Connect with us

DPRD

Giat Reses, Elly Wahyuni Serap Aspirasi dan Bantu Masyarakat Korban Puting Beliung

Published

on

Foto: Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni saat melangsungkan kegiatan reses beberapa waktu lalu

 

Alteripost.co, Pringsewu-
85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung mulai turun ke masing-masing Dapil, untuk melangsungkan agenda rutin yakni kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat.

Salah satunya Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni. Wakil Rakyat Dapil III (Pesawaran, Metro dan Pringsewu) itu mulai turun dan melaksanakan giat reses di beberapa titik.

Beberapa hari lalu Srikandi Gerindra ini melangsungkan giat reses di Desa Yosodadi, Pekon Fajar Agung dan Pekon Sukoharjo dan di beberapa daerah lainnya. Dalam kesempatan tersebut, terungkap sebagian besar permasalahan, seperti dari sektor pendidikan dan infrastruktur.

Menanggapi beberapa masukan dari konstituennya tersebut, Ketua PIRA Lampung ini mengaku siap menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga.

“Saya sudah mendengar secara langsung keluhan dan keinginan warga, maka dari itu InsyaAllah aspirasi-aspirasi dari masyarakat ini bakal kita perjuangkan lewat jalur parlemen,” kata dia.

Ia menyebut, keluhan dan aspirasi yang dilontarkan warga bakal diperjuangkannya, dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Agar apa yang diinginkan warga bisa ditangani secara serius dan menuai jalan keluar dari persoalan.

“Karena fungsi DPRD ini selain pengawasan dan penganggaran, kita juga punya tanggung jawab moral dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat lewat jalur parlemen,” pungkasnya.

Selain menyerap aspirasi, Elly Wahyuni juga turut membantu masyarakat yang menjadi korban angin puting beliung. Ia berharap, kepada masyarakat yang terdampak musibah angin puting beliung agar diberikan ketabahan dan kesabaran. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading