Connect with us

Lampung

Gubernur Arinal Ajak PPPNI Bersinergi Membangun Lampung

Published

on

Foto: Gubernur Arinal saat menghadiri pelantikan DPW PPNI Lampung (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, dan Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung periode 2022-2027, di Ballroom Swissbell Hotel, Kamis (31/03).

Pelantikan dipimpin langsung Ketua DPP PPNI, Harif Fadhillah. Untuk yang dilantik adalah Ketua DPW PPNI Provinsi Lampung Puji Sartono, Ketua Dewan Pertimbangan DPW PPNI Provinsi Lampung Pramarikana, dan Ketua Majelis Kehormatan Etik Keperawatan DPW PPNI Provinsi Lampung Fitra Pringga Yuda dengan Total yang dilantik 68 orang, terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah 52 orang , Dewan Pertimbangan 7 orang dan Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan 9 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat atas dilantiknya Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, dan Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan DPW PPNI Provinsi Lampung.

“Semoga momentum pelantikan ini menjadi langkah awal untuk membangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka memantapkan dan meningkatkan semangat juang kita, untuk terus membangun kesehatan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Arinal.

Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar di Indonesia, dengan persentasenya mencapai 60 persen dari seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah perawat di Indonesia mencapai 511.191 orang pada 2021.

Jumlah itu meningkat 16,65 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 438.234 orang. Melihat trennya, jumlah perawat di dalam negeri cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Jumlah yang sangat potensial untuk mengisi kebutuhan di dalam atau luar negeri.

Berdasarkan data tersebut, kata Gubernur, peran perawat sangat strategis bagi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, bukan hanya untuk pemenuhan pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu Pemerintah untuk mempercepat pengentasan masalah kesehatan, seperti : kasus diare, angka kematian ibu, stunting, penanganan gizi buruk, TBC dan hipertensi.

Hadir dalam kegiatan Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Ketua DPW PPNI Provinsi Lampung Puji Sartono, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta.

Gubernur Arinal menambahkan, tentu, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa bekerja sendirian dalam mewujudkan masyarakat sehat. Untuk itu, perawat melalui pendekatan keluarga diharapkan aktif mendatangi masyarakat sehat guna melakukan upaya pencegahan yakni gerakan pencegahan munculnya berbagai penyakit.

“Keberadaan yang lebih dekat dengan masyarakat merupakan upaya promotif-preventif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit pada masyarakat, ” kata Gubernur.

Perawat dalam pembangunan kesehatan khususnya di Desa/Kelurahan diharapkan akan mendorong terciptanya “Desa/Kelurahan Sehat”, kemudian “Kecamatan Sehat”, “Kabupaten/Kota Sehat” dan pada akhirnya tercapai “Provinsi Lampung Sehat” menuju Lampung Berjaya Indonesia Hebat.

Gubernur melanjutkan, Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan bagi Perawat saat menjalankan tugas, memberikan perhatian yang bekerja di fasilitas kesehatan masyarakat, terutama yang bertugas di daerah terpencil, kepulauan terluar, perbatasan atau daerah rawan konflik.

Selain itu, Pemerintah akan terus meningkatkan SDM Perawat untuk semakin unggul dan kompetitif terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang menuntut perawat untuk lebih mengenal teknologi khususnya dalam bidang kesehatan, demi meningkatkan kompetensi dan keterampilan calon Perawat sesuai kebutuhan pasar global, serta sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan Perawat.

“Melalui momentum ini, saya berharap para perawat untuk tetap memelihara komitmen yang tinggi dan membangun kerjasama antara tenaga kesehatan,” tandas Gubernur.

“Saya juga meminta para perawat mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan aman dengan berpegang pada kode etik, standar profesi dan praktik serta perundang-undangan yang mengatur praktik keperawatan lainnya,” tambahnya lagi.

Keberadaan PPPNI diharapkan dapat terus meningkatkan peran dan fungsi perawat di dalam ikut serta secara aktif membangun di daerah Lampung “Sai Bumi Ruwa Jurai” tercinta.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah dalam kesempatan yang sama meminta dukungan Gubernur Lampung terkait perawat yang masih berstatus tenaga honor agar diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami mohon dukungan pak Gubernur, membuat surat dukungan kepada Presiden, mendukung afirmasi agar honor menjadi P3K. Sekaligus ini menjadi wujud keseriusan kami, memperjuangkan rekan-rekan perawat yang masih honor,” kata Harif Fadhillah

Ketua Umum DPP PPNI juga menyampaikan kesiapannya mendukung dan membantu sebagai mitra Pemerintah Provinsi serta turut menyukseskan program-program Gubernur di bidang kesehatan. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

BPBD Lampung Bakal Kirim Relawan ke NTT, Warga Pesisir Diimbau Waspadai Ancaman Bencana

Published

on

Foto: Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal

Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.

“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu (16/8/2026).

Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.

Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.

“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.

Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.

Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.

“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.

Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.

Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.

“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.

Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.

Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.

“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.

Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading