Connect with us

Lampung

Desaku Maju Jadi Andalan, Gubernur Lampung Rangkul Kagama Percepat Hilirisasi

Published

on

Alteripost Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan hilirisasi komoditas dan pembangunan berbasis desa.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menerima Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Lampung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah fokus membangun ekosistem ekonomi desa melalui program strategis Desaku Maju, yang bertujuan menahan capital flight serta meningkatkan nilai tambah komoditas utama daerah.

“Lampung adalah provinsi kaya komoditas. Padi, jagung, dan singkong saja menghidupi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi. Kalau tiga komoditas ini kita selesaikan tata kelolanya, Lampung bisa take off,” ujarnya.

Gubernur Mirza menjelaskan bahwa selama ini sebagian besar komoditas Lampung masih keluar dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah dinikmati daerah lain.

Ia mencontohkan produksi jagung mencapai 1,7 juta ton per tahun, namun belum didukung sistem pengeringan (dryer) memadai di tingkat desa.

Melalui program Desaku Maju, Pemprov Lampung merancang pembangunan dryer secara masif di 500 desa sentra produksi, sehingga petani memiliki daya tawar lebih baik dan hilirisasi akan diperluas hingga pengolahan pakan ternak, produksi ayam, hingga distribusi pangan berbasis desa.

“Kalau jagung dikeringkan di desa, dibuat pakan di desa, ayam dibesarkan dan diproses di desa, lalu masuk ke dapur MBG di desa, kita bisa mengurangi biaya logistik, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat konsumsi protein masyarakat,” jelasnya.

Selain dryer, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Pemprov juga menyiapkan program pupuk organik cair (POC) di 2.000 desa untuk meningkatkan produktivitas lahan hingga 15 persen, serta penguatan BUMDes agar mampu menjadi offtaker komoditas lokal dimana saat ini dari sekitar 2.300 BUMDes berbadan hukum, baru sebagian kecil yang benar-benar aktif dan tumbuh.

Ia menyoroti persoalan mendasar pembangunan Lampung, yakni tingginya angka putus sekolah yang mencapai sekitar 30.000 anak per tahun serta terbatasnya kapasitas pendidikan vokasi.

“Ekonomi tidak akan tumbuh kalau SDM kita tertinggal. Karena itu, kami butuh dukungan akademisi dan alumni untuk memperkuat pendidikan vokasi desa, riset pakan ternak berbasis komoditas lokal, serta pendampingan tata kelola BUMDes,” tegasnya.

Gubernur Mirza menekankan bahwa pembangunan Lampung membutuhkan pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan unsur hukum.

Ia meminta agar segera dibentuk tim kerja bersama antara OPD terkait dan Kagama untuk menindaklanjuti kerja sama konkret, termasuk peluang riset, program KKN tematik, serta penguatan ekosistem ekonomi desa.

“Semangat di Lampung ini banyak sekali. Tugas kami adalah mengumpulkan dan mengoordinasikan semangat itu agar bergerak dalam satu arah yang sama memajukan Provinsi Lampung,” pungkasnya

Ketua Kagama Lampung Qudrotul Ikhwan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun ruang kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan.

“Kami melihat banyak program pemerintah yang sangat baik, tetapi di lapangan sering terkendala pada aspek pendampingan dan perubahan mindset. Di sinilah Kagama ingin hadir, memastikan program itu tidak berhenti sebagai proyek, tetapi menjadi gerakan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengalaman Kagama dalam mendampingi desa binaannya dimana program dryer yang secara teknis sudah tersedia, menurutnya, belum optimal karena petani terbiasa hanya menanam dan menjual hasil panen, belum sampai pada tahapan industrialisasi dan pengelolaan pascapanen.

“Kami masuk untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Petani perlu diyakinkan bahwa pengeringan itu meningkatkan daya tawar. Ini soal perubahan pola pikir, bukan sekadar alat,” jelasnya.

Selain pendampingan pertanian, Qudrotul menyampaikan bahwa Kagama Lampung juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, seperti bakti sosial saat bencana, penanaman mangrove di wilayah pesisir, gerakan biopori, pengelolaan sampah, serta edukasi kebudayaan melalui kegiatan Nitilaku.

Di bidang pemberdayaan ekonomi, Kagama menerapkan skema gotong royong berbasis iuran anggota untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, termasuk pembelian jagung untuk diolah menjadi pakan ternak dalam skala komunitas. Model ini dinilai sebagai bentuk nyata pengabdian alumni yang tidak berorientasi pada keuntungan pribadi.

“Kami ingin membangun semangat pengabdian. Alumni yang punya keahlian di bidang peternakan, pertanian, manajemen, atau pendidikan bisa langsung turun mendampingi. Orientasinya bukan honor, tetapi kontribusi,” tegasnya.

Dalam aspek pendidikan, ia menyampaikan bahwa Kagama Lampung juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada siswa-siswi di daerah agar memiliki akses dan keberanian melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk melalui jalur afirmasi.

Qudratul menegaskan bahwa Kagama siap bersinergi dengan Pemprov Lampung dalam penguatan BUMDes, pendampingan hilirisasi komoditas, riset pakan ternak berbasis bahan lokal, serta pengembangan pendidikan vokasi desa.

Audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kagama Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berbasis komoditas unggulan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.

“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.

Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.

“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.

Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.

“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.

Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.

“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading