Connect with us

DPRD

Sahdana Minta APH Usut Tuntas Kasus Pembegalan

Published

on

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Sahdana mengecam tindakan Pembegalan sepeda motor yang merenggut nyawa korban insial (JS), Jum’at (25/3/2022) Pukul 06.00 Wib. Sahdana meminta pihak kepolisian mengkap dalang pembunuhan dibalik tindak kriminal itu.

“Berharap kepada Kapolda Lampung, Kapolres Way kanan dan Kapolsek Bumi agung agar dapat mengungkap dan menangkap pelaku Begal sadis ini karena telah menghilangkan nyawa seorang, apalagi mengingat beliau (korban) adalah seorang Ustadz.,” tegas Sahdana.

Menurut keterangan istri korban Sunarmi (40) mengatakan, Sekitar Pukul 05.30 Wib korban berangkat dari rumah untuk menjemput anak perempuannya Arin (15) di Pondok Pesantren Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung.

“Pada saat melintasi jembatan jalan poros kampung pisang indah, diduga korban dihadang dua orang pelaku tidak dikenal yang merampas sepeda motor milik Korban dan melukai korban dengan senjata tajam sehingga korban mengalami luka tusuk 5 cm di bagian bawah dada sebelah kiri, luka tusuk 3 cm di paha kanan bawah dan luka memar di bagian perut yang mengakibatkan korban (JS) meninggal dunia di lokasi, kemudian pelaku langsung meninggalkan korban, terangnya.

Disisi lain salah satu saksi mata Imam Sokhib (40), yang pada saat Itu sedang membuka toko kelontong di depan rumah tiba-tiba melihat dua orang yang diduga pelaku menggunakan penutup wajah melintas dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan 2 unit sepeda motor jenis matic yang diperkirakan salah satu sepeda motor milik korban menuju arah perbatasan wilayah kampung Terantang Sakti Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

“Sahdana menegaskan tindakan kriminal ini harus diungkap agar tak lagi ada kejahatan serupa. Menurutnya pihak kepolisian harus segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku”, tutupnya. (*)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPRD

Wajib Ditiru, Pihak Ketiga Dinas BMBK Setorkan Kelebihan Pembayaran Sebelum Tenggat Waktu

Published

on

Foto: Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beberapa poin temuan guna perbaikan, serta menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan, dan penganggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung agar ke depannya semakin baik.

Menarik sedikit belakang, BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung guna ditindaklanjuti dan dibahas, dengan masa waktu kerja 14 hari sejak bahan rekomendasi diparipurnakan beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Lampung Joko Santoso saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya mulai bekerja dengan menindaklanjuti bahan rekomendasi dari BPK.

“Hari ini (Selasa, 17/04) Pansus telah memanggil Dinas terkait, untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait temuan dari BPK, seperti adanya indikasi kegiatan tidak sesuai ketentuan maupun kelebihan pembayaran,” kata Joko, Selasa (17/04/2022).

Lanjut Joko, OPD pertama yang dipanggil adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK). Menyoal temuan dari BPK, sambungnya, sang Kepala Dinas (Kadis) menyebut telah menjalankan rekomendasi dari BPK berupa beberapa hal yang menjadi temuan.

“Soal temuan BPK terkait 14 kegiatan tersebut, sudah diselesaikan pihak ketiga dengan mengembalikan kelebihan pembayaran sebelum tenggat waktu yang ditentukan, yakni 60 hari kerja sejak rekomendasi dari BPK diparipurnakan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Joko menambahkan, Kadis BMBK telah memberikan keterangan diikuti dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) dari 14 kegiatan yang menjadi temuan dari BPK.

“Dari keterangan Pak Kadis, Pihak ketiga dari 14 kegiatan telah memulangkan kelebihan pembayaran ke Kasda. Bukti STS juga tadi ditunjukkan kepada kami (Pansus LHP BPK,red),” ucap Joko.

Menurut Joko, pihak Pansus akan terus bekerja untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Rencananya, besok (Rabu, 18/04) pihaknya bakal memanggil beberapa OPD terkait, seperti RSUDAM, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Kita bakal tindaklanjuti secara estafet, prinsipnya Pansus akan bekerja maksimal demi menghasilkan Poin-poin rekomendasi yang efektif dan efisien, guna perbaikan serta bahan evaluasi agar pengelolaan dan juga penganggaran Pemprov Lampung semakin baik ke depannya,” pungkasnya. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading