DPRD
Anggota DPRD Ade Utami: Sukses Mirza-Jihan, Sukses Fraksi PKS
Alteripost Bandar Lampung – Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar diskusi bertajuk “Menyambut Kepemipinan Baru Lampung 2025-2030” di Gedung DPRD setempat, Senin (10/2/2025).
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan, kepemimpinan berani, visioner, dan substansial penting menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Ade Utami Ibnu menyoroti urgensi membangun fondasi kokoh bagi Lampung agar tak terjebak dalam ilusi kemajuan rapuh.
Menurutnya, Lampung saat ini perlu pijakan benar kuat. Jangan sampai terjebak ‘bubble economy’ di mana seolah-olah ada pertumbuhan tapi realitas justru kian terbelit berbagai dinamika internal.
“Pendapatan daerah harus dikelola dengan inovasi dan berani agar kita tak sekadar menggantungkan diri pada pusat,” tegasnya.
Dalam forum diskusi itu, Fraksi PKS menghadirkan narasumber, antara lain Prof. Marselina Guru Besar Fakultas Ekonomi Unila, Dr Dedy Hermawan, Dr Teguh Endaryanto dan Dr Weka Indra Dharmawan.
Ia menegaskan, mereka berhasil bukan sekadar harapan tapi sesuatu yang dapat mewujudkan dengan langkah-langkah konkret dan berjangka panjang.
“Mimpi-mimpi besar Lampung tak cukup hanya melalui wacana. Kita butuh perspektif luas dan berani mengambil langkah substantif. Juga kebijakan tak hanya bersifat jangka pendek tapi merancang untuk membawa perubahan signifikan lima tahun ke depan,” katanya.
“Pemerintahan Kiyai Mirza dan Jihan sukses juga merupakan sukses Fraksi PKS, insyaallah,” harap Ade.
Ia menekankan, kondisi fiskal Lampung masih jauh dari mandiri. Instrumen APBD yang ada, belum penuh mampu menopang pembangunan daerah secara mandiri.
“Kita jangan sekadar bergantung instruksi pusat. Kita harus mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan kebijakan lokal berpihak masyarakat luas. Berani berinovasi ialah kunci memastikan Lampung maju dengan pijakan kokoh,” pungkasnya.
Diskusi fraksi ini menjadi momentum penting merumuskan arah kepemimpinan baru bagi Lampung.
Dengan visi jelas dan semangat keberanian, PKS berkomitmen membawa Lampung ke masa depan lebih baik, lebih mandiri, dan lebih berdaya saing tingkat nasional. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Bangun Sinergi dan Kolaborasi Bersama, Bupati Qudrotul Ikhwan Terima Audiensi PWI Tuba
Wali Kota Instruksikan Pendataan Siswa Belum Lolos SPMB untuk Penempatan di Sekolah Terdekat
