Lampung
Kemendagri Diminta Selektif Terkait Usulan Nama Pj Gubernur dari DPRD Lampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Melihat dinamika politik di Lampung jelang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, publik seakan-akan dipertontonkan gimmick politik yang muncul kepermukaan.
Aroma gimick politik tercium dari gedung DPRD Provinsi Lampung dimulai dari soal usulan Pj Gubernur Lampung. Kesepakatan yang disetujui sebelumnya ada tiga nama, tapi tinggal nama Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Fahrizal Darminto yang diusulkan DPRD atas manuver Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay.
Terlepas dari gimmick politik yang mengelitik perut. Seharusnya DPRD Provinsi Lampung yang memiliki fungsi pengawasan lebih jelih menyodorkan nama-nama yang akan dibawa ke Kemendagri.
Pasalnya, usulan terbaru dari DPRD yang menyodorkan nama Fahrizal Darminto seakan bernuansa politik dan terkesan mengabaikan kritikan publik yang selama ini ikut mengawal serta mengawasi proses dan mekanisme pengusulan nama-nama yang diajukan sebagai Pj Gubernur atau Pj Bupati.
Pengamat Kebijakan Publik Dedi Hermawan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) supaya lebih berhati-hati dan selektif, khususnya soal usulan Pj Gubernur Lampung dari DPRD yang belum lama ini menimbulkan kegaduhan yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat Lampung.
“Hemat saya begini, Kemendagri mesti mempertimbangkan kritik dan masukan dari publik. Selama ini banyak narasi negatif yang muncul dalam usulan Pj Kepala Daerah dari Lampung,” ucap Dedi Hermawan, Kamis (23/05/2024).
Lanjut Dedi, walaupun masa kerja Pj ini singkat, tapi sangat penting ketika mengusulkan kandidat atau nama yang akan menjadi Pj Gubernur atau Bupati yang memang mempunyai integritas tinggi, kompetensi kepemimpinan dan mampu menggerakkan pembangunan daerah, serta dapat menjamin jalannya Pilkada serentak secara kondusif khususnya di Provinsi Lampung.
Selain itu, dipertimbangkan juga terkait treck record/rekam jejak dari masing-masing nama yang diusulkan sebagai Pj. Apakah pernah tersandung kasus hukum, kemudian masih produktif secara jasmani dan rohani ketika nanti mendapatkan mandat sebagai Pj Kepala Daerah.
Selanjutnya, apakah kandidat atau nama-nama yang diusulkan itu sedang merangkap Jabatan atau tidak. Tentunya poin-poin itu mesti menjadi prioritas dan pertimbangan Kemendagri dalam menyeleksi nama-nama yang diusulkan dari DPRD setempat, sehingga tidak menimbulkan narasi negatif di publik.
“Kritik konstruktif dan masukan positif ini harus dipertimbangkan Kemendagri dalam menyeleksi dan menganulir nama-nama yang diusulkan dari DPRD setempat khususnya soal usulan Pj Gubernur Lampung, sebelum disodorkan kepada Presiden,” ucap Dedi.
Sebelumnya, surat bernomor 800.1.3.6/0464 /11.01/30/2024 tanggal 13 Mei 2024 itu ditandatangani Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, menimbulkan kegaduhan di internal DPRD Lampung.
Surat yang ditujukan kepada Kemendagri itu hanya terdapat satu nama Pj Gubernur yang diusulkan DPRD Lampung dari sebelumnya tiga nama yang telah disepakati.
Diketahui nama tunggal itu adalah Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto. Selain itu, pada Maret 2020 lalu, Fahrizal mengemban amanah sebagai Komisaris Utama (Komut) Bank Lampung. Dari informasi yang dihimpun, per 1 November 2024 Fahrizal Darminto bakal memasuki masa pensiun sejak ia dilantik sebagai Sekdaprov Lampung pada 24 Oktober 2019. (Gus)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus menggencarkan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fokus penanganan utama saat ini dikerahkan ke kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang mulai terbakar sejak pertengahan bulan lalu.
“Sampai dengan hari ini, kondisi kebakaran hutan di provinsi Lampung terdapat beberapa titik hotspot yang sedang kami tangani. Mulai dari tanggal 15 September hingga sekarang, pemerintah masih terus berupaya berjibaku memadamkan titik api utama yang berlokasi di TNWK,” tegas Kepala BPBD Lampung Aswarodi saat melakukan pemantauan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Posko OMC Bandara Raden Intan II, Sabtu (17/10/2026).
Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat 73 titik panas tingkat kepercayaan sedang dan 11 titik panas tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Lampung. Khusus di area TNWK, terdeteksi 25 titik panas berskala sedang serta mendominasi jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemprov Lampung telah menyiagakan sebanyak 350 personel yang tergabung dalam Satgas Darat. Tim gabungan ini terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Kodam, Batalyon TV, Kodim, BPBD Lampung Timur, hingga unsur Masyarakat Peduli Api.
Selain operasi jalur darat, upaya pemadaman masif juga dilakukan melalui jalur udara atas permohonan Gubernur Lampung kepada BNPB. Bantuan satgas udara ini diwujudkan melalui pengerahan helikopter water bombing serta pesawat terbang untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pelaksanaan OMC ini tidak hanya merupakan permintaan Gubernur, tetapi juga wujud tindak lanjut atensi langsung dari Presiden. Pemprov Lampung bekerja sama dengan vendor Smart Aviation, berbeda dengan vendor udara pada era kepemimpinan Kepala BPBD Rudi Syawal dan telah menyemai awan sejak 10 Oktober lalu.
Sejauh ini, tim udara telah berhasil melaksanakan tiga sorti penerbangan di atas langit wilayah udara Provinsi Lampung. Hujan ringan sempat berhasil diturunkan pada tanggal 11 Oktober 2026 setelah HCL disemai ke awan, namun air hujan justru jatuh di wilayah Metro dan Natar akibat pergerakan angin.
Operasi pemadaman lewat udara ini bukan tanpa halangan karena sangat bergantung pada faktor alamiah. Sejak tanggal 14 Oktober lalu, pertumbuhan awan konvektif di langit Lampung bagian timur dilaporkan sangat minim sehingga pihak Smart Aviation kesulitan melakukan penyemaian cuaca tambahan.
Tantangan serupa juga dialami oleh armada helikopter water bombing saat melakukan intervensi langsung memadamkan titik api di dalam TNWK. Rapatnya tajuk dan vegetasi pohon-pohon tinggi membuat kucuran air terhalang sehingga hanya sampai ke dasar lahan gambut dalam bentuk percikan kecil.
Oleh sebab itu, kolaborasi erat antara tim water bombing dengan 350 personel Satgas Darat mutlak diperlukan agar pemadaman api dapat berjalan optimal. Di samping kawasan TNWK, karhutla juga terpantau di daerah lain seperti Mesuji, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat.
Salah satu titik api yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial berada di dekat jalan tol perbatasan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Beruntung, titik api di kawasan tol tersebut berhasil dipadamkan sepenuhnya tanpa sisa asap pada Sabtu pagi melalui jalur darat karena areanya mudah dijangkau.
Proses pemadaman jalan tol dikoordinasikan secara langsung oleh BPBD Tulang Bawang Barat, BPBD Tulang Bawang, BPBD Lampung Tengah, bersama dengan Damkar, Brimob, serta petugas pemadam internal dari perusahaan PT HIM. Lahan yang terbakar di kawasan ini dipastikan merupakan area kebun karet, bukan lahan gambut seperti di kawasan taman nasional.
Mengenai pemicu kebakaran di perkebunan karet tersebut, pihak berwenang menduga kuat adanya kelalaian dari sisi manusia. Faktor penyebab seperti membuang puntung rokok sembarangan hingga kemungkinan unsur kesengajaan saat ini sedang dalam proses penyelidikan intensif oleh petugas.
Ke depan, BPBD bersama pihak Smart Aviation menegaskan akan terus memonitor pergerakan cuaca serta menyiagakan armada pesawat OMC. Intervensi penyemaian awan akan langsung dilanjutkan kembali jika terdapat potensi awan yang tumbuh secara konvektif di langit Lampung Timur.
Kebijakan masif yang mengolaborasikan pengerahan satgas darat secara maksimal dan operasi modifikasi cuaca ini diharapkan dapat segera menuntaskan bencana hidrometeorologi secara menyeluruh. Padamnya karhutla akan membawa manfaat besar guna menyelamatkan ekosistem hayati, mengamankan jalannya aktivitas transportasi, serta mencegah timbulnya gangguan kesehatan pernapasan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. (Rls)
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
OJK dan Pemprov Lampung Buka 2.000 Rekening Keuangan Syariah bagi Penyuluh Agama
Wagub Jihan Dorong APINDO Lampung Ciptakan Lapangan Kerja dan Perkuat UMKM
