Lampung
Satu Tahun Pemerintahan Mirza–Jihan, IJP Luncurkan Koran Edisi Khusus
Alteripost Bandar Lampung – Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung (IJP) secara resmi meluncurkan Koran Edisi Khusus dan Buku Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Senin (2/3/2026).
Kegiatan peluncuran digelar di halaman Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, dan menjadi penanda satu tahun kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.
Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menegaskan bahwa peluncuran koran dan buku tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan upaya merawat ingatan publik atas perjalanan satu tahun pemerintahan daerah.
“Ini bukan seremoni. Ini penanda bahwa publik perlu tahu apa saja yang sudah dikerjakan gubernur dan wakil gubernur selama satu tahun,” ujar Abung.
Ia menjelaskan, penerbitan koran dan buku merupakan inisiatif anggota IJP yang kemudian diakomodasi sebagai bentuk tanggung jawab pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurut Abung, satu tahun kepemimpinan Mirza–Jihan masih berada pada fase peletakan fondasi pembangunan. Namun demikian, arah pembangunan Lampung mulai terlihat jelas.
“Kami melihat ada upaya memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas jalan dan jembatan, mendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan, serta investasi pada sumber daya manusia,” jelasnya.
Abung juga menegaskan bahwa sinergi antara IJP dan Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh mengurangi daya kritis pers.
“Silakan mengkritisi, tapi tidak nyinyir. Pers tidak hanya bertugas menggambarkan realitas, tetapi juga merawat akal sehat publik,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa peluncuran koran dan buku tersebut menjadi ruang refleksi atas kinerja satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
“Ini menjadi wahana untuk menengok apa yang sudah kami lakukan, sekaligus saling mengingatkan langkah-langkah ke depan,” kata Mirza.
Ia menegaskan bahwa amanah sebagai gubernur dan wakil gubernur merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran.
Dalam satu tahun terakhir, Mirza menyebutkan pihaknya mulai menata arah pembangunan Lampung, terutama melalui peningkatan konektivitas wilayah.
“Dengan peningkatan kemantapan jalan provinsi, mobilitas masyarakat akan semakin lancar. Saya ingin suatu saat masyarakat bangga dengan jalan-jalan di Lampung,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pembangunan jalan berbasis rigid beton yang dinilai lebih tahan lama dibanding aspal. Kebijakan tersebut juga menjadi dasar pengajuan pinjaman daerah untuk percepatan perbaikan infrastruktur.
“Target kami pada 2028 atau 2029, kemantapan jalan provinsi bisa mencapai 90 persen,” pungkasnya.(*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
