DPRD
Budhi Condrowati Dorong KONI Lampung Segera Cairkan Bonus Atlet

Alteripost.co, Bandarlampung-
Buntut dari belum dibayarkannya bonus bagi para atlet dan pelatih yang telah menorehkan prestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua beberapa waktu lalu, membuat geram anggota Komisi V DPRD Lampung Budhi Condrowati, Minggu (27/02/2022).
Saat dimintai keterangan perihal tersebut, Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut prihatin dengan keadaan para pelatih dan atlet yang sudah berjuang untuk mengharumkan Lampung di kancah kompetisi nasional. Namun bonus yang dijanjikan untuk menjadi hak mereka tak kunjung ditunaikan.
“saya meminta dan mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung segera menunaikan hak para atlet dan pelatih ini. Kalau ada persoalan administrasi, segera diurus, agar bonus yang telah dijanjikan tersebut dapat segera mereka dapatkan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, perwakilan pelatih dan atlet Lampung peraih medali pada PON XX 2021 Papua menyambangi kantor KONI Provinsi Lampung, Jumat (25/2/2022) siang. Sejumlah orang yang datang untuk mempertanyakan bonus yang menjadi hak mereka sampai saat ini belum diterima.
Perwakilan pelatih dan atlet tersebut, berasal dari beberapa Cabang Olahraga (Cabor), diantaranya Angkat Besi, Angkat Berat, Bisbol dan Sofbol, Karate, Muaythai dan Senam.
Intinya mereka menyampaikan keluhan yang sama, yaitu mempertanyakan kejelasan kapan bonus mereka dicairkan. Kedatangan mereka bertujuan menemui Ketua Umum KONI Lampung, M Yusuf Barusman, namun karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, maka mereka diterima Ketua Harian, Hanibal dan Sekum KONI Lampung Subeno, didampingi Bidang Organisasi Alfi Darwin dan Wakabid Humas Edi Purwanto.
Mewakili para pelatih, Muklas, menanyakan bahwa pelatih dan atlet yang selama ini menunggu pencairan bonus yang sudah diserahkan secara simbolis di Mahan Agung oleh Gubernur Lampung, ternyata hingga empat bulan tidak pernah ada kabarnya.
“Mohon disampaikan kepada Ketua Umum KONI Lampung, bahwa kami menunggu hak kami. Selaku pelatih dan atlet kami sudah melaksanakan tugas kami mulai dari Pra PON, hingga PON di Papua dengan sekuat tenaga bahkan dengan berdarah-darah. Tentu kami berhak dong atas bonus sebagai hak kami, maka dari itu kami ke sini menanyakan hak kami ini. Mohon maaf sebelumnya,” kata Muklas, seperti dilansir dari Warta9.con
Lanjut Muklas, sudah beredar kabar uang bonus itu sudah ada di Pemprov Lampung dan dapat dicairkan dari Februari 2022. Namun hingga saat ini, pengurus KONI Lampung masih menunda.
“Seharusnya kami diberikan kemudahan. Selama ini KONI Lampung berani mencari dana talangan untuk memenuhi kebutuhan para atlet Lampung. Namun ini kenapa yang dananya sudah ada kok malah ditunda-tunda. Maka dari itu mohon disampaikan kepada bapak Ketua Umum KONI Lampung agar segera menyelesaikan hak-hak para atlet ini,” tambah Muklas.
Sementara itu atlet senior Uyung Hendri dari cabang olahraga Baseball peraih medali perak PON XX Papua mengatakan, bahwa sebagai atlet sudah mengorbankan waktu tidak kurang dari dua setengah tahun untuk persiapan hingga diraihnya medali di PON Papua 2021.
“Kami menjadi atlet sudah berapa kali PON. Dan kali ini benar-benar aneh menurut saya. Barang yang sudah ada dan sangat mudah untuk diurus, kok kelihatannya malah dipersulit sendiri. Kami bukan tanpa alasan datang ke sini. Ketimbang kami harus bicara di luar sana tidak karuan, maka kami sampaikan keluhan dan kebutuhan kami ini pada jalur yang benar,” ujar Uyung.
