DPRD
Noverisman Subing: Pancasila Sudah Final, Mari Terus Jaga Persatuan dan Kesatuan
Alteripost.co, Lampung Timur-
Pancasila sebagai ideologi bangsa harus terus dipertahankan dan dilestarikan oleh setiap warga negara ditengah-tengah arus globalisasi guna mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR D Lampung H. Noverisman Subing SH MM saat memberikan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi tokoh masyarakat di Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Selasa (31/01/23).
Lebih lanjut dikatakan Nover, mempertahankan Ideologi Pancasila selain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan juga demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kita yang terbukti sudah beberapa kali ada yang ingin merongrong dan mengganti ideologi Pancasila ke ideologi lain selalu tersingkirkan dari bumi nusantara ini.
Oleh karena itu pemahaman akan ideologi Pancasila ini harus terus di tanamkan ke setiap sanubari masyarakat Indonesia sejak dini agar masyarakat kita bisa paham bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup itu bukan semata-mata satu suku kata saja tapi Pancasila itu merupakan sari dari pada kehidupan masyarkat kita yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu.
“Pancasila yang berisi lima sila harua kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita mulai dari taman kanan-kanak hingga dewasa, agar mereka mengerti betapa mulianya para pendiri bangsa ini yang telah merumuskan dasar dan ideologi Pancasila,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung itu.
Pancasila sebagai pandangan dan penganggan hidup yang berisikan lima sila itu merupakan cerminan hidup bangsa yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita, makanya Pancasila harus tetap dipertahankan dan di lestarikan.
Sementara itu Bupati Lampung Timur menyambut baik pelaksanaaan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh anggota DPRD Lampung. Kalau perwakilan Lampung Timur ada 10 orang berarti ada 10 kecamatan setiap bulannya yang mendapatkan sosialisasi ini, kalau satu titik 130 orang berarti ada 1.300 tokoh masyarakat Lampung Timur yang mendapatkan sosialisasi ini.
Karena Ketua DPC PKB Lampung Timur itu berharap agar para tokoh masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dapat memberikan pemahaman Ideologi Pancasila kepada lingkungan sekitar terutama keluarga di tempat tinggalnya masing-masing.
Jelas, jika tak lagi bersatu dan terpecah, terbelah, maka tak ada lagi tujuan bernegara itu sendiri. Hilang kemerdekaan berpendapat, hilang untuk hidup yang lebih layak, dan hilang cita-cita diri, dan anak bangsa.
”Itulah pentingnya ideologi Pancasila dalam diri,” jelas Nurhasanah saat menjadi pembicara dalam kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Senin, 30 Januari 2023.
Untuk menyatukan orang dari berbagai golongan, suku, agama, ras, hingga mengatasi konflik, atau ketegangan sosial, maka dibutuhkan Pancasila.
Karena di dalam Pancasila ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan.
Itulah jawaban yang paling sederhana. Mengapa kita harus mempertahankan ideologi Pancasila di tengah modernisasi dan perubahan dunia yang begitu cepat,” tuturnya.
Lalu, bagaimana cara yang paling sederhana untuk menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila?
Nurhasanah menekankan 3 hal. Pertama, bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, dan pendapat orang lain.
Kedua, menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan memelihara kehidupan yang rukun.
Ketiga, saling memberi, dan mencintai sesama manusia tanpa mengindahkan perbedaan, baik suku hingga agama.
”Maka sangat lucu, kalau orang menyampaikan pendapat lalu disalahkan. Begitu pula melarang seseorang beribadah, meski beda keyakinan,” jelasnya.
Menyampaikan pendapat sesuai fakta, data dan konstruktif, merupakan bagian dari bernegara itu sendiri.
”Maka siapa pun berpendapat dilindungi UU. Beda persoalannya, kalau menghina, mencaci-maki, jelas ada pasalnya,” terangnya.
Demikian pula dengan beribadah. Perwujudan Pancasila di sila pertama secara agama. (rls)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
Rakornas TPAKD 2026 Jadi Momentum Pesisir Barat Perluas Akses Pembiayaan UMKM
