Lampung
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Tanpa data yang tepat, pemerintah berisiko mengambil keputusan berdasarkan persepsi, bukan kondisi nyata masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Mirza saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Leaders Talk: BPS di Mata Publik yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung di Hotel Golden Tulip Springhill, Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution. Dalam sambutannya, Ahmadriswan menegaskan bahwa tantangan BPS saat ini bukan hanya menghasilkan angka statistik yang benar dan berkualitas, tetapi juga memastikan statistik tersebut dapat dipahami, dipercaya, mudah diakses, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pada akhirnya keberhasilan BPS bukan hanya diukur dari berapa banyak statistik yang kami hasilkan, tetapi juga dari seberapa besar statistik dipercaya, digunakan, dan memberikan manfaat pada masyarakat,” kata Ahmadriswan.
Menurutnya, BPS harus terus meningkatkan peran dan kualitas pelayanan statistik agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. BPS, kata dia, tidak boleh berhenti hanya pada menghasilkan angka, tetapi harus mampu membawa statistik tersebut menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembangunan.
“BPS mempunyai tugas menghasilkan statistik. Namun, tantangan kita hari ini tidak berhenti pada bagaimana menghasilkan angka yang benar. Jadi, angka yang benar, statistik yang berkualitas itu sudah selesai. Sekarang kita ingin naik kelas,” ujarnya.
Ahmadriswan mengatakan, upaya meningkatkan pemanfaatan statistik juga dilakukan melalui pengembangan platform digital Siger Lampung. Platform tersebut dirancang untuk memudahkan berbagai pihak mengakses dan memahami kondisi masyarakat hingga tingkat keluarga.
“Kami sudah membuat sebuah platform digital namanya Siger Lampung. Jadi, Siger Lampung ini memudahkan semua pihak untuk mengakses, untuk memahami kondisi sampai level keluarga,” ungkapnya.
Menurut Ahmadriswan, pengembangan Siger Lampung menjadi bagian dari transformasi BPS untuk menjadikan data statistik lebih mudah dimanfaatkan dalam mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus mendukung perencanaan pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, media, akademisi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap statistik.
“Kepercayaan dibangun melalui proses konsisten, transparan, profesional, dan mampu menunjukkan bahwa statistik yang dihasilkan memang menjawab kebutuhan,” katanya.
Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa data merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh.
“Tanpa data yang tepat, kita akan tertipu dengan rasa,” kata Mirza.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak mungkin hadir di setiap tempat dan mengetahui secara langsung seluruh persoalan masyarakat. Karena itu, data statistik menjadi dasar penting sebelum pemerintah menetapkan sebuah kebijakan.
Mirza menilai kemampuan membaca dan menerjemahkan data merupakan bagian penting dalam kepemimpinan. Data, kata dia, tidak cukup hanya ditampilkan dalam bentuk angka dan indikator, tetapi harus dianalisis untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
Ia mencontohkan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian Lampung. Besarnya produksi dan potensi komoditas belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan petani.
Pemerintah, lanjutnya, perlu melihat siapa yang menghasilkan komoditas, bagaimana rantai ekonominya berjalan, serta seberapa besar nilai tambah yang benar-benar dinikmati petani dan masyarakat desa.
“Data yang solid dari BPS diberikan kebijakan, maka menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Pendekatan tersebut juga menjadi landasan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong hilirisasi. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada masyarakat.
Mirza menambahkan, setiap program pemerintah harus terus diukur dan dievaluasi. Data diperlukan bukan hanya ketika menyusun kebijakan, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai sasaran serta menjadi dasar perbaikan apabila hasilnya belum sesuai harapan.
BPS Dorong Statistik dari Data Menjadi Dampak
Dalam kegiatan tersebut, Ahmadriswan turut memperkenalkan semangat transformasi BPS melalui tiga konsep utama, yakni data, cerita, dan dampak.
Data berkualitas harus diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami. Selanjutnya, informasi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia mengibaratkan data sebagai darah pembangunan. Sebagaimana tubuh membutuhkan darah berkualitas, pembangunan juga memerlukan data yang berkualitas agar pemerintah tidak keliru dalam membaca kondisi masyarakat.
Melalui Leaders Talk: BPS di Mata Publik, BPS Provinsi Lampung membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, akademisi, media, dunia usaha hingga pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan perspektif, masukan, dan kritik konstruktif dalam meningkatkan kualitas statistik serta pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, BPS Provinsi Lampung juga memberikan penghargaan kepada tiga satuan kerja atas pelayanan statistik terpadu, yakni BPS Kota Metro, BPS Kabupaten Pringsewu, dan BPS Kabupaten Lampung Selatan.
Selain itu, BPS memberikan tali asih masing-masing sebesar Rp42 juta kepada dua perwakilan keluarga mitra BPS yang mengalami musibah saat menjalankan tugas pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Melalui penguatan kualitas data, transformasi pelayanan, dan kolaborasi lintas sektor, BPS Lampung berharap statistik tidak hanya menjadi publikasi angka, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif. (*)
Lampung
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Alteripost Bandar Lampung – Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) resmi dikukuhkan di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Pengukuhan tersebut dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertema “Jalan Tol untuk Siapa dan untuk Apa?” yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol (BUJT), akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media, hingga masyarakat.
Ketua Pelaksana FGD Nasional, Prof Ayi Hidayat, mengatakan pengukuhan forum tersebut bukan sekadar prosesi organisatoris, tetapi menjadi momentum untuk membangun ruang kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem jalan tol.
“Pengukuhan ini bukan sekadar prosesi organisatoris, tapi penegasan komitmen untuk membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol, akademisi, dunia usaha, pemerintah daerah, media dan masyarakat dalam satu agenda,” kata Ayi.
Menurutnya, pembangunan jalan tol tidak cukup hanya dilihat dari panjang jalan yang telah dibangun maupun konektivitas antarwilayah.
Lebih jauh, keberadaan jalan tol harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari kepastian waktu perjalanan, efisiensi distribusi, keselamatan, akses wilayah, produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.
“Jalan tol tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Yang lebih penting adalah apa yang dihasilkan dari konektivitas tersebut,” ujarnya.
Ayi mengatakan FGD Nasional tersebut dirancang dengan pendekatan berbasis data dan fakta. Forum diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan, mempertemukan berbagai perspektif, serta menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti.
“Persoalan jalan tol bersifat multidimensional, multisektor dan multipihak. Karena itu kita mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, MTI, forum ekosistem jaringan jalan tol, regulator, BUJT, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, pengamat ekonomi, media dan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sekitar 150 peserta mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.
Melalui forum itu, kata Ayi, pihaknya ingin mendorong perubahan cara pandang terhadap pembangunan jalan tol.
“Memang perlu ada pergeseran cara pandang, dari kilometer menuju manfaat, dari konektivitas menuju nilai, dan dari asumsi menuju evidence yang dibangun melalui berbagai perspektif,” katanya.
Jalan Tol dan Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Umum MTI, Dr Ir Haris Muhammadun, mengatakan pembahasan mengenai fungsi jalan tol tidak terlepas dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.
Menurutnya, jalan tol memiliki peran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang telah berkembang di suatu daerah.
“Sebagaimana peran dan fungsi jalan tol, adalah sebagai akselerasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada,” kata Haris.
Ia menilai Lampung memiliki potensi yang besar sebagai destinasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Haris juga mengungkapkan MTI berencana menggelar Rakernas MTI 2027 di Bandar Lampung.
Menurutnya, pengukuhan pengurus Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol di Lampung dilakukan secara khusus karena berkaitan dengan agenda Rakernas MTI tersebut.
“Rakernas MTI tahun 2027 akan dilaksanakan di Lampung. Karena itu pengukuhan ketua forum dan jajarannya dilaksanakan di Bandar Lampung,” ujarnya.
