Lampung
Prosesi Pelepasan Purnabakti Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
Alteripost Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar prosesi pelepasan purnabakti Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Drs. Intizam yang telah mengabdi selama 39 tahun 5 bulan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (27/2/2026).
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin langsung prosesi pelepasan tersebut, yang dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pensiun, piagam penghargaan, tali asih, serta Tunjangan Hari Tua (THT) kepada 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun terhitung mulai 1 Maret 2026. Selain itu, diserahkan pula santunan kepada tujuh keluarga anggota Korpri yang meninggal dunia serta dua santunan kepada istri anggota Korpri yang telah berpulang.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pengabdian panjang para ASN, khususnya kepada Intizam yang hampir empat dekade mendedikasikan diri bagi Pemerintah Provinsi Lampung.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masa pengabdian yang telah Bapak dan Ibu lalui bukanlah waktu yang singkat, melainkan perjalanan panjang yang saya yakini penuh makna dan karya, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat Provinsi Lampung,” ujarnya.
Wagub Jihan menegaskan bahwa purnabakti bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan transisi dari tugas formal menuju ruang kontribusi yang lebih luas di tengah masyarakat. Ia berharap para ASN yang memasuki masa pensiun tetap dapat memberikan pemikiran dan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN yang masih aktif untuk menjadikan momentum tersebut sebagai refleksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Yang diwariskan bukanlah jabatan, melainkan karya dan legacy yang kita tinggalkan. Lakukan yang terbaik selama masa pengabdian, karena setiap jabatan memiliki masanya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur turut menyampaikan dukacita atas wafatnya sejumlah anggota Korpri dan pasangan ASN. Menurutnya, santunan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan atas jasa serta pengabdian almarhum dan almarhumah.
Sementara itu, Intizam dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan selama dirinya menjalankan tugas, terakhir sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
Ia menegaskan bahwa capaian yang diraih selama ini merupakan hasil kerja bersama dan sinergi seluruh jajaran, bukan semata-mata hasil kerja pribadi.
“Bagi saya, birokrasi bukan sekadar tempat bekerja, melainkan ruang pengabdian. Di sinilah saya belajar tentang integritas, ketulusan, loyalitas, dan arti tanggung jawab,” ujarnya.
Acara tersebut menjadi momentum penghormatan atas dedikasi panjang para ASN sekaligus pengingat akan pentingnya melanjutkan estafet pengabdian dengan semangat integritas dan tanggung jawab. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
