DPRD
Mingrum Gumay Menggelar Sosialisasi PIP di Lamteng
Alteripost.co Lampung Tengah – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang dilaksanakan di SMK N 1 Trimurjo, Lampung Tengah (Lamteng). Senin (30/01/2023).
Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan, bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila ini merupakan tindak lanjut serta bentuk komitmen DPRD Provinsi Lampung bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI (BPIP) dalam membumikan pancasila di Provinsi Lampung.
”Kita tidak boleh lupa bahkan tidak terpeliharanya budaya dan karakter dari Pancasila itu sendiri, karena Provinsi Lampung terdiri dari banyak suku, ras, budaya dan agama”. Ujar Mingrum.
Ia juga mengingatkan, bahwa penerapan nilai pancasila ditengah masyarakat merupakan salah satu cara menimalisir perbedaan sudut pandang yang berdampak terhadap gesekan sehingga timbul potensi konflik yang mengakibatkan tergangunya ketentraman dan ketertiban di masyarakat. “Pelajar harus menjadi pelopor Pancasila, sesampainya dirumah nanti sebarkan apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila yang didapat disekolah sehingga secara tidak langsung kalian telah mengisi kemerdekaan dan berkontribusi untuk negara dalam menjaga dan merawat Pancasila”. Lanjut Mingrum.
Terakhir, Ia mengajak kepada seluruh siswa untuk tidak menjadi pengikut kelompok yang menggangu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. ”Pelajar SMK N 1 Trimurjo jangan lakukan tindakan yang inkonstitusional, ini akan berdampak panjang bahkan masa depan kalian yang baik maupaun harapan orang tua kalian akan sirna ketika kalian ikut dalam kelompok tersebut”. Tutup Mingrum. (Rls).
DPRD
Tarif Tol Naik, DPRD Lampung Minta Penjelasan Pengelola dan Instansi Terkait
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)

