Connect with us

Lampung

Gubernur Arinal Ajak PPPNI Bersinergi Membangun Lampung

Published

on

Foto: Gubernur Arinal saat menghadiri pelantikan DPW PPNI Lampung (istimewa)

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, dan Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung periode 2022-2027, di Ballroom Swissbell Hotel, Kamis (31/03).

Pelantikan dipimpin langsung Ketua DPP PPNI, Harif Fadhillah. Untuk yang dilantik adalah Ketua DPW PPNI Provinsi Lampung Puji Sartono, Ketua Dewan Pertimbangan DPW PPNI Provinsi Lampung Pramarikana, dan Ketua Majelis Kehormatan Etik Keperawatan DPW PPNI Provinsi Lampung Fitra Pringga Yuda dengan Total yang dilantik 68 orang, terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah 52 orang , Dewan Pertimbangan 7 orang dan Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan 9 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengucapkan selamat atas dilantiknya Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, dan Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan DPW PPNI Provinsi Lampung.

“Semoga momentum pelantikan ini menjadi langkah awal untuk membangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka memantapkan dan meningkatkan semangat juang kita, untuk terus membangun kesehatan di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Arinal.

Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar di Indonesia, dengan persentasenya mencapai 60 persen dari seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah perawat di Indonesia mencapai 511.191 orang pada 2021.

Jumlah itu meningkat 16,65 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 438.234 orang. Melihat trennya, jumlah perawat di dalam negeri cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Jumlah yang sangat potensial untuk mengisi kebutuhan di dalam atau luar negeri.

Berdasarkan data tersebut, kata Gubernur, peran perawat sangat strategis bagi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, bukan hanya untuk pemenuhan pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu Pemerintah untuk mempercepat pengentasan masalah kesehatan, seperti : kasus diare, angka kematian ibu, stunting, penanganan gizi buruk, TBC dan hipertensi.

Hadir dalam kegiatan Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah, Ketua DPW PPNI Provinsi Lampung Puji Sartono, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta.

Gubernur Arinal menambahkan, tentu, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa bekerja sendirian dalam mewujudkan masyarakat sehat. Untuk itu, perawat melalui pendekatan keluarga diharapkan aktif mendatangi masyarakat sehat guna melakukan upaya pencegahan yakni gerakan pencegahan munculnya berbagai penyakit.

“Keberadaan yang lebih dekat dengan masyarakat merupakan upaya promotif-preventif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit pada masyarakat, ” kata Gubernur.

Perawat dalam pembangunan kesehatan khususnya di Desa/Kelurahan diharapkan akan mendorong terciptanya “Desa/Kelurahan Sehat”, kemudian “Kecamatan Sehat”, “Kabupaten/Kota Sehat” dan pada akhirnya tercapai “Provinsi Lampung Sehat” menuju Lampung Berjaya Indonesia Hebat.

Gubernur melanjutkan, Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan bagi Perawat saat menjalankan tugas, memberikan perhatian yang bekerja di fasilitas kesehatan masyarakat, terutama yang bertugas di daerah terpencil, kepulauan terluar, perbatasan atau daerah rawan konflik.

Selain itu, Pemerintah akan terus meningkatkan SDM Perawat untuk semakin unggul dan kompetitif terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang menuntut perawat untuk lebih mengenal teknologi khususnya dalam bidang kesehatan, demi meningkatkan kompetensi dan keterampilan calon Perawat sesuai kebutuhan pasar global, serta sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan Perawat.

“Melalui momentum ini, saya berharap para perawat untuk tetap memelihara komitmen yang tinggi dan membangun kerjasama antara tenaga kesehatan,” tandas Gubernur.

“Saya juga meminta para perawat mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan aman dengan berpegang pada kode etik, standar profesi dan praktik serta perundang-undangan yang mengatur praktik keperawatan lainnya,” tambahnya lagi.

Keberadaan PPPNI diharapkan dapat terus meningkatkan peran dan fungsi perawat di dalam ikut serta secara aktif membangun di daerah Lampung “Sai Bumi Ruwa Jurai” tercinta.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah dalam kesempatan yang sama meminta dukungan Gubernur Lampung terkait perawat yang masih berstatus tenaga honor agar diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami mohon dukungan pak Gubernur, membuat surat dukungan kepada Presiden, mendukung afirmasi agar honor menjadi P3K. Sekaligus ini menjadi wujud keseriusan kami, memperjuangkan rekan-rekan perawat yang masih honor,” kata Harif Fadhillah

Ketua Umum DPP PPNI juga menyampaikan kesiapannya mendukung dan membantu sebagai mitra Pemerintah Provinsi serta turut menyukseskan program-program Gubernur di bidang kesehatan. (Rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Beberapa Kegiatan Masih Jadi Temuan BPK, Alzier Sebut Kinerja Inspektorat Lampung Tidak Maksimal

Published

on

Foto: Tokoh Lampung M. Alzier Dianis Thabranie

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kinerja Inspektorat Lampung kembali disoal usai sejumlah kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti kegiatan yang terindikasi tidak sesuai ketentuan, serta ada beberapa kegiatan yang masuk kategori kelebihan pembayaran.

Salah satu tokoh Lampung Alzier Dianis Thabranie (ADT), turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung di bawah komando Inspektur Freddy SM.

Alzier menduga, masih cukup banyak kegiatan baik fisik maupun jasa di Tahun Anggaran (2021) yang menjadi temuan BPK menjadi bukti bahwa kinerja Inspektorat Lampung tidak maksimal.

“Inspektorat Lampung tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Sehingga sejumlah kegiatan masih jadi temuan BPK,” ucap Alzier, Kamis (19/05/2022).

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana juga turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung. Bahkan ia sampai mempertanyakan kerja Inspektorat Lampung ngapain aja? Mengingat masih cukup banyak kegiatan di sejumlah OPD menjadi temuan BPK.

“Inspektorat sebagai pengawas internal kerjanya ngapain aja? Kenapa temuan BPK ini selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti indikasi dalam realisasinya tidak sesuai ketentuan, ada juga kegiatan yang kelebihan pembayaran,” ucap Sahdana.

Sahdana menyebut, APIP atau Inspektorat Lampung harus proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Itu harus dilakukan demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kegiatan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali.

“Harus ada perbaikan di tubuh Inspektorat Lampung, mereka mesti lebih proaktif dalam mengawasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang direalisasikan di masing-masing OPD, supaya tidak menjadi temuan BPK lagi di tahun mendatang,” pungkas Sahdana.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masing-masing OPD.

“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga minta kepada para pengawas proyek yang ada di masing-masing OPD agar lebih teliti lagi dalam mengawasi proyek yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kembali indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Perlu diketahui, belum lama ini BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung agar ditindaklanjuti dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Sejumlah kegiatan disoal BPK karena menjadi temuan.

Seperti kegiatan fisik pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM. Dalam rapat paripurna itu disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar.

Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp73,38 juta. Serta jika dikupas semakin dalam masih ada beberapa kegiatan lainnya yang menjadi temuan BPK. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading