DPRD
Anggota DPRD Aprilliati Menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila
Alteripost.co Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDP) dari Dapil Kota Bandar Lampung, Aprilliati menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila. Selasa (1/8/2023).
Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila digelar di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini di hadiri oleh dua Narasumber yaitu dra. Ana Fitri dan Tahura Malagano S.H., M.H. , Babinsa dan Babinkamtibmas, Lurah Pinang Jaya, tokoh – tokoh, serta warga setempat.
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan program kerja Anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai implementasi dari kerjasama MOU dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
“Survei yang ada dimana komunitas Pancasila muda menyatakan 19,5% pemuda menyatakan Pancasila penting tidak penting, dan 19,5% pemuda menyatakan tidak perlu lagi. Bahkan survei terkahir pada tahun 2023, 83% anak SMA menyatakan Pancasila Perlu diganti” papar Apriliati saat diwawancarai.
Dalam keterangan yang di paparkan, Apriliati memprihatinkan keadaan tersebut dan dengan koordinasi dan sinergitas bersama Babinsa dan lain sebagainya dapan memfasilitasi kegiatan ini agar kembali mengingat warga bahwa ancaman kita didepan mata.(*)
DPRD
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