Haris berharap forum tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perkembangan ekosistem jalan tol, khususnya di Lampung dan Sumatera.
Bukan Regulator, Bukan BUJT
Sementara itu, Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr (c) M Alkautsar, menjelaskan forum tersebut lahir dari gagasan untuk melihat persoalan jalan tol secara lebih luas.
Menurutnya, perkembangan jalan tol di Indonesia telah melahirkan persoalan yang semakin kompleks.
“Jalan tol hari ini tidak sekadar persoalan beton, aspal, gerbang tol dan berapa kilometer jalan yang berhasil kita bangun,” kata Alkautsar.
Dalam ekosistem jalan tol terdapat pemerintah dan regulator, BUJT, investor, perusahaan konstruksi dan pemeliharaan, kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, pelaku logistik, UMKM, media hingga masyarakat yang berada di sekitar koridor jalan tol.
“Itulah mengapa kita menyebutnya sebuah ekosistem. Karena satu persoalan di jalan tol hampir tidak pernah berdiri sendiri,” ujarnya.
Alkautsar menegaskan Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol bukan regulator maupun BUJT.
Forum tersebut juga bukan organisasi yang dibentuk untuk mencari pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan di jalan tol.
“Forum ini mengambil posisi sebagai jembatan atau kolaborator. Jembatan antara regulator dengan badan usaha, pemerintah dengan masyarakat, kepentingan investasi dengan kepentingan publik, serta pengalaman praktis di lapangan dengan pemikiran akademik,” katanya.
Menurutnya, forum tetap memiliki independensi intelektual. Kritik dan pengawasan tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan berbasis data dan objektivitas serta disertai rekomendasi yang dapat menjadi solusi.
Dari Pembangunan ke Manfaat
Alkautsar mengatakan perjalanan pembangunan jalan tol di Indonesia telah berlangsung sejak pembangunan Tol Jagorawi pada 1978 dengan panjang sekitar 59 kilometer.
Seiring waktu, jaringan jalan tol berkembang ke berbagai wilayah Indonesia dan tidak lagi sekadar menghubungkan satu kota dengan kota lainnya.
“Jalan tol telah menjadi bagian dalam perjalanan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menghubungkan pusat produksi dengan pusat distribusi,” katanya.
Karena itu, tantangan ke depan menurutnya bukan hanya membangun jaringan jalan tol lebih panjang, tetapi bagaimana memastikan pengelolaannya semakin baik.
“Paradigmanya harus mulai bergeser dari sekadar infrastructure oriented menuju people oriented dan sustainability oriented,” ujarnya.
Ia juga menyinggung perubahan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang tengah dipersiapkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Alkautsar, Permen PU Nomor 16 Tahun 2014 menggunakan delapan substansi dengan 49 indikator. Sementara dalam rancangan perubahan SPM, pendekatan diarahkan menjadi tiga parameter dengan 64 indikator.
Perubahan tersebut mencakup penguatan pengujian kondisi jalan, penambahan CCTV, aspek keselamatan, pelayanan SPKLU hingga penguatan sanksi administratif.
Namun, menurut dia, bertambahnya indikator tidak otomatis menjadi ukuran utama keberhasilan pelayanan jalan tol.
“Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bertambahnya standar tersebut benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menilai penerapan standar pelayanan juga perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing ruas jalan tol.
“Jalan tol dalam kota berbeda dengan jalan tol antarkota. Karakteristik ruas di wilayah Sumatera dan Jawa juga berbeda,” ujarnya.
Melalui Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol, berbagai pihak diharapkan dapat terus mempertemukan perspektif, membaca persoalan berdasarkan data, serta merumuskan langkah bersama agar konektivitas jalan tol dapat menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dan daerah.(*)
Forum Ekosistem Jalan Tol MTI Dikukuhkan di Lampung, Dorong Perubahan Paradigma dari Kilometer ke Manfaat
Gubernur Mirza: Jangan Bangun Kebijakan Berdasarkan Persepsi
Ketika Sulpakar Dituntut Menata Birokrasi Lampung Tengah
