Ekonomi dan Bisnis
Perkuat Ekonomi Petani, OJK dan TPAKD Bangun Ekosistem Kelapa Terintegrasi
Alteripost Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung memperkuat pengembangan ekosistem komoditas kelapa melalui skema pembiayaan terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, mempercepat hilirisasi, serta mendorong kesejahteraan petani.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertajuk Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa Melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Lampung, yang berlangsung di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan OJK Provinsi Sumatera Selatan, OJK Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, instansi terkait, serta pelaku usaha komoditas kelapa.
Kolaborasi tersebut bertujuan memetakan rantai pasok kelapa dari sektor hulu hingga hilir, memperluas akses pembiayaan formal, sekaligus merumuskan strategi optimalisasi potensi komoditas kelapa di Lampung.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor utama perekonomian Lampung dengan kontribusi sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan II 2026.
Sementara itu, luas perkebunan kelapa di Lampung mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan produksi sebanyak 83,4 ribu ton sepanjang 2025. Sentra produksi kelapa tersebar di lima kabupaten, yakni Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Timur, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan pengembangan komoditas kelapa harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah, bukan hanya mengandalkan penjualan produk mentah.
Menurutnya, kelapa memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi, seperti cocofiber, cocopeat, briket, kopra, minyak kelapa, hingga tepung kelapa.
Diversifikasi produk tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing komoditas kelapa Lampung.
Senada, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa rakyat masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar.
Di antaranya kebutuhan peremajaan tanaman, keterbatasan bibit unggul, serta kelembagaan petani yang belum terintegrasi secara optimal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, OJK mendorong pembentukan Closed-Loop Ecosystem atau ekosistem rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani dengan akademisi, perusahaan penyerap hasil produksi (offtaker), lembaga pemerintah, perbankan, dan perusahaan asuransi.
Melalui skema tersebut, petani tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknologi budidaya, kepastian pasar, peningkatan standar mutu, serta perlindungan terhadap risiko usaha.
Pembiayaan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan siklus budidaya dan kebutuhan investasi petani sehingga mampu dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan.
Dalam FGD tersebut, sejumlah pemangku kepentingan turut dilibatkan, antara lain Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, serta Bappeda.
Dari sektor jasa keuangan, dukungan diberikan oleh Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI, PNM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
Sementara dari sisi pengembangan pasar, turut dilibatkan sejumlah perusahaan offtaker, yakni PT Segar Sari Husada, PT Bening Big Tree Farms, PT Woongsol Nature Indonesia, serta asosiasi petani kelapa PERPEKINDO.
Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada tiga langkah utama. Pertama, memperkuat sektor hulu melalui pendampingan praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP), termasuk mengatasi persoalan peremajaan tanaman dan penyediaan bibit unggul.
Kedua, mempercepat hilirisasi dengan memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan offtaker guna menjamin penyerapan hasil produksi serta mendorong terbentuknya harga yang berkeadilan.
Ketiga, memetakan kebutuhan pembiayaan, mulai dari kredit modal kerja, kredit peremajaan perkebunan, hingga perlindungan asuransi pertanian untuk mendukung keberlanjutan usaha petani.
Selain memperluas akses pembiayaan, OJK juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi petani maupun pelaku usaha.
Masyarakat diimbau memahami produk dan layanan keuangan sebelum memanfaatkan fasilitas pembiayaan, termasuk menjaga kedisiplinan pembayaran agar riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tetap baik.
OJK juga mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip Legal dan Logis (2L) sebelum mengambil keputusan finansial, serta menghindari pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online yang dapat merusak ketahanan ekonomi keluarga.
Melalui FGD ini, sinergi TPAKD dan OJK diharapkan mampu menghasilkan rencana aksi kolaboratif yang konkret dan terukur, bukan sekadar menjadi forum diskusi.
Keberhasilan program nantinya diharapkan dapat terlihat dari percepatan peremajaan perkebunan, meningkatnya produktivitas petani, berkembangnya industri pengolahan kelapa, serta terbukanya akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas.
