DPRD
Soal Kebijakan Harga Singkong di Lampung, Budhi Condrowati Desak Langkah Konkrit Dari Pemerintah Pusat
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Budhi Condrowati, menekankan langkah konkrit dari pemerintah pusat untuk menetapkan regulasi terkait kebijakan harga singkong di Lampung.
Menurutnya, kebijakan yang jelas akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani dan perusahaan singkong di wilayah tersebut, terutama menjelang Lebaran.
“Petani dan perusahaan singkong di Lampung sangat membutuhkan kebijakan yang jelas, apalagi menjelang Lebaran, banyak buruh, petani, sopir, karyawan, tukang cabut singkong dan tukang bongkar singkong yang terpaksa dirumahkan. Mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi jangan sampai mereka tidak dapat mencapainya,” ujar Budhi Condrowati bersama tim pansus tata niaga singkong saat melakukan kunjungan kerja ke DPR RI, Rabu (5/2/2025).
Selain itu, Condro juga mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan impor tapioka, guna memberi ruang bagi petani lokal untuk berkembang dan lebih sejahtera. “Impor tapioka harus dihentikan agar petani kita tidak terhimpit persaingan dengan produk impor, yang justru merugikan mereka,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Condro juga mengusulkan agar selain regulasi harga, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap subsidi pupuk yang sudah ada untuk singkong. Ia mengusulkan pembentukan kelompok-kelompok tani singkong dan program penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memberikan pelatihan terkait pengolahan singkong yang baik serta teknik pemupukan yang tepat.
“Hal ini bertujuan agar hasil pertanian singkong di Lampung dapat meningkat dan petani serta perusahaan bisa lebih sejahtera,” ujar Condrowati.
Pansus Tata Niaga Singkong berharap pemerintah segera bertindak untuk menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan kepentingan petani di daerah penghasil singkong utama, seperti Lampung.
Condro juga menekankan, kebijakan yang tepat di sektor pertanian singkong di Lampung akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Jika petani sejahtera, maka ketersediaan pangan kita juga akan terjamin,” pungkasnya. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Ambil Berkas Formulir Pendaftaran Ketua PWI Lampung, Wira Optimis Kembali Terpilih
Gubernur Lampung: Penanganan Karhutla Dipercepat Secara Tepat dan Efektif
Pemprov Lampung Berjibaku Padamkan Karhutla di Way Kambas dan Sekitarnya
