DPRD
Anggota DPRD Lampung Budhi Condrowati Ingatkan Masyarakat Dampak Buruk Penggunaan Narkoba
Alteripost.co Mesuji – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Budhi Condrowati mengatakan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat – obat terlarang masih sangat tinggi. Hal ini dapat merusak generasi bangsa, untuk memeranginya dibutuhkan kepedulian semua pihak bukan hanya aparat maupun pemerintah peran serta masyarakat merupakan hal yang paling utama.
”Dalam memerangi penyalahgunaan narkotika diperlukan kepedulian seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya aparat kepolisian dan pemerintah saja. Kita semua apalagi sebagai kaum ibu wajib melindungi keluarga khususnya anak kita dari bahaya narkoba” kata Condrowati saat menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah di Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin (24/7/2023).
Condrowati membawa Perda No.1 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pisikotropika dan Zat Adiktif lainya.
Oleh karena itu, Condrowati ingin menggerakkan dan mengingatkan kembali kepada ibu – ibu khususnya yang tergabung di dalam WHDI untuk terus memantau dan memperhatikan pergaulan anak.
“Jangan sampai kita sebagai ibu luput atau abai terhadap pergaulan dan lingkungan di mana anak kita tumbuh dan berkembang, narkoba bisa saja masuk dari pergaulan dan lingkungan”. Pungkasnya.
Diketahui, kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini merupakan agenda rutin bulanan wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung setiap bulannya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
Inflasi Lampung Juni 2026 Melandai, BI Pastikan Tetap Dalam Target