Dengan dukungan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, akademisi, dan pelaku usaha, Lampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah sekaligus memperkuat posisinya di pasar nasional maupun global. (*)
Ekonomi dan Bisnis
LEIF 2026 Digelar di Jakarta, Lampung Tawarkan Peluang Investasi ke Investor Global
Alteripost Jakarta – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung memperkuat sinergi untuk mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyelenggaraan Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2026 di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Mengusung tema “From Potential to Partnership: Accelerating Sustainable Investment in Lampung”, forum tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, serta calon investor guna memperluas peluang kerja sama investasi di Provinsi Lampung.
LEIF 2026 melibatkan lebih dari 100 calon investor potensial, baik domestik maupun internasional. Kegiatan tersebut juga ditindaklanjuti melalui pertemuan bisnis secara langsung (one-on-one meeting) serta penandatanganan Letter of Intent (LoI).
Optimisme terhadap investasi Lampung didukung oleh fundamental ekonomi daerah yang menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), tertinggi kedua di wilayah Sumatera.
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor komoditas unggulan, konektivitas infrastruktur, serta dukungan logistik yang strategis.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang investasi besar di Lampung meliputi pertanian, industri pengolahan, energi terbarukan, pariwisata, dan infrastruktur. Penguatan hilirisasi serta peningkatan nilai tambah komoditas unggulan juga menjadi salah satu kunci transformasi ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya LEIF 2026 sebagai momentum untuk memperluas kemitraan strategis dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar investasi yang masuk mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, dalam keynote speech-nya menyoroti pentingnya sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Investasi produktif diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat kontribusi Lampung terhadap perekonomian nasional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam paparannya menyampaikan tiga komitmen utama Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kepercayaan investor.
Ketiga komitmen tersebut meliputi percepatan perizinan yang transparan dan berbasis digital, penguatan dukungan regulasi melalui kepastian tata ruang, insentif dan kemudahan penanaman modal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui fasilitasi proaktif, kepastian lahan, dan dukungan infrastruktur.
“Provinsi Lampung siap bersinergi dan memfasilitasi para investor dan mitra global untuk satu tujuan yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi Lampung berkelanjutan,” tegas Rahmat Mirzani Djausal.
Prospek ekonomi Lampung yang positif juga memperkuat optimisme terhadap peluang investasi ke depan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa ekonomi Lampung pada 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,0 hingga 5,6 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sektor pertanian, industri pengolahan, dan investasi.
Menurut Bimo, fundamental ekonomi Lampung yang kuat menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan investasi. Namun, kontribusi investasi masih dapat ditingkatkan melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan industri bernilai tambah.
“Fundamental ekonomi Lampung yang kuat menjadi modal penting untuk mendorong investasi. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi investasi melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan industri bernilai tambah,” ujarnya.
Pemilik Sungai Budi Group, Widarto, turut menyoroti peluang pengembangan industri berbasis komoditas unggulan Lampung. Sementara itu, Direktur Investasi PT Danantara Investment Management, Dr. Fadli Rahman, menekankan pentingnya kesiapan proyek serta kemitraan strategis dalam mendorong realisasi investasi.
Dalam kesempatan tersebut, tingginya minat dunia usaha terhadap potensi Lampung juga tercermin melalui 11 kisah sukses investasi (investment success stories) yang diangkat dalam LEIF 2026.
Bank Indonesia sendiri sepanjang 2026 telah memfasilitasi delapan kegiatan penguatan ekosistem investasi, mulai dari peningkatan kapasitas investment project ready to offer (IPRO) hingga fasilitasi jejaring investor.
Melalui LEIF 2026, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha diharapkan semakin kuat dalam mempercepat realisasi investasi berkualitas.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi, berdaya saing, dan inklusif.(*)
Pemprov Lampung Percepat Pembangunan Akses ke PSEL Kotabaru
Perkuat Ekonomi Petani, OJK dan TPAKD Bangun Ekosistem Kelapa Terintegrasi
Hanan A. Rozak: Golkar Solid di Bawah Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
