Lampung
Kakao Lampung Menuju Pasar Global, Pemerintah Perkuat Dukungan untuk Petani
Alteripost Pesawaran – Kabupaten Pesawaran dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026. Kegiatan bertemakan “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional” dengan topik “Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional” tersebut berlangsung di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kamis (19/11/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sektor perkebunan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, potensi kakao di Lampung perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, produktivitas, tata kelola perkebunan, serta penguatan industri pengolahan lokal agar mampu bersaing dengan produk cokelat dari luar negeri.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan petani terhadap fasilitas pengering atau dryer untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Sebab, proses pengeringan yang masih dilakukan secara tradisional membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika musim hujan tiba.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas biji kakao dan berdampak terhadap harga jual hasil panen di tingkat petani. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting dalam mendorong kemajuan perkakaoan di Lampung.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao, termasuk kemungkinan pengaturan impor apabila diperlukan guna menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani.
Selain kebijakan perdagangan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pembibitan kakao. Ia mendorong PTPN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti dalam menghasilkan bibit kakao unggul yang nantinya dapat disalurkan kepada petani.
“Kebijakan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pesawaran sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional tersebut.
Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan potensi dan karakteristik daerah, mengingat kakao telah menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian warga.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami merasa bangga dan terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah momentum nasional yang sangat penting ini. Kami berharap melalui penyelenggaraan Hari Kakao Indonesia ke-14, potensi dan kualitas kakao asal Pesawaran semakin dikenal luas, bahkan mampu menembus pasar global,” ujar Bupati Nanda.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen mendukung pengembangan kakao melalui penguatan kelembagaan petani, fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan, serta membuka ruang kolaborasi dengan peneliti dan investor guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing kakao daerah.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti, menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi perkakaoan yang kuat. Terdapat delapan kabupaten di Lampung yang mengembangkan komoditas kakao, didukung keberadaan industri dan pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi pengembangan kakao di Kebun Benih Way Berulu yang menjadi model percontohan dengan produktivitas relatif baik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai usaha perkakaoan.
Lebih lanjut, peringatan HKI ke-14 dimanfaatkan untuk mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya penyaluran bibit kakao unggul kepada petani, bantuan pupuk, bantuan beras, penandatanganan nota kesepahaman terkait pembiayaan dana bergulir, serta peluncuran Rencana Aksi Nasional Kakao Berkelanjutan beserta rencana operasional periode 2026–2029.
Penyelenggaraan HKI ke-14 ini menjadi forum nasional untuk mengonsolidasikan kebijakan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta mendorong percepatan revitalisasi perkakaoan nasional.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari sejumlah kabupaten di Lampung, di antaranya Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi industri, akademisi, peneliti, dan mitra pembangunan.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Kakao Indonesia Sutanto Abdullah, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, Direktur PTPN I Regional 7, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hadir pula para camat, akademisi, peneliti, pelaku usaha, asosiasi petani kakao, dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)
Lampung
Komitmen Pemprov Lampung Dalam Pembangunan Berkelanjutan, Sepuluh Provinsi Perkuat Kerja Sama
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar daerah melalui Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).
Hal tersebut disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Kamis (19/11/2026).
Dengan mengusung tema Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, serta Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa FKD-MPU harus mampu menghadirkan program kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tidak ada satu pun daerah yang mampu menyelesaikan persoalan pembangunan secara mandiri di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
“Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik,” ujar Sekdaprov Marindo.

Terkait penguatan sektor pangan, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di 10 provinsi anggota FKD-MPU. Aplikasi ini diharapkan menjadi rujukan dalam memetakan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat.
“Ketahanan pangan dibangun sebagai pondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Sekdaprov memaparkan empat langkah konkret yang perlu ditempuh FKD-MPU di bidang pangan. Pertama, memperkuat kerja sama perdagangan dan distribusi komoditas pangan antar daerah untuk menjembatani wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Kedua, mengembangkan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor guna menjaga kepastian pasokan dan stabilitas harga. Ketiga, mendorong pengembangan teknologi serta pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi kerawanan pangan.
“Inilah esensi kerja sama antar daerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, Sekdaprov Marindo menyoroti posisi strategis Lampung sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang memiliki kekayaan destinasi alam dan bahari, seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, serta Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Ia menawarkan konsep promosi bersama melalui pengembangan paket wisata lintas provinsi (bundling) yang mengintegrasikan destinasi unggulan di seluruh wilayah anggota FKD-MPU.
“Oleh karenanya kami menawarkan, tadi Pak Gubernur menyampaikan, promosi bersama destinasi wisata antar daerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata,” tutur Sekdaprov Marindo.
Selain sektor pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung juga mengajak seluruh anggota FKD-MPU untuk mempererat kolaborasi pada tiga bidang strategis lainnya, yaitu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana bersama seperti kebakaran hutan dan lahan.
“Saya berharap kegiatan dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata,” pungkasnya.
Dalam rangkaian Rapat Monitoring dan Evaluasi Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2026 juga dilakukan peluncuran platform digital bernama Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN).
Peluncuran ini merupakan wujud aksi nyata Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Ketahanan Pangan FKDMPU untuk mengintegrasikan data serta memperkuat rantai pasok pangan antar 10 provinsi anggota demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pertanian RI Tin Latifah dengan topik paparan Strategi Optimalisasi Produksi Pangan Nasional pada Provinsi Anggota FKD-MPU dalam Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan.
Narasumber kedua diisi oleh Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata RI Rickayatul Muslimah yang menyampaikan topik paparan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Peluang Sinergi Konektivitas Pola Perjalanan Pariwisata (Travel Pattern) pada Provinsi Anggota FKD-MPU. (Rls)

