Ekonomi dan Bisnis
Implementasi ID Billing Center Untuk Pringsewu Makin Digital
Alteripost Pringsewu — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Pringsewu berkolaborasi dengan Bank Lampung dan PT. FTF Globalindo mendorong pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital melalui implementasi ID Billing Center. Diluncurkan oleh Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu pada pelaksanaan Gebrak Sewu Digital, 9 Desember 2024 bertempat di Gedung Bapenda Kab. Pringsewu.
Dihadiri oleh Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Bapenda Kab. Pringsewu, PT. Bank Lampung, PT. FTF Globalindo, OPD Terkait, dan Kepala Pekon seluruh Kab. Pringsewu. “Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Pemerintah Daerah dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda tertinggi di Provinsi Lampung. Bank Indonesia mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan agar memudahkan masyarakat melakukan pembayaran pajak dan retribusi”, ujar deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Lampung, Alex Kurniawan.
Peresmian ID Billing Center ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pringsewu, yang dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M. Di tingkat nasional, peningkatan jumlah pemda digital meningkatkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar 7,91% dari tahun 2022 ke 2023. Sementara angka peningkatan PDRD tersebut lebih tinggi di wilayah Sumatera yang mencapai 10,8%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kesiapan infrastruktur transaksi digital Pemda signifikan mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu, Dr. Marindo Kurniawan, menyampaikan “Digitalisasi merupakan langkah strategis dalam mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menggali potensi yang ada demi meningkatkan PAD melalui transparansi pajak daerah”. Pj. Bupati berharap Bapenda bersama BPKAD dapat menginisiasi langkah-langkah konkrit yang mendukung transformasi digital pada pengelolaan transaksi Pemkab Pringsewu.
Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Pekon dengan realisasi pajak dan retribusi terbaik di kabupaten Pringsewu serta pengundian penerima apresiasi kepada wajib pajak patuh dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat kedepannya. (*)
Alteripost Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati penilaian lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. yang memulai periode konsultasi atas proposal reklasifikasi status Indonesia. OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi dan integritas pasar modal nasional.
Dalam pengumuman pada 15 Oktober 2026, MSCI menyampaikan apresiasi atas berbagai inisiatif reformasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan. Inisiatif tersebut meliputi publikasi kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), serta kebijakan baru mengenai peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan OJK menghormati pandangan MSCI dan terus melakukan pembenahan serta menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan.
OJK juga memberikan perhatian serius terhadap penilaian MSCI mengenai sejumlah aspek yang masih memerlukan penyempurnaan ke depan. OJK menghormati independensi lembaga penyedia indeks global, termasuk MSCI, serta menghargai setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif,” kata Friderica.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.
Menurut Hasan, salah satu aspek penting dalam agenda reformasi tersebut adalah penguatan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait,” ujar Hasan.
Ke depan, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) akan terus membangun komunikasi konstruktif dengan lembaga penyedia indeks global dan investor institusi internasional.
Komunikasi berkelanjutan tersebut bertujuan memastikan otoritas Indonesia dapat menyampaikan perkembangan terbaru reformasi pasar modal nasional, sekaligus memperoleh masukan dan rekomendasi kebijakan guna mendukung penyempurnaan pasar modal secara berkelanjutan.(*)
Eva Dwiana Tinjau Perbaikan Jalan dan Drainase di Bandar Lampung
PKD ke-5 Lampung Satukan Ragam Budaya Nusantara
Masyarakat Kedamaian Siapkan Langkah Hukum, Soroti Pemberitaan dan Dugaan Ketidaknetralan Aparat
