Lampung Selatan
DPRD dan Pemkab Lamsel Bahas RAPBD 2026, Pendapatan Diproyeksikan Rp2,1 Triliun
Alteripost Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp2,1 triliun dengan total belanja sekitar Rp2,2 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (12/11/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A. Benny Raharjo. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar mewakili Bupati Radityo Egi Pratama, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut memiliki arti strategis bagi arah pembangunan daerah ke depan, mengingat RAPBD 2026 akan menjadi pedoman utama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus kita jalankan secara tertib, taat aturan, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Erma menjelaskan, DPRD mencermati dengan serius proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,1 triliun dan belanja daerah Rp2,2 triliun di tengah penurunan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sekitar 17,69 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Tantangan fiskal ini tidaklah ringan. Namun bagi kami di DPRD, kondisi ini justru harus dijawab dengan penguatan sinergi, inovasi, dan keberanian melakukan pembenahan, baik dalam optimalisasi pendapatan asli daerah maupun efisiensi belanja yang benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menekankan, DPRD akan memberi perhatian khusus terhadap prioritas belanja daerah yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Belanja daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus punya dampak nyata, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran,” kata Erma.
Terkait upaya peningkatan pendapatan, ia mendorong Pemkab Lampung Selatan untuk terus mengembangkan inovasi melalui digitalisasi pendapatan daerah, peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, serta penggalian potensi lokal secara berkelanjutan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.
Di sisi lain, Erma mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menyelaraskan penyusunan RAPBD 2026 dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia dan daya saing daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan agar sinkronisasi dengan program nasional tetap memperhatikan kebutuhan riil dan karakteristik lokal Kabupaten Lampung Selatan.
“Perbedaan pandangan dalam proses pembahasan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Tetapi pada akhirnya, kita harus bertemu dalam satu titik tujuan: mewujudkan Lampung Selatan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 menegaskan bahwa penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Syaiful.
Ia memaparkan, belanja daerah 2026 diprioritaskan untuk belanja wajib, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Defisit anggaran akan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran dan proyeksi pinjaman daerah.
Menyikapi penurunan TKD, Syaiful menyebut kondisi tersebut sebagai momentum untuk berinovasi dalam menggali potensi lokal dan memperkuat pendapatan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Usai penyampaian nota keuangan, Wabup Syaiful juga menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Selatan. Ia mengapresiasi seluruh fraksi atas kritik, saran, dan masukan konstruktif yang diberikan.
Menutup rapat, Ketua DPRD Erma Yusneli kembali menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara profesional dan mengajak semua pihak menjaga sinergi eksekutif dan legislatif.
“Dengan semangat Lampung Selatan Maju, mari kita jadikan RAPBD 2026 sebagai instrumen yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong terwujudnya Lampung Selatan yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.(*)
Lampung Selatan
Bupati Egi Dorong SPPG Bandar Agung Tak Hanya Penuhi Gizi, tetapi Juga Gerakkan Ekonomi Warga
Alteripost Sragi – Senyum dan antusiasme anak-anak mewarnai kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T Bandar Agung di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.
Bagi mereka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menghemat uang jajan.
Respons positif tersebut terlihat saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berinteraksi langsung dengan para siswa dalam peresmian SPPG 3T Bandar Agung, Rabu (14/10/2026). Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan gizi, terutama bagi anak-anak di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.
Peresmian di Kabupaten Lampung Selatan ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Egi bersama Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Zainuri.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Peresmian Serentak SPPG Tahap II di Wilayah Indonesia Tengah dan Barat, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Peresmian yang dipusatkan di Provinsi Aceh itu diikuti 16 provinsi, dengan total 980 SPPG di wilayah 3T Indonesia bagian tengah. Langkah ini menjadi bagian dari perluasan jangkauan Program MBG agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.
Saat berdialog dengan para siswa, Egi menanyakan tanggapan mereka terhadap makanan yang disediakan melalui program tersebut.
Anak-anak menyampaikan bahwa mereka senang dengan menu MBG. Selain memperoleh makanan, mereka juga merasakan manfaat karena dapat menghemat uang jajan.
Mendengar jawaban itu, Egi mengajak para siswa menyampaikan rasa terima kasih atas hadirnya program tersebut.
“Kalau senang, kita harus bilang terima kasih kepada Bapak Presiden,” tuturnya.
Bagi Egi, antusiasme anak-anak menjadi gambaran penting tentang bagaimana program pemenuhan gizi diterima oleh penerima manfaat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari pelaksanaannya, melainkan juga dari kualitas pelayanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia mengapresiasi Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam menghadirkan SPPG di Kecamatan Sragi. Menurutnya, koordinasi dan pengawasan perlu terus diperkuat agar pelayanan berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan program.
Egi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan SPPG. Ia mengaitkan hal tersebut dengan program HELAU yang dikembangkan Pemkab Lampung Selatan untuk mewujudkan lingkungan yang hijau, elok, lestari, aman, dan unggul.
“Kita punya program Desa HELAU. Semoga SPPG-nya juga bisa menjadi SPPG HELAU, biar cantik SPPG-nya,” ujar Egi.
Selain mendukung pemenuhan gizi anak, keberadaan SPPG di wilayah Sragi diharapkan membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha setempat. Petani, peternak, dan pemasok bahan pangan lokal berpotensi terlibat dalam rantai pasok kebutuhan SPPG, sehingga manfaat program dapat menjangkau sektor ekonomi masyarakat.
Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut perlu dibangun melalui kemitraan yang saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan ketersediaan bahan pangan. Dengan demikian, perluasan layanan gizi juga berpeluang menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas di sekitar wilayah pelayanan.
Melalui kehadiran SPPG 3T Bandar Agung, Pemkab Lampung Selatan berharap akses pelayanan pemenuhan gizi semakin luas, khususnya bagi anak-anak di wilayah pelosok.
Di saat yang sama, kolaborasi antara pemerintah, pengelola SPPG, dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(*)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
