Alteripost Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, melantik Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesisir Barat sekaligus menghadiri Rapat Koordinasi Kabupaten Tim Pembina Posyandu. Kegiatan tersebut berlangsung di Lobi Utama Teluk Stabas, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani, S.H., M.Kn.; Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung Muhammad Aziz Satria Jaya, S.E., M.Si., yang mewakili kepala dinas; Pejabat Swadaya Masyarakat Ahli Madya Provinsi Lampung Septiana Zainal, S.KM., M.M.; para kepala organisasi perangkat daerah (OPD); Ketua Umum TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat Dian Hardiyanti Dedi; Wakil Ketua I TP-PKK Dea Derika Topani; Ketua Dharma Wanita Persatuan Eliza Wati Tedi Zadmiko; para camat se-Kabupaten Pesisir Barat; serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Seiring perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat, peran Posyandu kini semakin luas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu didorong untuk mendukung pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Melalui transformasi tersebut, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan pelayanan pemerintah sesuai bidang serta kewenangan masing-masing.

Berbagai persoalan, seperti anak yang berisiko putus sekolah, keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial, rumah warga yang tidak layak huni, hingga masyarakat yang memerlukan akses pelayanan dasar, diharapkan dapat diidentifikasi, dicatat, dikoordinasikan, dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait.

Dalam pelaksanaannya, Posyandu tidak mengambil alih tugas perangkat daerah, melainkan memperkuat perannya sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan pelayanan pemerintah.

Ketua Tim Pembina Posyandu juga menegaskan bahwa keberhasilan transformasi Posyandu sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor. Perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, dan kader Posyandu harus bersinergi dengan dukungan serta pembinaan yang memadai.

Setiap perangkat daerah diharapkan berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya, baik melalui pembinaan, penyediaan data, peningkatan kapasitas kader, dukungan pelayanan, maupun tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Dengan demikian, Posyandu dapat menjadi bagian dari gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Sementara itu, Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bupati, Posyandu memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Melalui transformasi berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu diharapkan mampu mendukung pemenuhan enam bidang SPM secara lebih terintegrasi.

Bupati menegaskan bahwa perluasan peran Posyandu bertujuan memperkuat jangkauan pelayanan pemerintah, bukan mengambil alih tugas perangkat daerah. Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, pekon, kader Posyandu, dan seluruh pihak terkait agar kebutuhan masyarakat dapat diketahui serta ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Bupati juga meminta Tim Pembina Posyandu yang baru dilantik segera memetakan kondisi Posyandu, meningkatkan kualitas pendataan, aktif melakukan pemantauan di lapangan, serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap program yang dijalankan, lanjutnya, harus memiliki tujuan yang jelas, pembagian tugas yang terukur, serta mekanisme tindak lanjut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain penguatan pelayanan dasar, Bupati menekankan pentingnya perhatian serius terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Barat. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui pemantauan tumbuh kembang anak, pendampingan ibu hamil, edukasi gizi, serta penguatan peran keluarga.

Seluruh langkah tersebut harus didukung data yang akurat dan koordinasi yang baik dengan tenaga kesehatan serta perangkat daerah terkait agar program penanganan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepada seluruh pengurus yang dilantik, Bupati berpesan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian. Ia juga meminta pembinaan terhadap kader Posyandu terus diperkuat karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Bupati berharap terbangun kesamaan langkah dan tersusun rencana kerja yang jelas, terukur, serta berkelanjutan.

Ia mengingatkan agar setiap permasalahan yang ditemukan di tengah masyarakat tidak berhenti pada tahap pencatatan, tetapi harus dikoordinasikan dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Bupati mengajak seluruh pihak menjadikan Posyandu sebagai wadah pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang semakin aktif, berkualitas, dan bermanfaat demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.(*).