Lampung
Usung Sembilan Program, RSUDAM Siap Jadi Rumah Sakit Bertaraf Nasional
Alteripost Lampung – Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) terus bertransformasi menuju pelayanan kesehatan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di bawah komando dr. Imam Ghozali, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung ini mengusung sembilan program unggulan yang selaras dengan prioritas nasional Kementerian Kesehatan.
Plt. Direktur RSUDAM dr. Imam Ghozali mengatakan, bahwa di era modern, tolok ukur kualitas rumah sakit bukan lagi sekadar gedung megah atau alat canggih, melainkan kompetensi sumber daya manusianya.
“Kami ingin menegaskan bahwa pelayanan berbasis kompetensi adalah kunci. Sembilan program prioritas yang kami jalankan merupakan langkah konkret dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan masa kini,” kata Imam, Rabu (09/07/2025).
Menurut Imam, Program-program tersebut meliputi layanan spesialistik seperti jantung, stroke, dan paru-paru. Salah satu capaian membanggakan yakni RSUDAM kini telah mampu melakukan pemasangan ring jantung, walaupun masih dalam tahap pendampingan. Target berikutnya: operasi jantung terbuka bisa dilakukan mandiri, tanpa harus merujuk pasien ke Jakarta atau luar daerah lainnya.
“Ini bukan mimpi. Kami ingin masyarakat Lampung percaya bahwa pelayanan kesehatan terbaik kini bisa dinikmati tanpa harus keluar provinsi. Branding dan publikasi akan kami dorong agar masyarakat tahu sejauh mana kami telah berkembang,” ungkapnya.
Namun Imam tidak hanya bicara soal layanan medis. Ia juga membawa filosofi lokal “Puakhi” sebagai ruh pelayanan di RSUDAM. Dalam budaya Lampung, “Puakhi” bermakna menghormati dan menyambut tamu dengan keramahan.
“Saya ingin pasien merasa seperti keluarga sendiri. Mulai dari cara menyambut, menyapa, hingga memberi layanan—semua harus mencerminkan nilai-nilai penghargaan terhadap sesama. Di sinilah peran filosofi ‘Puakhi’ menjadi pembeda RSUDAM,” tegasnya.
Untuk mewujudkan transformasi ini secara menyeluruh, Imam juga mendorong dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dan kelengkapan alat kesehatan. Ia berharap dalam pembahasan APBD perubahan mendatang, kebutuhan vital rumah sakit bisa menjadi perhatian utama.
“Kalau kita ingin RSUDAM jadi rumah sakit kebanggaan dan rujukan utama di Sumatera bagian selatan, maka investasi di sektor kesehatan harus dilakukan secara serius dan terarah,” tambahnya.
Dengan menggabungkan standar kompetensi tinggi dan pendekatan budaya lokal yang humanis, RSUDAM bertekad tidak hanya menjadi pusat layanan medis terbaik, tetapi juga menjadi rumah sakit yang dicintai masyarakat karena menghadirkan kehangatan, kepercayaan, dan harapan.
“Kami tidak sekadar ingin menjadi yang terbaik secara teknis, tapi juga menjadi rumah sakit yang dekat di hati rakyat Lampung”. Pungkasnya. (*)
Lampung
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut sekaligus menjadi opini WTP ke-12 kali secara beruntun yang diraih Pemprov Lampung, sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengatakan, bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan atau prestasi administratif semata, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara baik dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sekdaprov Marindo menegaskan, keberhasilan meraih WTP selama 12 tahun berturut-turut juga menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, tetapi mempertahankannya jauh lebih menantang. Diperlukan inovasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi, serta budaya akuntabilitas yang tertanam di seluruh lini pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional serta memberikan berbagai rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Atas nama Pemprov Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Mirza menambahkan, Pemprov Lampung berkomitmen menjadikan capaian opini WTP sebagai momentum untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur. (Red/Gus)
Bersama Forkopimda, Bupati Qudrotul Ikhwan Sambut Langsung Kepulangan 224 Jamaah Haji Tuba
Wakili Bupati, Asisten II Anthoni Hadiri Giat Konferkab IX PWI Tuba Periode 2026-2029
Raih Opini WTP 12 Kali Secara Beruntun, Pemprov Lampung Buktikan Tata Kelola Keuangan Akuntabel
