Connect with us

Lampung

Rakor Bersama Tim P3DN, Bahas Percepatan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa

Published

on

Foto: Istimewa for Alteripost.co

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Lampung dalam rangka percepatan implementasi pengadaan barang dan jasa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, di Gedung Pusiban, Selasa (12/4/2022).

Sekdaprov Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa rakor ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo saat membuka Raker Kementerian Perdagangan di Istana Negara pada 4 Maret lalu.

“Rapat ini guna menindaklanjuti arahan Presiden untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan ini untuk mengoperasionalkan arahan Presiden, agar apa yang diinginkan Presiden sampai ke tingkat bawah” kata Sekdaprov.

Sekdaprov juga menyampaikan bahwa potensi belanja 40% Produk Dalam Negeri Pemprov Lampung pada APBD TA 2022 sebesar Rp.1,25 Triliun, sesuai amanat PP 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selaku Ketua Tim P3DN Provinsi Lampung, Sekdaprov menyebutkan beberapa hal terkait progres P3DN di Provinsi Lampung, diantaranya Pembentukan Tim P3DN berdasar SK Gubernur Nomor 206/B.04/HK/2022, Pemetaan Potensi APBD untuk pengadaan barang dan jasa TA 2022.

Kemudian e-Katalog dimana komoditas jasa kebersihan telah tayang dalam e-katalog lokal, sedangkan untuk produk makanan dan minuman, konstruksi, alat dan mesin pertanian, serta bibit dan benih masih dalam proses pembuatan etalase produk di LKPP. Serta belanja melalui e-Purchasing (SIBELA) telah mencapai 1,067 M.

Sekdaprov mendorong tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan jumlah dan persentase minimal 40 persen belanja untuk produk dalam negeri serta meminta tiap OPD memberikan data komitmen anggaran belanja produk dalam negeri, termasuk UKM/IKM/Artisan sebesar minimal 40 persen.

Sementara itu, Karo Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Lampung Slamet Riadi menyampaikan bahwa sampai tanggal 11 April, sebanyak 23 perusahaan didalam 10 etalase telah masuk di katalog elektronik lokal Provinsi Lampung, diantaranya etalase alat tulis kantor, makan dan minuman, pakaian dinas dan tradisional, jasa kebersihan, jasa keamanan, aspal, bahan material, bahan pokok, servis kendaraan dan beton ready mix.

Perlu diketahui, Rakor tersebut dihadiri Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kepala BPKAD, Kadis Perindag, Kadis Koperasi & UKM, Karo Perekonomian, Karo PBJ, Kacab PT Sucofindo, Ketua SMSI Lampung. (rls)

Facebook Comments Box
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lampung

Beberapa Kegiatan Masih Jadi Temuan BPK, Alzier Sebut Kinerja Inspektorat Lampung Tidak Maksimal

Published

on

Foto: Tokoh Lampung M. Alzier Dianis Thabranie

 

Alteripost.co, Bandarlampung-
Kinerja Inspektorat Lampung kembali disoal usai sejumlah kegiatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti kegiatan yang terindikasi tidak sesuai ketentuan, serta ada beberapa kegiatan yang masuk kategori kelebihan pembayaran.

Salah satu tokoh Lampung Alzier Dianis Thabranie (ADT), turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung di bawah komando Inspektur Freddy SM.

Alzier menduga, masih cukup banyak kegiatan baik fisik maupun jasa di Tahun Anggaran (2021) yang menjadi temuan BPK menjadi bukti bahwa kinerja Inspektorat Lampung tidak maksimal.

“Inspektorat Lampung tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Sehingga sejumlah kegiatan masih jadi temuan BPK,” ucap Alzier, Kamis (19/05/2022).

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Lampung Sahdana juga turut mengomentari kinerja Inspektorat Lampung. Bahkan ia sampai mempertanyakan kerja Inspektorat Lampung ngapain aja? Mengingat masih cukup banyak kegiatan di sejumlah OPD menjadi temuan BPK.

“Inspektorat sebagai pengawas internal kerjanya ngapain aja? Kenapa temuan BPK ini selalu sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti indikasi dalam realisasinya tidak sesuai ketentuan, ada juga kegiatan yang kelebihan pembayaran,” ucap Sahdana.

Sahdana menyebut, APIP atau Inspektorat Lampung harus proaktif dalam mengawasi, mengevaluasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang dan telah berjalan. Itu harus dilakukan demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik, supaya kegiatan yang menjadi temuan BPK ini tidak terulang kembali.

“Harus ada perbaikan di tubuh Inspektorat Lampung, mereka mesti lebih proaktif dalam mengawasi dan memonitoring sejumlah kegiatan yang sedang direalisasikan di masing-masing OPD, supaya tidak menjadi temuan BPK lagi di tahun mendatang,” pungkas Sahdana.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Lampung Inspektur Freddy SM saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengatakan bahwa pihaknya secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masing-masing OPD.

“Kita terus melakukan pembinaan dan pengawasan, kita juga minta kepada para pengawas proyek yang ada di masing-masing OPD agar lebih teliti lagi dalam mengawasi proyek yang sedang berlangsung di lapangan, sehingga tidak terjadi kembali indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran,” ungkap mantan Sekda Kabupaten Lampung Selatan tersebut.

Perlu diketahui, belum lama ini BPK telah menyerahkan bahan rekomendasi kepada DPRD Lampung agar ditindaklanjuti dengan estimasi waktu 14 hari kerja. Sejumlah kegiatan disoal BPK karena menjadi temuan.

Seperti kegiatan fisik pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM. Dalam rapat paripurna itu disebutkan bahwa pembangunan gedung perawatan neurologi RSUDAM dianggap BPK tidak sesuai spesifikasi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,92 miliyar.

Selain itu proyek pembangunan gedung tersebut juga terdapat pengurangan volume yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara Rp73,38 juta. Serta jika dikupas semakin dalam masih ada beberapa kegiatan lainnya yang menjadi temuan BPK. (Gus)

Facebook Comments Box
Continue Reading