Lampung
Sekdaprov Marindo Kembali Raih Penghargaan, Kali Ini di Ajang Askompsi ADLG Awards 2026
Alteripost.co, Jakarta-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan meraih peringkat kedua dalam ajang Askompsi Digital Leadership Government Awards (ADLG Awards) 2026, yang digelar oleh Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kepemimpinan sekretaris daerah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penghargaan diserahkan oleh Raden Gani Muhamad, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, didampingi Ketua Tim Penilai ADLG Awards 2026, pada acara penganugerahan tahap akhir atau Grand Award di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Capaian tersebut menempatkan Sekda Marindo sebagai salah satu sekretaris daerah provinsi yang memperoleh pengakuan dalam ajang kepemimpinan digital pemerintahan tingkat nasional.
Penghargaan ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
ADLG Awards 2026 merupakan ajang apresiasi yang menilai kepemimpinan sekretaris daerah dalam mengarahkan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
Penilaian mencakup visi dan tata kelola digital (vision and governance), kepemimpinan teknologi (technology leadership), serta kemampuan membangun kolaborasi dan menyinergikan berbagai perangkat daerah (collaboration and orchestration).
Peringkat pertama diraih Sekdaprov Riau, disusul Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan pada peringkat kedua. Posisi berikutnya ditempati sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.
Transformasi digital menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi dan aplikasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan sistem, menyederhanakan proses birokrasi, serta menghadirkan layanan yang mudah diakses.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menggeser orientasi dari pembangunan aplikasi secara sektoral menuju pengembangan ekosistem pemerintahan digital yang terpadu.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien, dan saling terhubung.
Tomsi juga menekankan pentingnya peran sekretaris daerah sebagai koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus pengarah kolaborasi lintas perangkat daerah.
Peran tersebut diperlukan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak dalam satu arah, menerapkan standar yang selaras, serta memanfaatkan sumber daya secara efektif.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sekretaris daerah memiliki peran sebagai koordinator SPBE pemerintah daerah.
Karena itu, transformasi digital tidak dapat dibebankan hanya kepada perangkat daerah yang menangani komunikasi dan informatika, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh OPD.
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat integrasi data dan sistem digital, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran transformasi digital.
Pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), turut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mendukung analisis data, memetakan kebutuhan masyarakat, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.
Penerapannya tetap perlu memperhatikan regulasi, etika, keamanan informasi, dan kesiapan sumber daya manusia.
Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, capaian Marindo Kurniawan dalam ADLG Awards 2026 menjadi dorongan untuk terus memperkuat sinergi antara sekretariat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Bappeda, perangkat daerah pengelola keuangan, Inspektorat, serta seluruh OPD dalam mengembangkan pemerintahan digital.
Kolaborasi tersebut penting agar inovasi digital tidak berhenti pada pembangunan sistem, tetapi mampu mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas, mempercepat koordinasi pemerintahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan kepemimpinan digital dan integrasi layanan, Pemprov Lampung diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Penghargaan yang diraih Sekda Marindo Kurniawan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan digital yang tidak hanya maju dari sisi teknologi, tetapi juga efektif dalam tata kelola, solid dalam kolaborasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar tentang perubahan sistem kerja pemerintahan, melainkan upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, mudah dijangkau, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung. (Rls)
Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mentransformasi paradigma pembangunan ekonomi daerah, dari pendekatan tetesan ke bawah (trickle-down economy) menjadi penguatan ekonomi rakyat dari tingkat perdesaan (bottom-up economy) berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat membuka kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung Semester II 2026, Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026, di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (13/10/26).
Acara strategis yang digelar sinergis bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung ini dihadiri oleh para Bupati/Wali Kota, Forkopimda, pimpinan lembaga keuangan perbankan dan non-bank, asosiasi pelaku usaha, akademisi, serta pimpinan media massa.
Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa struktur perekonomian Provinsi Lampung yang 28 hingga 30 persen ditopang oleh sektor pertanian menuntut adanya keberpihakan regulasi yang nyata bagi para petani dan masyarakat perdesaan. Pola pembangunan lama yang berfokus memberikan insentif modal kepada konglomerasi industri besar dinilai gagal mengalirkan kesejahteraan ke tingkat paling bawah.
“Pasal 33 itu menyatakan koperasi, ekonomi disusun secara bersama-sama, dari atas sampai bawah. Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa. Di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas, naik ke atas lagi sampai ke industri,” tutur Gubernur.
Gubernur membeberkan, kebijakan afirmatif Presiden Prabowo Subianto melalui kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta ketegasan menyetop impor komoditas pertanian secara nyata telah mengubah nasib jutaan keluarga petani di Lampung. Marjin keuntungan petani kini mencapai 48 persen, dan pendapatan petani melonjak hingga Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan.
“Ketika HET dinaikkan, harga beras naik? Iya naik, tapi naiknya di tangan petani, naiknya di tangan ini. Keuntungan petani naik 30%. Hari ini keuntungan 48%, ada di petani,” ujar Gubernur Mirza.
Dampak langsung pergeseran paradigma tersebut, lanjut Gubernur, tercermin dari capaian makro ekonomi Lampung yang kini menempati peringkat kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera pada semester II 2026 sebesar 5,29%. Selain itu, tingkat kemiskinan di Lampung berhasil dipangkas 1 persen dalam kurun waktu satu tahun, tiga kali lebih cepat dibandingkan rata-rata tahunan era sebelumnya yang hanya berkisar 0,3 persen.
Penguatan daya beli masyarakat desa juga divalidasi oleh data transaksi riil di lapangan. Mengutip data Bapenda, Gubernur mengungkapkan bahwa pembelian unit kendaraan baru melonjak 43 persen yang didominasi oleh kendaraan niaga dan komersil penunjang logistik pangan, seperti truk (naik 220 persen), van (naik 123 persen), dan pick-up (naik 78 persen). Peningkatan serupa terjadi pada volume pengiriman logistik, transaksi ibadah kurban (sapi naik 109 persen, domba naik 141 persen), serta perjalanan umrah warga.
Menutup arahannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Lampung adalah percepatan hilirisasi komoditas unggulan di tingkat desa, mengingat saat ini masih ada 55 persen potensi komoditas daerah (sawit, karet, kopi, tebu, kakao) yang belum terhilirisasi.
Ia menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota menyelaraskan kebijakan lokal guna menyiapkan fasilitas pengeringan (dryer), sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, serta peningkatan kompetensi vokasi SDM lokal sejak bangku sekolah.
“Maka kabupaten/kota, kita sama-sama fokus ke desa. Desanya naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin kalau ini dilakukan secara terorganisir, secara gotong-royong, ini akan menjadi basis utama kita. Kita basisnya kuat, bisa tumbuh di Provinsi Lampung,” pungkas Gubernur.(*)
Bupati Egi Dorong SPPG Bandar Agung Tak Hanya Penuhi Gizi, tetapi Juga Gerakkan Ekonomi Warga
Sekdaprov Marindo Kembali Raih Penghargaan, Kali Ini di Ajang Askompsi ADLG Awards 2026
Gubernur Mirza: Ekonomi Lampung Harus Tumbuh dari Desa
