Connect with us

DPRD

Turun ke Dapil, Nurhasanah Janji Bakal Akomodir Aspirasi Konstituen

Published

on

Foto: anggota DPRD Lampung Nurhasanah saat melangsungkan kegiatan reses (istimewa)

 

Alteripost.co, Pringsewu-
Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil III (Metro, Pesawaran dan Pringsewu) Nurhasanah melangsungkan kegiatan reses bersama DPC, PAC dan ranting se Kecamatan Pardasuka di Desa Wargo Mulya, Kabupaten Pringsewu.

“Saya turun ke Dapil untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat, semua keluhan yang disampaikan masyarakat akan menjadi masukan untuk kerja kita di DPRD, mendengarkan segala keinginan warga adalah kewajiban kita selaku wakil rakyat,” ujar Hj.Nurhasanah.

“Kegiatan reses ini perlu dilakukan guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di masyarakat. Sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik. Termasuk usulan pembangunan yang ada di Daerah masing-masing.”ucapnya

Ketua DPRD Lampung periode 2004-2009 tersebut menjelaskan, untuk pelaksanaan Reses pertama pada tahun 2022 ini dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini pelaksanaan reses mengikuti protokol kesehatan, hal ini dilakukan karena efek dari Pandemi covid-19 yang masih perlu diwaspadai. Konstituen yang akan menghadiri dalam acara ini juga dipastikan sehat dan bersih, dengan menerapkan Protokol kesehatan dan telah disediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjangkitnya covid-19.

“Hasil pelaksanaan reses DPRD Lampung Tahun 2022 ini akan ditindaklanjuti sebagai usulan pembangunan di tahun 2023 mendatang,” jelasnya.

Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut kembali menerangkan, aspirasi yang telah disampaikan dari masyarakat telah menjadi catatannya dengan tujuan dapat diakomodir dengan baik sesuai yang diharapkan.

”Apa yang sudah disampaikan bapak dan ibu pada kesempatan hari ini, bakal saya catat dan sampaikan, dengan tujuan apa yang menjadi harapan semua yang hadir ini dapat terakomodir.” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading