Connect with us

Nasional

Menko Pangan Zulhas Bersama Bulog Salurkan 37 Ribu Ton Beras Untuk 1,2 Juta Masyarakat Lampung

Published

on

Foto: Menko Pangan Zulhas saat menyerahkan bantuan beras bagi masyarakat Lampung secara simbolis

Alteripost.co, Lampung Selatan-
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) bersama Perum BULOG melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Provinsi Lampung.

Penyaluran dilakukan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Pisang, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (11/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, bantuan diserahkan secara simbolis kepada sejumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP). Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan, sehingga untuk alokasi tiga bulan masing-masing mendapatkan total 30 kilogram beras.

Di Provinsi Lampung, bantuan tersebut menyasar lebih dari 1,2 juta PBP dengan total alokasi lebih dari 37,27 ribu ton beras.
Khusus Kabupaten Lampung Selatan, bantuan diberikan kepada sekitar 182 ribu PBP dengan total alokasi hampir 5,5 ribu ton beras.

Sementara di Desa Pisang, terdapat 233 PBP yang menerima bantuan dengan total hampir 7 ribu kilogram beras untuk tiga bulan.
Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan kembali melanjutkan program bantuan pangan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026.

“Bantuan pangan ini akan kita lanjutkan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi bantuan pangan sebanyak 1 juta ton beras bagi sekitar 33,2 juta masyarakat yang membutuhkan,” ujar Zulhas sapaan akrabnya.

Menurut Zulhas, tambahan bantuan tersebut penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, khususnya saat memasuki masa paceklik.

“Bantuan lanjutan ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, terutama memasuki masa paceklik ketika masyarakat menghadapi tantangan dalam memperoleh beras. Kebijakan tersebut telah diusulkan kepada Presiden dan mendapat persetujuan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan BULOG menjalankan penugasan pemerintah, termasuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi.

“BULOG siap menjalankan penugasan pemerintah dengan memastikan ketersediaan stok serta kelancaran penyaluran bantuan pangan hingga diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Ahmad.

Dalam penyaluran di Lampung Selatan, BULOG memastikan kesiapan operasional hingga tingkat wilayah. Jajaran BULOG di daerah juga turut mendampingi pelaksanaan penyaluran di KDMP Pisang.

Program Bantuan Pangan Beras menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga beras.

Sinergi pemerintah pusat, BULOG, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Nasional

Dari Distribusi Hingga Permodalan, Zulhas Ungkap Peran Strategis KDKMP

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

Alteripost.cl, Bandarlampung –Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia (RI) Zulkifli Hasan menegaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dibentuk sekadar sebagai tempat masyarakat berjualan.

KDKMP diproyeksikan menjadi bagian dari infrastruktur pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada awak media usai menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Lampung, di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).

Zulhas mengatakan, KDKMP memiliki fungsi strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan.

Menurutnya, pemerintah mendorong KDKMP agar mampu menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Koperasi juga diharapkan dapat memperkuat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara program pemerintah dan masyarakat di tingkat bawah.

“Jadi KDKMP bukan hanya soal distribusi barang, tapi juga pemerintah menyiapkan akses permodalan bagi masyarakat desa yang membutuhkan,” kata Zulhas.

Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga menyiapkan akses permodalan melalui KDKMP. Langkah ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, namun menghadapi kendala biaya pinjaman yang tinggi.

Dengan adanya akses permodalan tersebut, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan usaha dan aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Zulhas berharap keberadaan KDKMP dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari membantu pemenuhan kebutuhan pokok, membuka akses permodalan, mengembangkan usaha, hingga meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat desa.

Seminar Nasional KDKMP di Lampung menjadi forum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai program KDKMP. Kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi pemerintah daerah dan publik untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan program di lapangan.

Seminar dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta jajaran pemerintah daerah dan pengurus koperasi se-Provinsi Lampung. (Agus)

Facebook Comments Box
Continue Reading