Lampung
Bangun Komitmen Integrasi Data Menuju Pemerintahan Digital, Sekdaprov Marindo Terima Visitasi ASKOMPSI
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menerima visitasi Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka penilaian ASKOMPSI Digital Leadership Government Award Tahun 2025 bertempat di Ruang Kerja Sekda, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian terhadap kepemimpinan digital Sekretaris Daerah se-Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis mereka dalam mengorkestrasi transformasi digital di daerah.
ADLG Award 2025 hadir sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya mewujudkan pemerintah digital yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi visitasi, Sekdaprov Marindo menegaskan pentingnya integrasi digitalisasi sebagai langkah fundamental menuju pemerintahan yang efisien dan adaptif.
“Saya sudah melihat bagaimana pentingnya integrasi digitalisasi. Namun sebelum dilakukan integrasi sepenuhnya, diperlukan integrasi data yang dilakukan dalam platform digitalisasi data untuk memudahkan prosesnya. Kita ingin ke depan Lampung bisa sepenuhnya terdigitalisasi setelah semua data terintegrasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa konsep menyatukan Indonesia dimulai dari penyatuan data di tingkat daerah.
“Konsep menyatukan Lampung, menyatukan Indonesia itu diawali dari masing-masing daerah yang menyatukan datanya secara bottom-up. Jika semua provinsi memiliki data yang terintegrasi, maka satu data Indonesia akan terwujud,” lanjutnya.
Sebagai bentuk nyata dari membangun komitmen tersebut, Sekdaprov Marindo memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan program unggulan ‘Lampung-in’ yang merupakan sebuah super apps yang menjadi wajah digitalisasi pelayanan publik di daerah.
“Lampung-in mengintegrasikan berbagai data dan layanan publik di Provinsi Lampung. Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mendorong digitalisasi, khususnya di bidang pelayanan publik. Aplikasi ini menjadi saluran komunikasi masyarakat dengan pemerintah, termasuk untuk pengaduan dan evaluasi pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, Sekdaprov Marindo juga menerangkan bahwa Lampung-in juga memuat fitur-fitur penting seperti informasi pasar, pembayaran pajak, hingga akses terhadap data layanan publik lainnya.
“Meski Lampung-in merupakan hasil adaptasi dari sistem lain, kami terus melakukan pengembangan sesuai kebutuhan masyarakat Lampung,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Digitalisasi adalah akar dari pelayanan publik dan akar dari pemerintahan itu sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, yang hadir sebagai bagian dari tim penilai ASKOMPSI, mengapresiasi pandangan dan komitmen Sekdaprov Lampung dalam membangun fondasi digital berbasis data.
“Bapak sudah memahami dengan baik konsepsi dari data itu sendiri. Digitalisasi akan berjalan dengan baik jika hulunya, yaitu data, sudah beres. Fokus Bapak pada integrasi data dan keamanan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun pemerintahan digital,” ucapnya.
Melalui visitasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kesiapannya menuju pemerintahan yang semakin terbuka, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital. (Rls)
Lampung
Sekdaprov Marindo Kukuhkan Pengurus KORPRI Way Kanan
Alteripost.co, Bandarlampung-
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis (30/4/2026).
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028.

Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa KORPRI memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.
Menurutnya, keberadaan KORPRI bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.
“KORPRI adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.
Marindo mengungkapkan bahwa KORPRI Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyoroti keberhasilan KORPRI dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KORPRI mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita ingin KORPRI tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa KORPRI harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KORPRI untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.
“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan KORPRI dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis KORPRI sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran KORPRI sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (Rls)

