Connect with us

Bandar Lampung

Walikota Eva Dwiana Buka Bandar Lampung Expo 2026, Tampilkan Capaian Pembangunan

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Bandar Lampung Expo 2026 resmi dibuka sebagai etalase pembangunan, pelayanan publik, promosi UMKM, sekaligus sarana menarik investasi ke ibu kota Provinsi Lampung. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Graha Mandala Alam, Jumat (17/7/2026).

Pembukaan expo dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, unsur Forkopimda, para kepala daerah, serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Eva Dwiana mengatakan HUT ke-344 menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung terus menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari sekolah gratis, layanan kesehatan gratis menggunakan KTP Kota Bandar Lampung, penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan UMKM melalui pinjaman modal tanpa bunga dan digitalisasi pemasaran produk lokal.

“Bandar Lampung Expo tidak hanya menjadi rangkaian peringatan HUT kota, tetapi juga wadah memperkenalkan capaian pembangunan, potensi investasi, dan kreativitas masyarakat,” ujar Eva Dwiana.

Sementara itu, Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menilai Bandar Lampung memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, pariwisata, dan investasi di Provinsi Lampung.

Ia menegaskan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, pelaku UMKM, akademisi, dan komunitas kreatif menjadi kunci untuk mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Senada, Sekjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir mengapresiasi berbagai capaian pembangunan Kota Bandar Lampung, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM.

Menurutnya, peringatan HUT ke-344 harus menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi, menekan angka pengangguran, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.

Bandar Lampung Expo 2026 berlangsung pada 17 hingga 24 Juli 2026 dengan menghadirkan 41 stan dan 50 tenant yang berasal dari instansi pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM. Berbagai produk unggulan daerah, layanan publik, serta potensi investasi Kota Bandar Lampung ditampilkan kepada masyarakat dan calon investor selama pelaksanaan expo.(*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Bandar Lampung

Pengangkatan Sejumlah Pegawai Kontrak di Pemkot Bandarlampung Diduga Dikondisikan, Kepala BKPSDM Pilih Bungkam

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.co, Bandarlampung-
Proses pengangkatan sejumlah pegawai kontrak di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung sarat akan pengondisian. Aroma tersebut tercium dalam tahun anggaran 2024-2025.

Saat ditelusuri, terdapat oknum Kepala Bidang (Kabid) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandarlampung yang menjadi algojo dalam proses dugaan pengondisian tersebut.

Selain itu, ditemukan juga informasi yang mengindikasikan permintaan uang atau tarif yang telah ditentukan oknum Kabid tersebut kepada pegawai kontrak yang hendak diangkat. Dengan nilai berkisar 25-30 juta per orang.

Dari data yang berhasil dihimpun, jumlah tenaga kontrak yang dikondisikan tersebut telah bertugas di beberapa tempat, seperti di Kelurahan Labuhan Ratu Raya, tiga orang, Kelurahan Kota Sepang, lima orang, Kelurahan Kampung Baru, empat orang, Kelurahan Labuhan Ratu, tiga orang. Dan di Kelurahan Kampung Baru Raya, dua orang.

Jika satu tenaga kontrak harus membayar sekitar 25-30 juta. Apabila Lima tenaga kontrak, maka uang yang terkumpul mencapai Rp125 juta hingga Rp150 juta.

Namun, angka tersebut masih merupakan perhitungan perkiraan berdasarkan informasi awal dan belum dapat dianggap sebagai jumlah pungutan yang terbukti.

Jika dugaan proses pengondisian yang berujung permintaan uang tersebut benar dilakukan dan tanpa adanya penindakan, baik dari internal Pemkot Bandarlampung, ataupun Aparat Penegak Hukum (APH), tentunya akan merusak tatanan birokrasi yang akuntabel dan transparan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal dugaan pengondisian sejumlah pegawai kontrak, Selasa (22/09/2026), Kepala BKPSDM Kota Bandarlampung Zulkifli, belum memberikan jawaban alias memilih bungkam. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading