Lampung
Gubernur Arinal Ikuti Pengajian Akbar Pemprov Lampung di Way Kanan
Alteripost Way Kanan – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama ribuan masyarakat Way Kanan mengikuti Pengajian Akbar Pemerintah Provinsi Lampung, di Lapangan Sriwijaya Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Senin (20/5/2024).
Gubernur juga menyerahkan bantuan, meninjau pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Posko Kesehatan serta menyosialisasikan kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan ungkapan rasa bahagia karena dapat bertemu dengan warga masyarakat Way Kanan untuk bersama-sama mengikuti pengajian ini.
“Acara pengajian akbar ini menjadi momentum yang luar biasa untuk mempererat tali silaturahmi diantara kita yang juga menjadi wadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” ujar Gubernur Arinal.
Gubernur Arinal mengajak membangun kehidupan masyarakat yang baik, yakni masyarakat yang religius. Khususnya umat Islam, disamping menjalankan rukun Islam juga menjalankan syariat Islam.
Gubernur Arinal berpesan untuk dapat menjaga dan membangun kehidupan yang aman, tentram, stabil dan damai, terlebih lagi sebentar lagi Provinsi Lampung akan menghadapi Pilkada serentak.
“Dan yang terakhir marilah kita bersama-sama merekatkan persaudaraan, persatuan dan kerukunan di antara kita,” ujarnya.
Gubernur Arinal menjelaskan bahwa Kabupaten Way Kanan bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi sebuah bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan jati dirinya.
“Disini, saya belajar, tumbuh, dan menjadi siapa saya hari ini. Oleh karena itu, saya memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab pribadi untuk berkontribusi sebesar-besarnya dalam upaya memajukan daerah ini,” ujarnya.
Arinal menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan sebuah daerah tidaklah bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan kerjasama, kolaborasi, dan dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Pada pengajian yang diisi tausyiah oleh Ustad Asep Kholis Nurjamil ini, Gubernur Arinal menyerahkan sejumlah bantuan berupa bantuan masjid; bantuan benih jagung 2971 ha, nantuan B2SA (1 desa); restocking benih ikan (Sungai Way Besai dan Sungai Way Umpu); irigasi perpompaan 16 Unit; Penyerahan sertifikasi Halal UMKM; dan penyerahan sertifikat tanah.
Kemudian, Bantuan untuk Pembangunan SMA Kabupaten Way Kanan, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Way Kanan, bantuan telur kepada 5 ponpes sebanyak 3600 butir; bantuan pupuk kepada petani tebu seluas 200 Ha; bantuan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku serta BOP Vaksinasi PMK; Bantuan 3 unit kursi roda; Bantuan bola, net dan kaos.
Selain itu, dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian, Pemerintah Provinsi Lampung telah menandatangani kesepakatan kerjasama penyaluran Pupuk Non Subsidi untuk mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi serta untuk komoditi yang tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.
Penyaluran pupuk non subsidi bagi petani yang tergabung dalam e-KPB dilakukan melalui Bumdes langsung dari PT. Pusri Palembang, sehingga dapat memutus rantai pemasaran yang panjang agar harga akan lebih terjangkau.
Melalui berbagai bantuan yang diberikan, Gubernur Arinal berharap dapat mendukung berbagai program pembangunan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
“Saya percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, kita dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah,” ujarnya.
Selain itu, pada tahun 2024 juga Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan sejumlah Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur berupa jalan dan jembatan di Kabupaten Way Kanan yaitu Rehabilitasi jalan Ruas Sp. Empat- Blambangan Umpu; Rehabilitasi jalan Ruas Bumiharjo – Sp. Way Tuba; Preservasi jalan Ruas Serupa Indah- Tajab; Preservasi jalan Ruas Sp. Sopoyono – Serupa Indah.
Rekontruksi jalan Ruas Kasui – Air Ringkih; Rekontruksi jalan Ruas Tegal Mukti – Tajab; Rekontruksi jalan Ruas Tajab – Adijaya; Penggantian Bangunan Atas Jembatan Way Nibung II; dan Penggantian Jembatan Way Langka.
Sebelum pelaksanaan Pengajian Akbar, terlebih dahulu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meninjau pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Peninjauan Posko Kesehatan.
Setiap pelaksanaan OP yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung membawa Stok beras 5-10 Ton dengan harga Rp.54.500/5kg.
Pada OP Murah tersebut juga terdapat Minyak Goreng dengan harga Rp.12.500/kg, Bawang Merah dengan harga Rp.40.000/kg, Bawang Putih dengan harga Rp.30.000/kg, Telur dengan harga Rp.25.000/kg, Tepung dengan harga Rp.8.000/kg, dan Gula pasir dengan harga 15.000/kg. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Mobilitas dan Ekonomi Warga Lampung Selatan Kian Lancar
Perkuat Sinergi, Bupati Qudrotul Ikhwan Tandatangani Hibah Tanah Untuk Kejaksaan Negeri Tuba
Bupati Qudrotul Ikhwan Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tuba
