Connect with us

DPRD

Mingrum Buka Paripurna Istimewa HUT Provinsi Lampung

Published

on

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay membuka rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Provinsi Lampung, di Gedung DPRD Provinsi Lampung. Jum’at (18/3/2022).

Berdasarkan PP No.3 Tahun 1964 dan kemudian ditetapkan dengan UU 14 Tahun 1964, secara administratif Lampung memiliki tiga kabupaten dan satu kota, sehingga dalam perjalanannya terbentuk menjadi 15 kabupaten/kota di usia yang ke-58 ini. Ucap Mingrum Gumay.

Ketua DPRD Mingrum Gumay juga menyampaikan, bahwa keberhasilan pembangunan yang diraih merupakan kerja gotong royong dari semua pemangku kepentingan, apalagi ditengah perubahan yang sangat masif, kita selalu dituntut untuk melakukan inovasi secara cepat dan tepat.

Mingrum Gumay menjelaskan, DPRD Lampung merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bersedia mendukung program prioritas. Katanya.

“Efesiensi dan Efektifitas harus dapat diukur sebagai tingkat keberhasilan program prioritas yang dilakukan,sebagai upaya melihat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah”. Tuturnya.

Sementara, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menilai bebry penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021 semakin membaik meskipun pandemi Covid-19 masih terjadi. Hal ini ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus menunjukan tren positif setiap triwulannya dan hingga akhir 2021 ekonomi Lampung tumbuh positif sebesar 2,79% dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh negatif 1,67%.

“Kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut didorong oleh beberapa faktor, seperti kinerja sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang terus tumbuh positif..Meningkatnya pertumbuhan ekonomi itu juga karena realisasi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Arinal-Chusnunia, yaitu Program Kartu Petani Berjaya (KPB), Pemberantasan peredaran pupuk palsu, beasiswa mahasiswa pertanian, revitalisasi lada. Upaya itu dapat meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya”. Tutupnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading