Lampung
Lampung Dukung Energi Terbarukan, Groundbreaking Eksplorasi Gunung Tiga Resmi Dimulai
Alteripost Tanggamus – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, secara simbolis melakukan groundbreaking Proyek Eksplorasi Gunung Tiga PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), di Desa Gunung Tiga, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Kamis (26/6/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Peresmian Pembangunan dan Pengoperasian 55 Pembangkit Energi Terbarukan di 15 Provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sekdaprov Marindo Kurniawan mengatakan bahwa peresmian groundbreaking ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung percepatan pengembangan energi nasional.
Proyek ini diharapkan membawa manfaat luas, mulai dari peningkatan ekonomi daerah hingga penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Sebagai bagian dari transisi menuju Net Zero Emission 2060, Pertamina Geothermal Energy berperan aktif dalam pemanfaatan energi panas bumi, sumber energi bersih yang stabil dan berkelanjutan.
Melalui inovasi teknologi dan investasi hijau, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai pilar utama energi terbarukan Indonesia.
Sekdaprov kemudian menyebutkan bahwa proyek eksplorasi gunung tiga ini bukan hanya investasi dalam bentuk fisik saja, tetapi juga investasi terhadap masa depan generasi berikutnya, dimana PT PGE hadir sebagai pelaku utama yang berperan strategis melalui pemanfaatan energi panas bumi, sumber energi bersih yang stabil, terbarukan, dan berkelanjutan.
“Dengan teknologi yang terus berkembang dan pendekatan eksplorasi yang semakin presisi, Saya percaya, proyek ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam tiga aspek utama yaitu Kemandirian energi nasional, Pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan, dan yang paling penting, Peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah,” kata Sekdaprov Lampung.
Sekdaprov juga mengatakan bahwa proyek eksplorasi panas bumi ini adalah langkah awal yang sangat krusial untuk dapat memastikan ketersediaan sumber daya energi yang dapat diandalkan untuk jangka panjang.
“Kami percaya, keberhasilan proyek ini akan menjadi pengungkit ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi yang proaktif dalam pengembangan energi hijau,” pungkas Sekdaprov.
Sementara itu, Direktur Operasi PT. PGE, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa PLTP Ulubelu saat ini menyuplai 220 Megawatt atau 20 persen dari total kebutuhan listrik Provinsi Lampung yang sebesar 1200 Megawatt.
Ahmad Yani juga mengungkapkan bahwa Proyek Gunung Tiga ini dirancang untuk menambah kapasitas daya kelistrikan di Provinsi Lampung sebesar 55 Megawatt untuk mewujudkan kemandirian energi di Provinsi Lampung yang saat ini masih bergantung dengan pasokan interkoneksi dari Sumatera bagian Selatan.
“55 Megawatt itu, kita bisa membantu atau mensuplai listrik untuk 450.000 rumah dengan rata-rata pemakaian sekitar 90 KWH perbulannya, sangat besar sekali,” ujar Ahmad Yani.
Di tahap awal, PT. PGE akan memulai proyek Gunung Tiga dengan pengeboran sumur eksplorasi di 3 cluster. Selain itu, juga dilakukan pembangunan jalan sepanjang 7 Km dengan nilai total investasi 36,6 juta dollar AS. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
