DPRD
Catat! Pemprov Lampung Setujui Aspirasi yang Dibawa Budhi Condrowati, Bantuan Lembaga Keagamaan Bakal Merata
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akhirnya menyetujui aspirasi yang dibawa anggota DPRD Lampung Budhi Condrowati, persetujuan itu rupanya guna pemerataan bantuan bagi lembaga keagamaan.
Bantuan bagi lembaga – lembaga non muslim tersebut diperuntukan bagi Agama Hindu (PHDI, WHDI, Peradah, Prajaniti). Agama Katolik (Pemuda Katolik, Wanita Katolik dan PGI), Agama Budha (Permabudhi – Persatuan Umat Budha Indonesia), MBI Majelis Budhayana Indonesia dan Generasi Budha Budhis. Selanjutnya, Agama Kristen (Persekutuan Gereja Wilayah Lampung).
“Dari hasil Badan Anggaran (Banang) kemarin, disetujui Pemprov Lampung melalui Sekda, terkait materi bantuan bagi lembaga – lembag Non Muslim yang ada di Lampung. Namun, dalam realisasinya akan diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan masing – masing organisasi,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, Rabu (10/08/2022).
Menurut Condrowati, dengan disetujuinya bantuan tersebut, membuktikan bahwa Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sudah membudaya di Provinsi Lampung. Sekaligus, bentuk keperdulian dari pemerintah daerah.
“Kita berada di negara yang kaya akan suku, ras, budaya dan beragaram agama. Nah, dengan adanya perhatian terdapa semua agama yang ada dilampung khususnya, membuktikan kita adalah Pancasila,” tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya selaku anggota legislatif akan terus memberikan support dan mengawal sejumlah bantuan, serta perhatian kepada masyarakat lampung. Sehingga, provinsi yang berjargon Sai Bumi Ruwa Jurai semakin damai dan sejahtera di semua lini.
“Saya sangat yakin, bentuk bantuan yang disetujui oleh pemerinta daerah ini. Dapat memberikan dampak positif bagi kerukanan umat beragama dimasa mendatang,” tegasnya. (*)
DPRD
Kostiana Gelar Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017, Perlindungan Anak Jadi Perhatian
Alteripost Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Jumat (6/11/2026), di Jalan Gotong Royong, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan itu, Kostiana menghadirkan dua narasumber, yakni Siti Maryamah, S.Psi., M.Psi., aktivis sekaligus praktisi perempuan di bidang penanganan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta Sely Fitriani, SH., Koordinator Bidang Pencegahan Kekerasan Ekstremisme dan Konflik Sosial untuk Perdamaian Yayasan Lamban Puan Lampung.
Kedua narasumber menyampaikan materi mengenai upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak-hak anak, serta pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.
Dalam pemaparannya, Sely Fitriani menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.
“Kalau usianya masih 18 tahun kurang satu hari, maka dia masih termasuk kategori anak dan berhak mendapatkan jaminan perlindungan berdasarkan perda maupun undang-undang perlindungan anak,” jelas Sely.
Ia mengatakan, kegiatan yang digagas Kostiana tersebut menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak.
Menurutnya, setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta pola pengasuhan yang layak.
Sely juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa tindakan fisik seperti memukul atau mencubit, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan yang merendahkan dan menyakiti perasaan anak.
“Kita perlu mengevaluasi pola pengasuhan sehari-hari. Apakah anak-anak kita sudah mendapatkan pengasuhan yang layak dan terbebas dari kekerasan? Jangan sampai ketika orang tua sedang emosi atau menghadapi masalah, anak justru menjadi pelampiasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Siti Maryamah menyampaikan bahwa melalui sosialisasi perda tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, menjaga hak dan keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah, khususnya terkait kasus perundungan atau bullying.
Menurut Siti, orang tua perlu memahami bagaimana merespons ketika anak menceritakan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah. Orang tua diharapkan mampu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan anak, serta mengambil langkah yang tepat agar anak merasa aman dan terlindungi.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan maupun berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. (Iyan)

