Connect with us

Lampung

Sekdaprov Lampung Pimpin Rakor Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Pendataan

Published

on

Alteripost.co Bandar Lampung – Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik (FKP) Pendataan Awal Regsosek wilayah register, bertempat di Ruang Abung Balai Keratun, Jumat (14/04/2023).

Sekdaprov Lampung menyampaikan kegiatan tersebut merupakan kegiatan lanjutan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk mengkonfirmasi dari hasil pendataan awal yang sudah dilakukan sebagai tahap akhir.

“Ini sudah dilakukan pendataannya, salah satu tahapan setelah pendataan itu adalah melakukan Forum Komunikasi Publik  untuk merekonfirmasi bahwa data yang sudah terkumpul itu benar, itu upaya terakhir kita” ucapnya.

Selanjutnya Sekdaprov menjelaskan bahwa FKP merupakan kegiatan pilihan yang bisa didiskusikan dengan kepala daerah dengan pertimbangan faktor lain hal.

“ini pilihan dan bisa mendiskusikan ke kepala daerah, apakah kita akan melakukan FKP dengan tempat-tempat tertentu atau kita punya keyakinan itu sudah cukup akurat” ujarnya.

Namun untuk lebih jelasnya, Sekdaprov meminta Kepala BPS Endang Retno Sri Subiyandan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai persoalan FKP tersebut.

Kepala BPS Menjelaskan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2022 dengan sensus yang kedepannya menjadi basis data yang berguna bagi kementerian, lembaga, dinas, OPD terkait untuk program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur.

“Kita ada sensus yang merupakan pendataan awal (Regsosek) yang kedepannya itu akan menjadi basis data yang akan digunakan oleh kementerian, lembaga, dinas, dan OPD terkait yang mempunyai program perlindungan sosial, pemberdayaan manusia, dan infrastruktur” ucapnya.

Kemudian terdapat pengolahan data untuk pengelompokan dengan empat kelompok sehingga di dapatkan list dari pengelompokan yang selanjutnya akan ke tahap FKP untuk mendapatkan ketepatan hasil untuk pengelompokan data tersebut dengan melakukan verifikasi.

“Setelah pendataan ke tahap pengolahan data untuk mengelompokan yang miskin ektrem, miskin, hampir miskin tidak miskin, nah itu nanti setelah mendapatkan list yang terdiri dari pengelompokan tersebut, baru masuk ke langkah selanjutnya FKP yang bertujuan untuk mendapatkan ketepatan hasil dari pengelompokan data tersebut dengan verifikasi” ujarnya.

Rancangan pelakasanaan FKP diadakan minimal satu di setiap desa/kelurahan pada tanggal 2-21 Mei dengan peserta ketua SLS, fasilitator yaitu kepala desa/aparat desa, asisten fasilitator, tokoh masyarakat.

Dalam pelaksanaan FKP tersebut terdapat hambatan, salah satunya wilayah register yang rentan administrasi kesepakatan sebagai pedoman, apabila tidak memungkinkan dalam administrasi maka akan dilakukan kesepakatan bersama.

“Dan yang lebih berat lagi FKP di daerah kawasan register yang rentan administrasi kesepakatan untuk dipedomani bersama, kemudian jika FKP yang dirancang wilayah register tidak memungkinkan dari sisi administrasi maka akan dilakukan kesepakatan bersama. Nah kita duduk disini untuk bicara masalah itu, untuk itu yang kita undang yang punya wilayah register” jelasnya.

Selanjutnya Sekdaprov membuka ruang dalam berpendapat kepada perwakilan derah yang memiliki wilayah register diantaranya Mesuji, Way Kanan, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Lampung Timur.

Melalui ruang tersebut telah didapatkan kesepakatan melalui petimbangan pendapat dari setiap perwakilan bahwa Kabupaten Mesuji dan Way Kanan sepakat tidak menyelenggarakan FKP, sementera itu untuk wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Barat sepakat melakukan FKP.

Penyelenggaraan FKP diwilayah yang bersepakat  dengan meperhatikan aspek mempertimbangan diantaranya, merupakan desa definitive yang ditangani oleh pemerintah dan musrenbang juga dilakukan, pemerintah memberikan pelayanan publik, aspek geografi dan aspek keamanan.

Mendampingi Sekda Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Mulyadi Irsan, Kadis Kominfotik Ganjar Jationo, Perwakilan BPS dan Bappeda terkait, dan jajaran OPD terkait. (*).

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Momentum HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Published

on

Foto: Sekdaprov Marindo saat menjadi pembina upacara HKN

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai Pembina Upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/11/2026).

Dalam upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

Melalui sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan kembali prinsip paling mendasar dalam pembangunan kesehatan nasional tahun ini, yakni “Sehat untuk Semua”, yang menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Tahun ini kita kembali menegaskan prinsip paling mendasar, Sehat untuk Semua. Artinya kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal,” ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan amanat Menkes.

Pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi kesehatan secara mendasar dengan menggeser paradigma dari mengobati orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini diwujudkan melalui tiga pijakan utama, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

“Saat ini kita sedang melakukan transformasi secara mendasar, bergeser dari pola lama yang hanya menunggu orang jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Inilah semangat utama di balik Cek Kesehatan Gratis atau CKG,” lanjutnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 1 November 2026, program CKG telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk di seluruh kabupaten/kota. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan lebih dari 8 juta warga mengidap hipertensi maupun diabetes tanpa gejala, serta lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis (TB) berhasil terdeteksi secara aktif dengan tingkat kepatuhan pengobatan mencapai 90 persen guna mengejar target Indonesia Bebas TB pada tahun 2030.

Selain deteksi dini, edukasi pencegahan penyakit kronis juga didorong melalui inovasi pelabelan gizi Nutri-Level untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, serta penyediaan kalkulator Nutri-Level gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Guna menopang upaya preventif tersebut, pemerintah terus memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Langkah ini mencakup rencana pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas, peningkatan kelas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C di wilayah akses sulit, hingga percepatan pemenuhan dokter spesialis melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang memprioritaskan putra-putri daerah.

Dari sisi perlindungan finansial, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperkuat dengan menjangkau 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia.

Menutup sambutan Menteri Kesehatan, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem kesehatan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat.

“Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sistem kesehatan bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disiapkan, atau masyarakat yang diperiksa kesehatannya, tetapi diukur dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang dapat hidup sehat, produktif, dan berkualitas,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekdaprov didampingi jajaran Forkopimda menyerahkan penghargaan di bidang kesehatan, diantaranya penghargaan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penghargaan bidang surveilans dan imunisasi, penghargaan bidang penyakit menular dan penghargaan bidang pelayanan kesehatan. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading