Lampung
Gubernur RMD dan Wagub Jihan Ikuti Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026
Alteripost Bogor – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Rakornas mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional agar dapat diimplementasikan secara optimal hingga ke daerah.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku terharu melihat semangat para kepala daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang hadir.
“Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo.
Ia optimistis masa depan Indonesia akan terjamin apabila semangat tersebut diwujudkan secara sungguh-sungguh. “Jika semangat itu benar-benar berasal dari kalbu yang paling dalam, saya yakin masa depan bangsa kita aman dan kita akan berhasil,” katanya.
Presiden Prabowo juga menilai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai momentum strategis untuk mempertemukan seluruh unsur pemerintahan lintas tingkatan, sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang merupakan implementasi visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
“Keberhasilan pembangunan pada 2026 akan dapat dioptimalkan melalui kesamaan gerak dan langkah pemerintah pusat dan daerah. Untuk itulah Rakornas ini diselenggarakan,” ujar Tito.
Ia juga mengajak seluruh peserta Rakornas untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam upaya memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Rakornas memiliki peran penting dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan serta potensi daerah.
“Rakornas ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program pembangunan dapat saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, arahan Presiden Prabowo Subianto serta paparan para menteri dan pimpinan lembaga menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan pada tahun 2026.
Rakornas tersebut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran Kabinet Merah Putih. Total peserta Rakornas mencapai 4.011 orang dari unsur pemerintah pusat hingga daerah.
Dari tingkat pusat, sebanyak 525 peserta hadir, terdiri atas menteri koordinator, menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan lembaga, penasihat dan utusan khusus presiden, serta wakil menteri dan wakil pimpinan lembaga negara.
Rakornas juga dihadiri pejabat eselon I kementerian/lembaga serta perwakilan pejabat utama Mabes TNI dan Polri, termasuk Mabes TNI AD, AU, dan AL, dengan total 355 orang.
Sementara itu, dari tingkat provinsi serta kabupaten/kota, Rakornas diikuti 3.486 peserta yang terdiri atas gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebanyak 1.013 orang, serta ketua DPRD provinsi, Ketua DPR Aceh, Ketua DPR Papua, dan ketua DPRD/DPRK kabupaten/kota sebanyak 464 orang.
Selain membuka acara, Presiden Prabowo juga memberikan arahan sekaligus menyampaikan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025 serta strategi peningkatan kinerja tahun 2026, khususnya dalam memperkuat hubungan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat pengembangan sejumlah kawasan industri strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing daerah. Salah satu fokusnya adalah pengembangan Kawasan Industri Katibung yang diproyeksikan mendukung penguatan industri hilir dan kemandirian energi nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kawasan Industri bertempat di Ruang Pepadun Kantor Gubernur, Jumat (16/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa percepatan pengembangan kawasan industri membutuhkan sinergi seluruh pihak yang tergabung dalam tim percepatan, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia meminta seluruh anggota tim mengawal proses pengembangan secara terpadu, mulai dari pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga penjajakan kerja sama dengan calon investor.
“Pada saatnya nanti, ini tidak bisa berjalan secara parsial. Kita harus bersama-sama mengawal proses ini sesuai dengan tugas masing-masing dan terus melaporkan perkembangannya kepada Pak Gubernur,” ujar Marindo.
Marindo juga mendorong agar peluang pengembangan kawasan industri dipromosikan melalui Lampung Forum Investment (FOILA), yang diharapkan menjadi ruang pertemuan antara pemilik potensi investasi dan calon investor.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap dapat menarik minat investor yang bersedia menjadi anchor investor atau investor utama untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Persiapan promosi, termasuk penyediaan materi informasi dan publikasi, akan dilakukan menjelang pelaksanaan FOILA mendatang.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melengkapi upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan industri hilir, dan penguatan sektor jasa, termasuk pariwisata.
Menurutnya, investasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta memperkuat struktur ekonomi Lampung yang lebih produktif.
Dalam rapat tersebut, Mulyadi menyampaikan perkembangan sejumlah rencana pengembangan kawasan industri, termasuk kawasan industri Mayapada dan PISEL, yang ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama/ groundbreaking pada Desember 2026.
Ia juga menyoroti pengembangan Kawasan Industri Katibung yang telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Lampung dan PT Minamas. Kawasan ini diharapkan menjadi salah satu penggerak pengembangan industri hilir sekaligus mendukung agenda kemandirian energi nasional.
Mulyadi menjelaskan bahwa penyelesaian studi kelayakan feasibility study/FS menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan rencana pengembangan kawasan tersebut. Kajian itu diharapkan mencakup aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kita berharap finalisasi feasibility study ini bisa diselesaikan sebelum Desember, sehingga menjadi bahan bagi Pemprov Lampung untuk melaporkan kesiapan daerah dalam mendukung cita-cita kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Dalam rencana pengembangannya, Kawasan Industri Katibung diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan minyak mentah refinery, industri hilir oleokimia, serta industri kimia lainnya. Kawasan ini juga direncanakan memiliki terminal khusus guna mendukung kegiatan logistik dan distribusi.
Pengembangan Katibung juga ditempatkan dalam konteks kebutuhan energi nasional dan dinamika geopolitik global yang memengaruhi pasokan serta distribusi bahan bakar. Karena itu, kajian pengembangan kawasan diharapkan dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pengembangan industri hilir.
Selain pengembangan kawasan industri, rapat tersebut membahas perkembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL) dan rencana pengembangan tahap berikutnya. Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengembangan kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra usaha, Pemprov Lampung mendorong agar setiap tahapan pengembangan kawasan industri dapat berjalan terarah, mulai dari penyelesaian kajian, kesiapan lahan dan infrastruktur, hingga promosi kepada calon investor.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan industri dan ketahanan energi nasional. (Red)
Pemprov Lampung Terus Memperkuat Pengembangan Kawasan Industri
Kepemimpinan Berganti, Polda Lampung Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
Pemkab Lamteng Terima Audensi PWI Lampung, Nyatakan Dukungannya Sukseskan Pelaksanaan HPN dan Porwanas
