Ekonomi dan Bisnis
Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional”
Alteripost Bandar Lampung – Bank Indonesia menyelenggarakan Peluncuran Laporan Perkonomian Indonesia (LPI) 2023 yang digelar secara hybrid di DKI Jakarta, 31 Januari 2024.
Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia kepada publik. LPI 2023 mengangkat tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Nasional”, dan mengulas mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2023, serta arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada 2024.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia 2023 tetap berdaya tahan dan tumbuh baik, di tengah tantangan gejolak perekonomian dunia. Lebih lanjut, beliau menyampaikan 3 pelajaran penting pada tahun 2023. Pertama, perekonomian nasional yang tetap berdaya tahan tidak terlepas dari kuatnya sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Kedua, konsistensi Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian. Ketiga, inovasi dalam merumuskan respons bauran kebijakan.
Mencermati tantangan perekonomian ke depan, sinergi kebijakan pada tahun 2024 akan diarahkan utuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Menanggapi tantangan tersebut, terdapat 5 (lima) arah sinergi respons kebijakan. Pertama, penguatan koordinasi kebijakan fiskal Pemerintah dengan kebijakan moneter dan makroprudensial. Kedua, penguatan kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketiga, sinergi kebijakan akselerasi digitalisasi untuk mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan. Keempat, sinergi kebijakan untuk perluasan hilirisasi minerba ke sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kelima, kebijakan perluasan perdagangan dan investasi ke negara sumber pertumbuhan ekonomi dunia ke depan.
Dalam skala regional, Bank Indonesia Provinsi Lampung juga turut menyelenggarakan kegiatan peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terlaksananya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menghadapi tekanan inflasi pangan, serta terus didorongnya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk meningkatkan digitalisasi daerah.
Lebih lanjut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjaga inflasi khususnya terhadap komoditas volatile foods. Untuk mencapai tujuan tersebut, beliau berharap peningkatan kualitas data dan rekomendasi TPID yang lebih konkrit, penyediaan pasokan cabai dan bawang yang stabil, serta meningkatnya pembiayaan ke petani di desa untuk meningkatkan produktivitas pangan. (*)
Ekonomi dan Bisnis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK Lampung Serahkan 150 Polis Asuransi Jiwa Untuk Guru di Pesisir Barat
Alteripost Pesisir Barat – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Asuransi Astra mengambil langkah konkret dalam memperluas inklusi keuangan di daerah. Kegiatan yang bertempat di Lobby Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin, Kabupaten Pesisir Barat ini merupakan sinergi yang menghadirkan edukasi literasiserta bentuk nyata aksi inklusi melalui penyerahan polis asuransi jiwa kepada 150 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru dan tenaga pendidik.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tantangan kerentanan finansial di masyarakat. Kepala OJK Lampung, Otto Fitriandy melalui sambutan yang disampaikan Deputi Direktur OJK Lampung, Ety Elyati, menegaskan bahwa kepemilikan asuransi jiwa bagi seorang ASN dan pendidik merupakan wujud jaring pengaman tambahan (safety net) serta bukti perlindungan nyata bagi keluarga. Jika terjadi risiko tak terduga seperti sakit kritis atau hilangnya pencari nafkah, asuransi memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap aman secara finansial dan anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa harus berhutang atau menjual aset berharga. Literasi harus segera diikuti dengan inklusi kepemilikan produk, agar perlindungannya benar-benar dirasakan dan membawa dampak kesejahteraan.
Mengikis Kesenjangan Melalui Peran Strategis Guru
Merujuk pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 66,46% dan indeks inklusi sebesar 80,51%. Meski angka ini menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan (gap) yang mengindikasikan bahwa kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, belum disertai dengan pemahaman mendalam untuk mengelolanya secara bijak. Celah inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, pinjaman online ilegal, maupun investasi bodong yang merugikan masyarakat saat memiliki kebutuhan pendanaan mendesak.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat, Drs. Zukri Amin, M.P., menyambut baik program yang menyasar tenaga pendidik ini. Menurutnya, guru memegang peranan krusial sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.“Kami menaruh harapan besar agar ilmu yang diperoleh hari ini tidak berhenti di sini, tetapi diteruskan kepada para siswa, rekan kerja, dan masyarakat sekitar.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemkab Pesisir Barat berkomitmen memastikan literasi dan inklusi keuangan berjalan beriringan sehingga masyarakat lebih siap merencanakan masa depan, mengelola risiko, dan meningkatkan perekonomian daerah,” jelas Zukri.
Pengawasan Ketat OJK demi Keamanan Konsumen
Guna memberikan ketenangan bagi masyarakat yang mulai mengakses asuransi jiwa, OJK menjamin adanya pengawasan yang ketat terhadap seluruh lembaga jasa keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, OJK hadir untuk memastikan setiap perusahaan asuransi memberikan manfaat dan memenuhi hak-hak pemegang polis sesuai dengan perjanjian.
Kolaborasi yang turut didukung oleh Asuransi Astra ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat yang selama ini menganggap asuransi sebagai kebutuhan yang bisa ditunda.Pemberian 150 polis asuransi ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam mencetak tenaga pendidik yang ‘Cerdas Finansial’. Dengan hati yang tenang karena terlindungi secara finansial, para guru dipastikan dapat memberikan dedikasi yang jauh lebih maksimal dalam membangun kualitas generasi muda di Pesisir Barat.(*)
Pemprov Lampung Perkuat Tata Organisasi untuk Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Berintegritas
Pemkab Lampung Selatan Gandeng DAMRI, Rute Kalianda-Jakarta Kembali Dibuka
I Ketut Suwendra: HPN-Porwanas 2027 di Lampung Bakal Menghasilkan Multiplier Effect
