
Selain itu, penurunan harga emas dunia juga mendorong penurunan harga emas perhiasan dengan andil sebesar -0,03% (mtm). Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) pada akhir tahun 2026.
Namun demikian, sejumlah risiko perlu tetap diwaspadai dan dimitigasi. Dari sisi Inflasi Inti (Core Inflation), risiko bersumber dari (i) peningkatan permintaan agregat sejalan dengan implementasi kenaikan UMP 2025 sebesar 5,35% yang direalisasikan secara bertahap sepanjang tahun 2026; serta(ii)berlanjutnya kenaikanhargaemas dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih tinggi.
Dari sisi Inflasi Bahan Makanan Bergejolak (Volatile Food), risiko yang perlu dicermati meliputi (i) rendahnya realisasi tanam di Lampung pada Maret 2026 akibat curah hujan yang tinggi, sehingga berpotensi menekan capaian panen dan meningkatkan tekanan inflasi pada triwulan II; serta (ii) prakiraan curah hujan yang cenderung rendah (<50 mm) pada periode April–September di sebagian besar wilayah Lampung berdasarkan analisis atmosfer BMKG (pengkinian Dasarian II Maret), serta potensi peralihan menuju kondisi El Nino lemah pada Semester II yang berisiko menekan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
Sementara itu, dari sisi Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah (Administered Prices), risiko yang perlu diwaspadai meliputi (i) potensi kenaikan harga BBM seiring risiko peningkatan harga minyak dunia akibat berlanjutnya tensi geopolitik dan ketidakpastian global; serta (ii) dampak lanjutan kenaikan tarif Tol Lampung ruas Bakauheni–Terbanggi Besar yang berlaku sejak 27 November 2025 terhadap penyesuaian tarif transportasi antarkota serta harga rokok.
Meninjau perkembangan inflasi April dan mempertimbangkan peningkatan risiko global dan domestik , Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K sebagai berikut:
1.Keterjangkauan Harga
a.Melaksanakan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
b.Memperkuat monitoring harga dan pasokan komoditas strategis (beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras), termasuk antisipasi dampak kenaikan biaya distribusi akibat volatilitas energi global.
2.Ketersediaan Pasokan
a.Memperluas implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK dan Non-IHK.
b.Memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) antarprovinsi maupun intra provinsi untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
c.Memperkuat koordinasi antar OPD terkait guna mempercepat realisasi program swasembada pangan di Provinsi Lampung melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.
d.Memperkuat data pasokan guna meningkatkan efektivitas monitoring ketersediaan pasokan.
3.Kelancaran Distribusi
a.Mengantisipasi potensi kenaikan biaya logistik akibat volatilitas harga BBM global.
b.Melanjutkan perbaikan infrastruktur jalur distribusi pangan.
c.Memperkuat implementasi Mobil TOP (Transportasi Operasi Pasar) dan dukungan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bersama OPD dan Bulog.
4.Komunikasi efektif
a.Melakukan rapat koordinasi rutin TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b.Menjaga ekspektasi inflasi melalui komunikasi publik yang konsisten di tengah ketidakpastian global.
c.Memperkuat sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan yang terkini dan berkualitas guna mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
d.Memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi terkini mengenai inflasi di Provinsi Lampung.(*)
Alteripost Bandar Lampung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung resmi membuka kegiatan Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) 2026 di Lampung City Mall, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ekonomi Keuangan Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini menjadi upaya strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan LaSEF 2026 difokuskan untuk mempercepat pengembangan UMKM, memperluas halal lifestyle, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung.
Menurutnya, terdapat tiga program utama dalam LaSEF 2026. Pertama, perluasan implementasi Halal Value Chain melalui Halal Mart, pameran UMKM, serta pelatihan sertifikasi halal dan Juru Sembelih Halal (JULEHA). Kedua, optimalisasi pembiayaan syariah melalui business matching pembiayaan dan edukasi zakat serta wakaf produktif di era digital. Ketiga, penguatan literasi dan halal lifestyle melalui tabligh akbar, talkshow edukatif, hingga berbagai kompetisi seperti Halal Chef, Nasyid, Dakwah, Barista, dan Sharia Economic Battle.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menyampaikan apresiasi atas sinergi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung investasi di daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya program Wakaf Sumur Produktif yang diinisiasi Bank Indonesia Lampung bersama Dompet Dhuafa sebagai solusi konkret menghadapi tantangan El Nino Godzilla yang berdampak pada sektor pertanian.
“Satu sumur membawa ribuan keberkahan. Ini adalah wujud sedekah yang tidak berhenti mengalir, sekaligus solusi konkret menjaga produktivitas petani kita,” ujar Mulyadi.
Lebih lanjut, sektor ekonomi syariah dinilai memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi Lampung. Pada Triwulan I tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai 5,58 persen secara tahunan (yoy). Dengan jumlah penduduk sekitar 9,4 juta jiwa yang mayoritas Muslim, Lampung dinilai memiliki peluang besar untuk mentransformasi ekonomi umat dari sektor konsumsi menuju kemandirian produksi.
Pemanfaatan lebih dari 1.000 pondok pesantren serta penguatan sektor riil, termasuk industri pengolahan daging dan rumah potong hewan (RPH), disebut menjadi peluang besar bagi Lampung untuk menembus pasar halal global.
Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan bahwa program-program dalam LaSEF 2026 sejalan dengan target prioritas daerah dalam RPJMD, mulai dari percepatan sertifikasi halal, peningkatan aset perbankan syariah terhadap PDRB, hingga penguatan Indeks Zakat Nasional (IZN).
Melalui kolaborasi tersebut, ekosistem ekonomi syariah di Lampung diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi mampu menjadi kekuatan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.(*)
Dari Bandara hingga Kampung Nelayan, Ketua DPRD Lampung Dampingi Wapres Gibran
Gubernur Mirza Dampingi Wapres Tinjau Kelas Migran Vokasi di Bandar Lampung
Wakaf Sumur Produktif Jadi Sorotan dalam Pembukaan LaSEF 2026 di Lampung
