Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh unsur penanganan bencana mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memperkuat mitigasi hingga tingkat desa. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya titik api baru, melindungi keselamatan masyarakat, dan mengantisipasi kondisi cuaca kering yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

“Penanganan bencana tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Semangat kolaborasi itu harus kita dorong, dengan koordinasi yang baik bersama TNI, Polri, relawan, serta masyarakat di desa, kabupaten, kota, dan kecamatan,” ucap Gubernur Mirza dalam konferensi pers di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Lampung, Senin (19/10/2026).

Gubernur Mirza menekankan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pemerintah daerah perlu memetakan wilayah yang berulang kali terdeteksi memiliki titik panas (hotspot), kemudian meningkatkan sosialisasi dan pencegahan pembakaran sampah maupun lahan selama kondisi cuaca masih kering.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan, pemantauan titik panas dilakukan melalui citra satelit, aplikasi Pusdalops, serta laporan masyarakat dan BPBD kabupaten/kota.

Lanjut Aswarodi, data satelit diperbarui dua kali sehari, sekitar pukul 08.00 dan 20.00 WIB, dengan rata-rata 30–60 titik panas pada hasil pemantauan malam yang dirilis pagi hari dan 80–100 titik pada hasil pemantauan siang yang dirilis malam hari. Namun, titik panas tidak selalu menunjukkan kebakaran karena dapat pula berasal dari suhu panas atau aktivitas pembakaran terkendali.

Karena itu, Gubernur Mirza meminta data titik panas tidak hanya digunakan untuk menemukan indikasi kebakaran, tetapi juga sebagai dasar mitigasi. BPBD diminta menyusun pola persebaran titik panas dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah kabupaten/kota agar kepala desa dapat mengidentifikasi kebiasaan pembakaran di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan sosialisasi dan mencegah aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kering.

Salah satu fokus penanganan adalah kebakaran di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, yang telah berlangsung selama 24 hari sejak 25 September 2026. Hingga laporan penanganan 18 Oktober, pemadaman dari darat telah menjangkau sekitar 192 hektare, sementara operasi water bombing atau pengeboman air telah dilakukan sedikitnya 923 kali dengan estimasi area yang terkena siraman sekitar 124 hektare.

Pemantauan menggunakan drone pada pukul 17.00 WIB sehari sebelumnya masih mengindikasikan sekitar 30 hektare area terbakar atau berasap. Area tersebut tersebar di titik B sekitar 3 hektare, titik C sekitar 13 hektare, dan titik D sekitar 14 hektare. Operasi darat dilakukan oleh empat tim melalui pemantauan drone, pemadaman di Rawa Gelam dan titik B, serta pembukaan jalur sekitar 6 kilometer menuju titik D.

Petugas menghadapi sejumlah kendala, antara lain vegetasi yang rapat, keterbatasan peralatan dan logistik, serta jarak sumber air dari Sungai Way Pegadungan ke titik api yang mencapai sekitar 1,5 kilometer. Untuk memperkuat operasi, BNPB memberikan dukungan peralatan pemadaman yang direncanakan didistribusikan kepada sekitar 350 personel satgas darat. Pemerintah Provinsi Lampung juga berharap adanya tambahan helikopter untuk memperkuat pemadaman dari udara.

Selain pemadaman darat dan udara, BPBD Lampung bersama BNPB dan BMKG sebelumnya melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada 11–13 Oktober dengan tiga sorti penerbangan selama total 6 jam 16 menit dan penggunaan 3.000 kilogram natrium klorida (NaCl) sebagai bahan semai. Operasi modifikasi cuaca dihentikan pada 18 Oktober karena tidak ditemukan awan potensial untuk penyemaian. Berdasarkan perkiraan BMKG yang disampaikan dalam konferensi pers, kondisi cuaca diperkirakan masih sangat kering dan panas sehingga kewaspadaan terhadap kebakaran perlu dipertahankan.

Pemerintah juga menangani kebakaran di sekitar ruas gerbang tol Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, serta tempat pembuangan sampah di sekitar kilometer 132B Tol Lampung Tengah, tepatnya di Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar. Kebakaran di Menggala yang terjadi pada 16 Oktober telah terkendali pada malam hari dan dilanjutkan dengan pendinginan untuk mencegah api menyala kembali. Sementara itu, kebakaran di lokasi pembuangan sampah berdampak pada area sekitar 1,5 hektare, tanpa laporan korban jiwa maupun bangunan terdampak.

Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Riski Sofyan melaporkan bahwa hasil pengukuran kualitas udara di Bandar Lampung dan sekitarnya masih berada di bawah ambang batas baku mutu udara berdasarkan tujuh parameter Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang diperiksa.

Lanjut dia, berdasarkan pembaruan pukul 09.00 WIB pada 19 Oktober 2026, kualitas udara dinyatakan masih dapat diterima untuk kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau menjaga lingkungan dan menerapkan langkah perlindungan kesehatan, terutama bagi kelompok sensitif.

Terkait Gunung Anak Krakatau, Kepala BPBD Provinsi Lampung Aswarodi melaporkan empat erupsi berdurasi pendek pada 18 Oktober 2026. Berdasarkan koordinasi dengan pos pengamatan dan relawan di Pulau Sebesi serta Pulau Tejang, abu vulkanik dilaporkan belum mencapai pulau-pulau terdekat dan kondisi gelombang masih normal. Pemerintah tetap melakukan pemantauan perkembangan aktivitas gunung tersebut dan mengimbau masyarakat mengikuti informasi serta rekomendasi resmi dari otoritas terkait.

Gubernur Mirza kembali meminta seluruh unsur pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat tetap siaga sampai musim hujan tiba. Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi bencana secara berkala agar masyarakat memperoleh perkembangan yang akurat, sekaligus memastikan setiap kejadian ditangani secepat mungkin dengan mengutamakan keselamatan jiwa.

Melalui percepatan pemadaman, pemetaan titik panas, patroli kawasan hutan, dan penguatan koordinasi lintas daerah, Pemerintah Provinsi Lampung berharap kebakaran dapat dikendalikan lebih cepat dan kejadian berulang dapat ditekan. Upaya tersebut diharapkan melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan asap, menjaga keselamatan pengguna jalan, serta mengurangi kerusakan lingkungan di Lampung. (Rls)