DPRD
Lesty Putri Utami Menggelar Sosisalisasi PIP di Desa Karang Raja
Alteripost.co Lampung Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang juga Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPD PDI Perjuangan Lampung Lesty Putri Utami menggelar sosisalisasi pembinaan Ideologi Pancasila (PIP di Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Kamis (2/2/2023)
Lesty Putri Utami mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan guna mensosialisasikan dan mengingatkan apa peran penting Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
“Saya disini sangat senang karena melihat antusias bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir disini, tentu kegiatan ini dilaksanakan untuk kita saling mengingat peran penting Pancasila di kehidupan berbang dan bernegara,” kata Lesty.
Lesty menyampaikan bahwa Pancasila merupakan Ideologi Bangsa yang tidak bisa diganggu gugat kebenarannya karena Pancasila merupakan pedoman dalam menjalani segala aktifitas kehidupan di bangsa ini.
“Ya ini sudah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, Pancasila itu pedoman yang kuat untuk kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap bisa bersatu menjadi bangsa yang kuat,” ujarnya.
Tanamkanlah Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan sebaliknya menanamkan dan menebar kebencian di tengah kebebasan berpendapat.
”Pancasila mengajarkan kita untuk beragama, berketuhanan, hidup bersama rasa cinta, toleransi dan empati, dan amalkanlah Pancasila dalam kehdupan sehari-hari” tandasnya. (*)
Alteripost Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemangku kepentingan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Muhammad Ghofur, membenarkan bahwa RDP akan digelar pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll, Branch Manager Jalan Tol Terpeka PT Hutama Karya (Persero), Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung.
Menurut Ghofur, agenda ini merupakan tindak lanjut atas berbagai isu yang berkembang di media massa serta aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat masa reses.
“Banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif tol yang dinilai berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang di Provinsi Lampung,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Melalui RDP tersebut, Komisi IV DPRD Lampung ingin memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar penyesuaian tarif, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepentingan publik.
“Kami berharap RDP nanti menghasilkan solusi yang berimbang antara kepentingan investasi infrastruktur dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sehingga kebijakan tarif jalan tol tidak menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha di Lampung,” tutup Ghofur.(*)
Penjualan Kendaraan Baru Berpeluang Dongkrak PAD Lampung
Sidang Pleno Rakernas APEKSI Hasilkan Sembilan Rekomendasi Strategis, Wali Kota Bandar Lampung Hadir
Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Festival Karnaval Nusantara di Rakernas XVIII APEKSI Medan