Dia menambahkan bahwa atlet dituntut untuk membawa Lampung 10 besar. “Kami sudah berjuang dan sudah memberikan yang terbaik. Selama 3 tahun kami berjuang baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Kami sudah memberikan kewajiban, sekarang kami menuntut hak kami,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sherly atlet Karate putri Lampung, menyampaikan apa yang menjadi jeritan hatinya saat ini. “Kami sudah jauh bahkan meninggalkan keluarga, teman-teman dan kepentihgan lainnya saat persiapan selama 3 tahun. Lalu berjuang keras dalam membela Lampung tercinta ini. Tolong Pak Ketua Umum KONI, segera berikan hak bonus kami,” ungkapnya.
Sherly menambahkan, Provinsi lain bonus sudah cair, bahkan ada yang setelah PON selesai langsung dibayar. Berbeda dengan Lampung yang sudah 4 bulan belum juga ada titik terang atau kejelasan kapan bonus akan keluar. “Kenapa Lampung yang sudah ada uangnya, kok malah ditunda-tunda,” tuturnya dengan nada bertanya.
Sementara itu, Ketua Harian Hannibal meminta para atlet dan pelatih peraih medali PON untuk bersabar, sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum KONI Lampung. Yang jelas pengurus KONI saat ini sudah berusaha untuk segera memberikan hak atlet dan pelatih, sesuai dengan pesan Ketua Umum untuk para atlet.
“Saya selaku Ketua Harian, sudah melaporkan pertemuan ini kepada Ketum melalui WA. Intinya para pelatih dan atlet bersabar. Maret akan segera ada titik terangnya,” kata Hannibal.
Pada kesimpulannya, para pelatih dan atlet meminta agar hak mereka sudah tuntas pada pertengahan Maret. “Jika Ketua Umum punya permintaan, maka kami juga minta permintaan yang sama. Agar pencairan bonus kami sudah bisa dilakukan pada pertengah bulan Maret. Jangan hanya kami saja yang disuruh mendengar, suara dan hak kami juga tolong didengar,” tambah Uyung atlet senior dengan tegas. (Gus/*)
DPRD
Deni Ribowo: Deflasi Pendidikan 15 Persen, Bukti Keberpihakan Gubernur ke Masyarakat

Alteripost Bandar Lampung – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Deni Ribowo mengapresiasi capaian deflasi signifikan pada sektor pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Deni mengatakan, kondisi ini merupakan fenomena baru yang belum pernah terjadi dalam kurun beberapa dekade terakhir.
“Deflasi hingga 15 persen di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal ini belum pernah terjadi dalam belasan tahun terakhir. Dari data BPS, ada empat subkelompok pendidikan yang dicatat, dan dua di antaranya mengalami deflasi tajam, yakni pendidikan dasar serta anak usia dini minus 1,77 persen, serta pendidikan menengah yang anjlok hingga minus 51,23 persen,” kata Deni, Selasa (02/09/).
Sebaliknya, pendidikan tinggi justru mencatat kenaikan sebesar 11,95 persen. Bagi Deni, fenomena ini menandakan adanya perubahan besar dalam struktur biaya pendidikan yang pada akhirnya memberi dampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
Bahkan, kebijakan penghapusan uang komite serta pemberian subsidi pendidikan yang dijalankan sejak awal tahun 2025 telah memberi kontribusi nyata dalam menekan beban ekonomi keluarga di Lampung.
“Ini menjadi angin segar bagi masyarakat. Kebijakan Gubernur soal penghapusan uang komite dan subsidi pendidikan terbukti berdampak baik, bukan hanya meringankan orang tua, tapi juga menggerakkan sektor ekonomi. Komisi V memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang bersama DPRD telah bekerja keras menghadirkan kebijakan pro-rakyat,” ungkapnya
Untuk itu, kata Politisi Demokrat Lampung ini, bahwa capaian ini akan mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung di masa mendatang, sehingga provinsi ini bisa mempercepat langkah untuk bersaing dengan daerah lain yang lebih maju.
“Tentu semua pihak harus ikut mengawal kebijakan ini. Kalau ada yang kurang, mari sama-sama kita koreksi. Tapi kalau baik, harus kita dukung agar manfaatnya lebih luas,” tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan (year on year/yoy) Lampung pada Agustus 2025 tercatat hanya 1,05 persen, lebih rendah dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 2,33 persen. Inflasi masih didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,12 persen, terutama dari komoditas bawang merah, beras, dan tomat.
Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya justru mengalami inflasi tinggi hingga 6,76 persen. Namun, yang paling menonjol adalah kelompok pendidikan yang menyumbang deflasi 0,98 persen, dipicu kebijakan restrukturisasi biaya pendidikan oleh Pemprov Lampung.(*)