Connect with us

Lampung

Pemprov Lampung Berhasil Kendalikan Inflasi, Jadi Provinsi dengan Inflasi Terendah di Sumatera

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juli 2026, Lampung menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah di Pulau Sumatera, yakni sebesar 1,76 persen. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan berbagai langkah pengendalian harga yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Keberhasilan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dan diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah, Senin (4/8/2026).

Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa inflasi nasional terus menunjukkan tren yang membaik sejak pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi mulai Oktober 2022. Saat itu inflasi nasional berada di angka 5,95 persen, sedangkan hingga akhir Juli 2026 berhasil ditekan menjadi 2,88 persen secara tahunan, dengan deflasi bulanan sebesar 0,14 persen.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga,” ujar Yusharto.

Dalam pemaparannya, Yusharto menyebut Provinsi Lampung sebagai daerah dengan inflasi terendah di Pulau Sumatera. Sementara inflasi tertinggi di kawasan tersebut terjadi di Provinsi Aceh sebesar 5,38 persen.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk terus mengawasi perkembangan harga komoditas strategis seperti beras, bawang putih, minyak goreng, daging ayam ras, dan daging sapi yang masih menjadi penyumbang inflasi di berbagai wilayah.

Di sisi lain, harga bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan gula pasir cenderung mengalami penurunan di sebagian besar daerah.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi bulanan sebesar 0,14 persen, inflasi tahunan sebesar 2,88 persen, serta inflasi tahun kalender sebesar 1,65 persen.

Menurut Ateng, penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi faktor utama terjadinya deflasi. Komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan tomat menjadi penyumbang terbesar penurunan inflasi, sementara beras dan bawang putih masih mengalami kenaikan harga.

Ateng juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah dengan deflasi terdalam di wilayah Sumatera dan termasuk kabupaten dengan tingkat inflasi tahunan terendah di kawasan tersebut.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, inflasi Provinsi Lampung pada Juni dan Juli mengalami penurunan. Secara month-to-month yang sebelumnya sebesar 0,55 persen kini menjadi minus 0,49 persen. Kemudian secara year-on-year turun dari 2,46 persen menjadi 1,76 persen, sedangkan year-to-date juga menurun dari 2,40 persen menjadi 1,92 persen. Ini menunjukkan berbagai langkah pengendalian inflasi yang selama ini kita lakukan telah memberikan hasil yang signifikan,” ujar Yanyan.

Ia menjelaskan bahwa penurunan inflasi tersebut sejalan dengan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung yang dalam beberapa pekan terakhir berada pada level negatif, sehingga laju inflasi semakin terkendali.

Selain pengendalian inflasi, Yanyan meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti berbagai catatan hasil rapat, termasuk mempercepat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Lampung.

Yanyan juga menekankan pentingnya memperkuat sistem early warning dalam pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan berkelanjutan terhadap produksi, distribusi, perkembangan harga harian, ketersediaan pasokan, serta ekspektasi pasar.

“Saya berharap mekanisme early warning ini terus diperkuat sehingga potensi gejolak harga dapat dideteksi lebih awal. Dengan pemantauan yang detail dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat,” pungkasnya.

Keberhasilan menekan inflasi hingga menjadi yang terendah di Sumatera mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Capaian ini diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading

Lampung

Lampung Perkuat Ketahanan Pangan, Gubernur Resmikan Fasilitas Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor peternakan dan kesehatan hewan guna mendukung ketahanan pangan serta mewujudkan swasembada protein hewani.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 Tahun 2026 di Bandar Lampung, Jumat (13/11/2026), dengan mengusung tema “Dari Lampung untuk Indonesia, Protein Hewani Melimpah, Peternak Sejahtera”.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan peringatan ke-190 tahun ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi dedikasi dan kerja keras seluruh insan peternakan dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.

Menurutnya, subsektor peternakan memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi pedesaan dan penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.

“Ketersediaan daging, telur, dan susu yang berkualitas menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujarnya.

Gubernur juga memaparkan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional di sektor peternakan.

Berdasarkan data yang disampaikan, populasi sapi di Lampung mencapai 905.322 ekor dan menempati peringkat pertama di Sumatera serta keempat secara nasional. Sementara populasi kambing mencapai 1.974.609 ekor, peringkat pertama di Sumatera dan ketiga nasional.

Adapun populasi ayam ras pedaging mencapai 94.814.874 ekor dan ayam ras petelur sebanyak 14.850.524 ekor.

Capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi Lampung dalam mendukung kebutuhan protein hewani nasional.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalankan Program Desaku Maju melalui pembangunan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Pada 2026, Pemprov Lampung akan menyalurkan bantuan sebanyak 40.000 ekor Day Old Chick (DOC) ayam KUB di delapan lokasi terpilih. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menambah pendapatan keluarga, khususnya kelompok masyarakat Desil 1 sampai 4.

Selain program bantuan ternak, Pemprov Lampung juga memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan hewan dengan membangun Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat rujukan pelayanan medis hewan, penanganan penyakit menular, pencegahan zoonosis, serta sarana edukasi masyarakat mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Pemprov Lampung juga membangun UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan (LPMKP) untuk memastikan kualitas pakan ternak yang beredar di masyarakat.

Kehadiran laboratorium tersebut memungkinkan pengujian kandungan nutrisi dan keamanan pakan dilakukan di Lampung tanpa harus mengirimkan sampel ke luar daerah.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melaporkan bahwa tiga laboratorium di bawah UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Laboratorium Pakan (BPK2LP) telah memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Ketiga laboratorium tersebut meliputi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, Laboratorium Kesehatan Hewan, serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Akreditasi dengan nomor LP-2314-IDN tersebut mencakup 16 parameter pengujian dan berlaku mulai 16 September 2026 hingga 15 September 2031.

Dari sisi pendapatan, hingga 10 November 2026, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPK2LP tercatat mencapai Rp281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahun anggaran 2026 sebesar Rp170 juta.

Di bidang kesehatan hewan, Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya mendukung target Indonesia Bebas Rabies 2030 dan mewujudkan Lampung Bebas Rabies 2030.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, pemerintah menyediakan 500 dosis vaksinasi rabies gratis serta pemeriksaan kesehatan hewan bagi masyarakat.

Vaksinasi rutin terhadap hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular kepada manusia.

Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan edukasi, di antaranya kampanye makan telur dan minum susu bersama siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal I Bandar Lampung, bazar produk UMKM peternakan, pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta pembagian 100 paket sembako.

Selain itu, kegiatan turut menghadirkan edukasi pengujian mutu pakan, pojok baca peternakan dan kesehatan hewan, lomba konten edukasi, serta pemberian penghargaan kepada dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak lokal, pelaku usaha, akademisi hingga pemerintah, untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun sektor peternakan yang modern, mandiri, dan berdaya saing.

Ia berharap peringatan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong profesionalisme peternak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di bidang peternakan.

Acara ditutup dengan seruan, “Hewan Sehat, Pangan Berdaulat, Peternak Sejahtera, Lampung Maju!”. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading