DPRD
Budiman AS Menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Bersama Masyarakat Sepang Jaya
Alteeripost.co Bandar Lampung – Merawat nilai nilai ideologi pancasila yang ada di Indonesia, untuk diteruskan kepada generasi muda bangsa menjadi salah satu program yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Budiman AS anggota DPRD Lampung dapil Bandar Lampung menggelar sosialisasi pembinaan ideologi pancasila bersama masyarakat Sepang Jaya.
“Kegiatan ini guna menumbuhkan dan menjaga generasi muda bangsa untuk dapat memahami dan menanamkan nilai nilai ideologi pancasila ditengah globalisasi teknologi informasi. Dengan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini, kita dapat menumbuhkan kembali nilai nilai ideologi pancasila dengan empat pilar kebangsaan seperti UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjaga bangsa Indonesia”. Jelasnya. Rabu (01/02/2023).
Lanjut Anggota Komisi I DPRD Lampung ini juga prihatin terhadap kenakalan remaja yang saat ini terjadi di Bandar Lampung, seperti geng motor dan tawuran. Karna memang kita prihatin pendidikan Pancasila ini sekarang sudah hilang. Ucapnya.
“Kita berharap pemerintah dapat kembali memberikan pelajaran tentang pancasila di sekolahan, agar tercipta rasa memiliki bangsa Indonesia yang lahir dari generasi penerus”. Pungkasnya.
Dihadiri Budi Raharjo dan Sudarto sebagai narasumber, acara tersebut juga berlangsung dengan lancar.(*).
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Penjualan Kendaraan Baru Berpeluang Dongkrak PAD Lampung
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
