DPRD
Dewi Nadi Ajak Pemuda Tangkal Paham Radikal
Alteripost.co, Lampung Tengah-
Anggota DPRD Lampung Ni Ketut Dewi Nadi menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kampung Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah.
Dalam arahannya, Anggota Komisi IV DPRD Lampung ini menjelaskan tujuan kegiatan ini dalam rangka menekan dan meminimalisir adanya paham radikalisme yang sifatnya dapat menimbulkan arogansi berbahaya terhadap kesatuan bangsa.
“Tentunya ini sudah menjadi kewajiban kita memberikan edukasi dan pembelajaran dalam konteks menjaga Idelogi Pancasila,” ujarnya.
Menurut Bendahara Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini, sosialisasikan ini penting disampaikan agar generasi millenial mengetahui secara pasti seperti apa jati diri bangsa karena dari kita hidup itu berawal dari perjuangan sehingga generasi muda tangguh dan tahan terhadap paham-paham radikalisme.
Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung ini juga menekankan kepada generasi muda agar dapat mengenal lebih dalam tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman dulu terkhusus di Lampung Tengah dengan harapan kesatuan serta persatuan mampu diperkokoh sebagai bagian dari landasan penerus bangsa.
“Peranan dari Pemerintah daerah sendiri sebagai pemangku kepentingan terlebih pula kepada legislatif yang akhirnya kegiatan ini mampu diselenggarakan dan hal tersebut sangat baik disampaikan khususnya bagi generasi millenial kita disini,” ucap Dewi Nadi
Tak hanya itu, ia tetap menghimbau kepada masyarakat terutama generasi muda yang mengikuti kegiatan tersebut untuk tidak mudah terhasut atau termakan paham radikalisme.
“Tidak bisa kita pungkiri kalau paham radikalisme sudah ada di Provinsi Lampung bahkan di Lampung Tengah, inilah fungsi dari kegiatan tersebut untuk mengedukasi para warga terutama generasi muda kalau bukan kita yang mensosialisasikan terus siapa lagi,” tegas politisi PDI Perjuangan asal dapil 7 Kabupaten Lampung Tengah ini.
Sementara itu, I Komang Koheri SE Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan selaku nara sumber Pertama mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan mengatakan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal jati diri dan ideloginya meliputi pola pikir, sikap serta tindakan sesuai Pancasila dan UUD 1945.
“Padahal modal dasar dalam membangun negara yang maju dan bahkan berkembang adalah memperkuat Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tanpa adanya rasanya cinta tanah air pasti tidak akan ada keinginan untuk memajukan bangsa ini,” paparnya.
Dijelaskannya, wawasan kebangsaan juga diperkuat atau ditopang dengan empat pilar yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Dengan kegiatan IPWK diharapkan khususnya generasi yang hadir pada kesempatan ini mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan bernegara dan turut semangat untuk saling melindungi satu sama lain,” ucapnya.
Di tempat yang sama kapolsek Seputih Mataram Iptu Yudi Kurniawan selaku nara sumber kedua menyampaikan, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan di pasal 2 telah dijelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar atau lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi, di sana sudah disebutkan dasar negara kita. Kemudian, adanya keberadaan UUD 1945 dari situ juga sudah ada dasarnya. Tujuan pelaksanaan tersebut, kami mencoba menjaga agar negara kita ini khususnya di Lampung Tengah tidak mudah disusupi oleh paham-paham radikalisme,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Kompol Denis Arya Putra,Kepala Kampung Darma Agung Kadek Sucandra,Tokoh agama ,adat,masyarakat dan Gannas ( Gerakan Anti Narkoba Nasional) dan Karang taruna. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Angkat Tema Lampung Emas, Unila Perkuat Kolaborasi Penelitian dan Inovasi
Aswarodi: Titik Api Baru di Kawasan TNWK Terkonfirmasi Berhasil Dipadamkan
Srikandi PLN UID Lampung Bekali Perempuan Disabilitas Keterampilan Pemasaran Digital
