Ekonomi dan Bisnis
Lampung Jadi Tuan Rumah HPN-Porwanas 2027, Bank Lampung Siap Berkolaborasi
Alteripost Bandar Lampung – Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana menerima kunjungan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung di Kantor Pusat Bank Lampung, Bandar Lampung, Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menyampaikan bahwa Lampung mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027.
Menurut Wira, pelaksanaan dua agenda nasional tersebut diperkirakan menghadirkan sekitar 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia.
“Kita terapkan prinsip nemui nyimah, menyambut para tamu dari berbagai daerah di Indonesia dengan sebaik mungkin,” ujar Wira.
Ia juga memaparkan rencana kick off HPN-Porwanas yang dijadwalkan pada 29 November 2026 melalui kegiatan olahraga lari bertajuk PWI Run. Sejumlah senator, legislator asal Lampung hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan telah diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut.
“Kami berharap mendapat dukungan dari Bank Lampung, berikut kehadirannya saat kick off nanti,” katanya.
Menanggapi hal itu, Indra Merviana menyambut baik kunjungan sekaligus undangan dari PWI Lampung. Ia menegaskan komitmen Bank Lampung untuk mendukung kemajuan daerah dan memperkuat kemitraan dengan insan pers.
“Terima kasih atas undangannya, kami senantiasa terbuka untuk berkolaborasi,” ujar Indra.
Bank Lampung menyatakan siap mendukung rangkaian HPN dan Porwanas 2027, mulai dari kick off hingga puncak pelaksanaan. Sinergi tersebut diharapkan turut menyemarakkan pesta pers nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian Lampung.(*)
Ekonomi dan Bisnis
Perkuat Ekonomi Petani, OJK dan TPAKD Bangun Ekosistem Kelapa Terintegrasi
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung memperkuat pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui skema pembiayaan terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, mempercepat hilirisasi, serta mendorong kesejahteraan petani.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung, yang berlangsung di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan OJK Provinsi Sumatera Selatan, OJK Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, instansi terkait, serta pelaku usaha komoditas kelapa.
Kolaborasi tersebut bertujuan memetakan rantai pasok kelapa dari sektor hulu hingga hilir, memperluas akses pembiayaan formal, sekaligus merumuskan strategi optimalisasi potensi komoditas kelapa di Lampung.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.
Sementara itu, luas perkebunan kelapa di Lampung mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi sebanyak 83,4 ribu ton sepanjang 2025. Sentra produksi kelapa tersebar di lima kabupaten, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan pengembangan komoditas kelapa harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, bukan hanya mengandalkan penjualan produk mentah.
Menurutnya, kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa.
Diversifikasi produk tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing komoditas kelapa Lampung.
Senada, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.
Di antaranya kebutuhan peremajaan tanaman, keterbatasan bibit unggul, serta kelembagaan petani yang belum terintegrasi secara optimal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK mendorong pembentukan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani dengan akademisi, perusahaan penyerap hasil produksi (offtaker), lembaga pemerintah, perbankan, dan perusahaan asuransi.
Melalui skema tersebut, petani tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknologi budidaya, kepastian pasar, peningkatan standar mutu, serta perlindungan terhadap risiko usaha.
Pembiayaan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan siklus budidaya dan kebutuhan investasi petani sehingga mampu dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.
Dalam FGD tersebut, sejumlah pemangku kepentingan turut dilibatkan, antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, serta Bappeda.
Dari sektor jasa keuangan, dukungan diberikan oleh Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
Sementara dari sisi pengembangan pasar, turut dilibatkan sejumlah perusahaan offtaker, yakni PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani kelapa PERPEKINDO.
Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, memperkuat sektor hulu melalui pendampingan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), termasuk mengatasi persoalan peremajaan tanaman dan penyediaan bibit unggul.
Kedua, mempercepat hilirisasi dengan memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan offtaker guna menjamin penyerapan hasil produksi serta mendorong terbentuknya harga yang berkeadilan.
Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan, mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga perlindungan asuransi pertanian untuk mendukung keberlanjutan usaha petani.
Selain memperluas akses pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi petani maupun pelaku usaha.
Masyarakat diimbau memahami produk dan layanan keuangan sebelum memanfaatkan fasilitas pembiayaan, termasuk menjaga kedisiplinan pembayaran agar riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetap baik.
OJK juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum mengambil keputusan finansial, serta menghindari pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online yang dapat merusak ketahanan ekonomi keluarga.
Melalui FGD ini, sinergi TPAKD dan OJK diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi kolaboratif yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi forum diskusi.
Keberhasilan program nantinya diharapkan dapat terlihat dari percepatan peremajaan perkebunan, meningkatnya produktivitas petani, berkembangnya industri pengolahan kelapa, serta terbukanya akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas.
Dengan dukungan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha, Lampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat posisinya di pasar nasional maupun global. (*)

