DPRD
Anggota Komisi I DPRD Budiman AS Mendorong Pemprov Lampung Menginventarisasi Aset
Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS, mendorong Pemprov Lampung menginventarisasi aset untuk menghindari konflik dengan masyarakat.
Budiman AS mengatakan hal itu saat menanggapi penertiban aset lahan di Sabah Balau, Lampung Selatan, Rabu (12/2/2025).
Proses menertibkan puluhan rumah ini sempat ricuh lantaran warga tak mau meninggalkan tempat tinggalnya.
Budiman mengimbau agar pemerintah bersama aparat menertibkan secara humanis untuk mencegah hal-hal tak diinginkan.
“Kami meminta menginventarisasi tanah-tanah aset daerah. Langkah ini perlu agar tak terjadi lagi benturan dengan masyarakat terkait kepemilikan lahan,” ujar Budiman, Rabu (12/2/2025).
Ia mengatakan, saat ini masih banyak soal tanah yang warga kuasai dan belum selesai. Menurutnya, pemerintah harus menyelesaikan sedini mungkin agar masalah serupa tak terulang.
Budiman menegaskan, pemerintah harus cepat merespons masalah tanah milik pemda ini, dengan inventarisasi lahan yang saat ini masyarakat tempati.
“Jika melakukan hal ini, ada kepastian hukum bagi warga dan kejadian seperti ini tak ulang lagi,” ujarnya.
Ia mengatakan, inventarisasi ini agar status tanah masyarakat dapat menjadi lebih jelas, sehingga tak menimbulkan polemik kemudian hari.
Budiman meminta agar masyarakat mematuhi aturan hukum berlaku dalam soal tanah.
“Masalah ini menyangkut kepemilikan aset negara yang harus jelas secara administrasi. Jadi, semua pihak harus patuh hukum yang berlaku,” tegasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
Wali Kota Instruksikan Pendataan Siswa Belum Lolos SPMB untuk Penempatan di Sekolah Terdekat
