Connect with us

Lampung

Eksekutif dan Legislatif Tandatangani Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

Published

on

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan empat Wakil Ketua DPRD Lampung, menandatangani persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 2020, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung. Jum’at (30/7/2021).

Setelah ditandatangi, Raperda selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi.

Empat Wakil Ketua DPRD yang ikut menandatangani yakni Elly Wahyuni (Wakil Ketua I), Ririn Kuswantari (Wakil Ketua II), Raden Muhammad Ismail (Wakil Ketua III) dan Fauzan Sibron (Wakil Ketua IV).

Dalam sambutannya, Gubernur Arinal mengapresiasi Pimpinan dan Anggota Dewan, Badan Anggaran dan juga Fraksi-fraksi yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu serta bersedia melakukan koordinasi yang baik dan intensif dengan pihak eksekutif selama proses pembahasan Raperda.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengcualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung yang ke tujuh kalinya”. Ujar Gubernur Arinal.

Menurut Gubernur Arinal, program kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, merupakan referensi yang digunakan untuk melakukan pembenahan serta perbaikan di kemudian hari. Terangnya.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Daerah yang ada, baik Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer Pemerintah Pusat sehingga Pemprov Lampung, mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk mendanai program pembangunan prioritas di masa mendatang”. Katanya.

Gubernur Arinal menyebutkan, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat pasal 195 ayat 1 Peraturan Mendagri Republik Indonesia (RI) Nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Pemprov Lampung Mulai Bayarkan Ganti Rugi Lahan Pelebaran Jalan di Pesawaran

Published

on

Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai merealisasikan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, khususnya proyek pelebaran jalan menuju standar pada ruas Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Lempasing–Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Kamis (19/11/2026).

Kegiatan pembayaran ganti kerugian tersebut berlangsung di The Pavilion Lampung dan dihadiri Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Ir. M. Taufiqullah, S.T., M.T., serta Staf Ahli Bupati Pesawaran Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Razak, S.Sos., bersama masyarakat penerima ganti kerugian.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan.

Menurutnya, dukungan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik, sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah bersedia memberikan lahannya untuk pelebaran jalan. Pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama demi keselamatan kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Razak menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung proses pengadaan tanah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lampung, Bupati Pesawaran, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas dukungan terhadap pembangunan tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan itu, terdapat 174 bidang tanah yang masuk dalam proses pembayaran ganti kerugian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 bidang telah menerima pembayaran.

Razak meminta masyarakat yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Pemerintah, kata dia, akan berupaya mempercepat penyelesaian pembayaran bagi warga yang berhak menerima ganti kerugian pada tahun ini.

“Kami meminta kepada keluarga yang belum menerima pembayaran agar tetap bersabar. Baik yang sudah menerima maupun yang belum, mari kita saling memberikan pemahaman kepada saudara dan keluarga. Pemerintah akan berupaya menyelesaikan proses ini secepatnya pada tahun ini,” katanya.

Ia juga menyampaikan pesan Bupati Pesawaran agar masyarakat turut menjaga dan mendukung pembangunan daerah. Pelebaran jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan wisata, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran.

Selain itu, masyarakat yang proses pembayaran ganti kerugiannya belum selesai diimbau segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar proses penyelesaian dapat berjalan lancar.

Salah seorang warga penerima ganti kerugian mengungkapkan bahwa lahan miliknya di wilayah Lempasing berupa kebun yang terdampak proyek pelebaran jalan menuju kawasan wisata Kabupaten Pesawaran.

Ia menyebutkan, lahan miliknya dengan ukuran sekitar 70 meter mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp50 juta.

Besaran ganti kerugian yang diterima masing-masing warga berbeda-beda, menyesuaikan luas dan nilai tanah yang terdampak pengadaan. Sejumlah warga menerima sekitar Rp50 juta, sementara warga lainnya memperoleh hingga Rp150 juta.

Pembayaran ganti kerugian ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pesawaran.

Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, proyek pelebaran jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar arus kendaraan, menunjang sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. (Indra)

Facebook Comments Box
Continue Reading