Lampung Selatan
TPID Kabupaten Lamsel Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
Alteripost Kalianda – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (2/12/2024).
TPID Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rakor tersebut secara virtual meeting dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah atas upaya kolektif menjaga stabilitas inflasi sepanjang tahun 2024.
Tito Karnavian mengungkapkan rasa syukur karena angka inflasi nasional masih terkendali. Bahkan bila dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun (year of year), angka inflasi di Indonesia mengalami penurunan, hingga berada di angka 1,55 persen.
“Kita harus bersyukur, ini adalah angka inflasi terendah sejak Indonesia merdeka dan ini mendapatkan apresiasi langsung dari bapak Presiden,” ujar Tito Karnavian.
Meski saat ini situasi inflasi masih terbilang terkendali, Tito Karnavian tetap mengimbau kepada daerah agar tetap menjaga stabilitas angka inflasi di range 1,5 hingga 3,5 sesuai dengan target nasional.
Tito Karnavian juga mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah untuk tetap waspada dan proaktif dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.
“Kita menjaga keseimbangan, karena kita memiliki produsen dan konsumen. Jadi target kita tidak boleh rendah dibawah 1,5 persen,” imbuhnya.
Selain itu, Tito Karnavian juga menyinggung terkait persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru 2025, dimana kebutuhan masyarakat biasanya meningkat signifikan.
Oleh karenanya, Tito kembali menegaskan, agar pemerintah daerah bisa memastikan ketersediaan bahan pokok dan meminimalkan kenaikan harga di akhir tahun.
“Ini menjelang akhir tahun, natal dan tahun baru, demand pasti akan naik juga, terutama pangan. Tapi, kita cukup confident karena laporan badan pangan, bulog, pertanian, melaporkan bahwa stok cukup,” kata Tito Karnavian. (*)
Alteripost Kalianda – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan secara online dan real-time untuk jenjang SD dan SMP dipastikan berjalan lancar, transparan, serta mengedepankan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Seiring proses seleksi yang masih berlangsung, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai praktik percaloan maupun tawaran “jasa titipan” yang menjanjikan kelulusan calon peserta didik.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Syaifulloh, menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB tahun ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus menutup ruang terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan siswa baru.
Berdasarkan data pusat kendali SPMB Dinas Pendidikan per 25 Juni 2026, distribusi kuota penerimaan jenjang Sekolah Dasar telah berjalan sesuai ketentuan. Sebanyak 475 SD di Kabupaten Lampung Selatan telah mengakomodasi kuota melalui Jalur Domisili sebesar 80 persen, Jalur Afirmasi 15 persen, dan Jalur Mutasi 5 persen.
Sementara itu, untuk jenjang SMP, proses pendaftaran melalui Jalur Domisili dan Afirmasi masih berlangsung hingga 26 Juni 2026. Adapun komposisi kuota yang diterapkan terdiri dari 40 persen Jalur Domisili, 20 persen Jalur Afirmasi, 35 persen Jalur Prestasi, dan 5 persen Jalur Mutasi.
Menurut Syaifulloh, integrasi sistem pendaftaran berbasis digital yang diterapkan tahun ini terbukti mampu memangkas birokrasi yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pengaturan kuota yang proporsional juga dilakukan secara ketat guna memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan.
“Sehingga tidak akan terjadi ada sekolah yang kelebihan siswa dan tidak sesuai ketentuan, sementara ada sekolah lain yang kekurangan murid,” kata Syaifulloh dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu percaya terhadap pihak-pihak tertentu yang menawarkan bantuan untuk meloloskan calon siswa melalui jalur tidak resmi, terlebih apabila disertai permintaan imbalan atau tarif tertentu.
Menurutnya, seluruh proses seleksi berlangsung secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui sistem yang telah disediakan.
Karena itu, segala bentuk praktik percaloan maupun penyalahgunaan kewenangan tidak memiliki ruang dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan bersama seluruh satuan pendidikan juga menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tetap berjalan murni, bersih, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Segala bentuk pelanggaran, kecurangan, ataupun praktik percaloan yang ditemukan di lapangan akan ditindak tegas sesuai ketentuan undang-undang,” tegas Syaifulloh.
Untuk menjamin keterbukaan informasi, masyarakat diimbau memantau perkembangan jurnal seleksi secara mandiri dan berkala melalui portal resmi SPMB. Selain itu, tim teknologi informasi dan layanan pengaduan juga disiagakan guna membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis maupun validasi dokumen selama proses pendaftaran.
Syaifulloh juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi praktik tidak sehat selama pelaksanaan SPMB. Laporan dapat disampaikan melalui layanan Halo Lamsel di nomor 0821-2880-0800 atau secara langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan mengingatkan para orang tua dan wali murid agar menyikapi hasil seleksi secara bijak mengingat daya tampung setiap sekolah memiliki keterbatasan.
“Bagi para orang tua diharapkan tidak memaksakan diri agar putra-putrinya harus diterima di sekolah tertentu. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan saat ini telah merata, sehingga semua sekolah memiliki standar mutu pelayanan yang sama baiknya,” ujar Syaifulloh. (*)
Tim Provinsi Nilai Gedong Air, Bunda Eva Bidik Prestasi Nasional 2026
Dinas Pendidikan Lampung Selatan Siagakan Layanan Pengaduan Selama SPMB
Karang Pucung Mantapkan Langkah Menuju Nasional pada Lomba Desa 2026
