Connect with us

DPRD

Budhi Condrowati Dorong KONI Lampung Segera Cairkan Bonus Atlet

Published

on

Foto: anggota Komisi V DPRD Lampung Budhi Condrowati (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Buntut dari belum dibayarkannya bonus bagi para atlet dan pelatih yang telah menorehkan prestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua beberapa waktu lalu, membuat geram anggota Komisi V DPRD Lampung Budhi Condrowati, Minggu (27/02/2022).

Saat dimintai keterangan perihal tersebut, Srikandi PDI-Perjuangan Lampung tersebut prihatin dengan keadaan para pelatih dan atlet yang sudah berjuang untuk mengharumkan Lampung di kancah kompetisi nasional. Namun bonus yang dijanjikan untuk menjadi hak mereka tak kunjung ditunaikan.

“saya meminta dan mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung segera menunaikan hak para atlet dan pelatih ini. Kalau ada persoalan administrasi, segera diurus, agar bonus yang telah dijanjikan tersebut dapat segera mereka dapatkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan pelatih dan atlet Lampung peraih medali pada PON XX 2021 Papua menyambangi kantor KONI Provinsi Lampung, Jumat (25/2/2022) siang. Sejumlah orang yang datang untuk mempertanyakan bonus yang menjadi hak mereka sampai saat ini belum diterima.

Perwakilan pelatih dan atlet tersebut, berasal dari beberapa Cabang Olahraga (Cabor), diantaranya Angkat Besi, Angkat Berat, Bisbol dan Sofbol, Karate, Muaythai dan Senam.

Intinya mereka menyampaikan keluhan yang sama, yaitu mempertanyakan kejelasan kapan bonus mereka dicairkan. Kedatangan mereka bertujuan menemui Ketua Umum KONI Lampung, M Yusuf Barusman, namun karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, maka mereka diterima Ketua Harian, Hanibal dan Sekum KONI Lampung Subeno, didampingi Bidang Organisasi Alfi Darwin dan Wakabid Humas Edi Purwanto.

Mewakili para pelatih, Muklas, menanyakan bahwa pelatih dan atlet yang selama ini menunggu pencairan bonus yang sudah diserahkan secara simbolis di Mahan Agung oleh Gubernur Lampung, ternyata hingga empat bulan tidak pernah ada kabarnya.

“Mohon disampaikan kepada Ketua Umum KONI Lampung, bahwa kami menunggu hak kami. Selaku pelatih dan atlet kami sudah melaksanakan tugas kami mulai dari Pra PON, hingga PON di Papua dengan sekuat tenaga bahkan dengan berdarah-darah. Tentu kami berhak dong atas bonus sebagai hak kami, maka dari itu kami ke sini menanyakan hak kami ini. Mohon maaf sebelumnya,” kata Muklas, seperti dilansir dari Warta9.con

Lanjut Muklas, sudah beredar kabar uang bonus itu sudah ada di Pemprov Lampung dan dapat dicairkan dari Februari 2022. Namun hingga saat ini, pengurus KONI Lampung masih menunda.

“Seharusnya kami diberikan kemudahan. Selama ini KONI Lampung berani mencari dana talangan untuk memenuhi kebutuhan para atlet Lampung. Namun ini kenapa yang dananya sudah ada kok malah ditunda-tunda. Maka dari itu mohon disampaikan kepada bapak Ketua Umum KONI Lampung agar segera menyelesaikan hak-hak para atlet ini,” tambah Muklas.

Sementara itu atlet senior Uyung Hendri dari cabang olahraga Baseball peraih medali perak PON XX Papua mengatakan, bahwa sebagai atlet sudah mengorbankan waktu tidak kurang dari dua setengah tahun untuk persiapan hingga diraihnya medali di PON Papua 2021.

“Kami menjadi atlet sudah berapa kali PON. Dan kali ini benar-benar aneh menurut saya. Barang yang sudah ada dan sangat mudah untuk diurus, kok kelihatannya malah dipersulit sendiri. Kami bukan tanpa alasan datang ke sini. Ketimbang kami harus bicara di luar sana tidak karuan, maka kami sampaikan keluhan dan kebutuhan kami ini pada jalur yang benar,” ujar Uyung.

Dia menambahkan bahwa atlet dituntut untuk membawa Lampung 10 besar. “Kami sudah berjuang dan sudah memberikan yang terbaik. Selama 3 tahun kami berjuang baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Kami sudah memberikan kewajiban, sekarang kami menuntut hak kami,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sherly atlet Karate putri Lampung, menyampaikan apa yang menjadi jeritan hatinya saat ini. “Kami sudah jauh bahkan meninggalkan keluarga, teman-teman dan kepentihgan lainnya saat persiapan selama 3 tahun. Lalu berjuang keras dalam membela Lampung tercinta ini. Tolong Pak Ketua Umum KONI, segera berikan hak bonus kami,” ungkapnya.

Sherly menambahkan, Provinsi lain bonus sudah cair, bahkan ada yang setelah PON selesai langsung dibayar. Berbeda dengan Lampung yang sudah 4 bulan belum juga ada titik terang atau kejelasan kapan bonus akan keluar. “Kenapa Lampung yang sudah ada uangnya, kok malah ditunda-tunda,” tuturnya dengan nada bertanya.

Sementara itu, Ketua Harian Hannibal meminta para atlet dan pelatih peraih medali PON untuk bersabar, sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum KONI Lampung. Yang jelas pengurus KONI saat ini sudah berusaha untuk segera memberikan hak atlet dan pelatih, sesuai dengan pesan Ketua Umum untuk para atlet.

“Saya selaku Ketua Harian, sudah melaporkan pertemuan ini kepada Ketum melalui WA. Intinya para pelatih dan atlet bersabar. Maret akan segera ada titik terangnya,” kata Hannibal.

Pada kesimpulannya, para pelatih dan atlet meminta agar hak mereka sudah tuntas pada pertengahan Maret. “Jika Ketua Umum punya permintaan, maka kami juga minta permintaan yang sama. Agar pencairan bonus kami sudah bisa dilakukan pada pertengah bulan Maret. Jangan hanya kami saja yang disuruh mendengar, suara dan hak kami juga tolong didengar,” tambah Uyung atlet senior dengan tegas. (Gus/*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Pemprov Bersama DPRD Lampung Perkuat Sinergi Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

Published

on

Foto: Anggota DPRD Lampung Fauzan Sibron

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.

“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).

Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.

“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.

“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.

Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.

“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.

Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.

“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.

Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.

“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.

Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.

“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.

Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.

“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.

“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.

Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading