DPRD
Srikandi Gerindra Lampung Ajak Kaum Milenial Tangkal Paham Radikal dan Tingkatkan Kreativitas
Alteripost.co, Metro-
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, daerah pilihan (Dapil) III Kota Metro, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu, Hj. Elly Wahyuni, SE, MM, menggelar sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, berlangsung di Aula Pesantren Wirausaha Payungi Kota Metro dan Aula Kelurahan Tejosari Metro Timur, Jum’at (17/6/2022) kemarin.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, SE, MM, menyampaikan giat tersebut digelar dengan tujuan, untuk meningkatkan kesadaran para kaum milenial ataupun masyarakat umum, tentang ideologi Pancasila dan wawasan terkait kebangsaan.
“Giat tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran kaum milenial tentang wawasan kebangsaan, dengan harapan menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan,” ungkapnya.
Srikandi dari Gerindra Lampung itu juga menambahkan, seiring semakin majunya era digital saat ini, maka pihaknya juga menegaskan untuk tidak melupakan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sehingga masyarakat dapat terdorong dalam kehidupan rukun dan sejahtera.
Mengingat, zaman semakin maju di era digital seperti ini, maka jangan sampai pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan soal kebangsaan malah pudar, bahkan terlupakan. Terutama generasi muda, yang saat ini telah mengalami degradasi.
“Karena semua nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam masalah ekonomi, bergotong-royong, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga, lalu dapat membentuk komunitas-komunitas yang sesuai potensinya masing-masing, bagi emak-emak dan apalagi kaum milenial di daerah Kota Metro ini,” kata Mami Elly sapaan akrabnya.
Dharma Setyawan, selaku Penggerak Payungi Kota Metro, menerangkan bahwa Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, tetapi juga harus diterapkan.
“Tidak hanya dihafalkan saja, tetapi juga dilaksanakan. Seperti contohnya di dalam payungi sendiri, saya mendorong tentang bagaimana para warga untuk bergerak di dalam bidang ekonomi, yakni UMKM. Bergotong-royong, bersama-sama membuka peluang untuk maju secara mandiri, semua itu tergerak karena diantaranya mengedepankan nilai-nilai dan makna dari Pancasila itu sendiri,” tuturnya.
Ia juga menceritakan secara singkat, sejarah terdirinya Payungi, yakni Pasar Yosomulyo Pelangi. Dengan sekuat tenaga, meyakinkan para warga untuk percaya diri bergerak dalam bidang ekonomi itu.
“Pada awalnya para warga itu sangat sulit sekali untuk diajak bergerak. Tetapi pada akhirnya, dengan keyakinan dan ketangguhan semangat yang sudah tertanam dari para warga, sehingga Alhamdulillah bersyukur sekali, selama kurang lebih tiga setengah tahun ini Payungi mencapai omsetnya di angka enam miliiaran. Karena itu, mari kita bersatu dan sama-sama untuk maju. Dengan mensatukan apapun kemampuan dan skill yang dimiliki dari para warga. Belakangan ini juga kami di Payungi, telah mendirikan Payungi University, Sekolah Desa, Sekolah Perempuan, Sekolah Seni Payungi, Sekolah Kampung Bahas Inggris, Sekolah Media Digital dll, dengan mengedepankan pelatihan skill yang ingin dikuasai,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Provinsi Lampung, Abdul Rohman Wahid. Dirinya mengajak, para milenial hingga para emak-emak untuk dapat meningkatkan rasa kebangsaan dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Ayo para milenial, bapak, emak-emak yang hadir ini untuk bersatu dalam membantu penerapan nilai-nilai pancasila di ruang keluarga hingga lingkungan sekitar. Contohnya mengingatkan anak-anaknya yang masih sekolah untuk hikmat saat upacara bendera, atau bisa juga bergotong-royong di bidang UMKM dengan warga sekitar, dan masih banyak lainnya,” tambah Wahid. (*)
DPRD
Pengesahan Raperda APBD 2025 Tegaskan Komitmen Pemprov Lampung dan DPRD pada Transparansi Keuangan
Alteripost Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/07/2026).
Menanggapi persetujuan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan, khususnya jajaran Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) yang telah bekerja maksimal dalam merampungkan tahapan pembahasan.
“Persetujuan ini merupakan wujud nyata dari sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, Raperda yang telah mendapat persetujuan dewan yang terhormat ini akan segera kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Fokus dan tujuan utama kita tetap satu, yakni mewujudkan masyarakat di Provinsi Lampung yang semakin sejahtera,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya.
Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, dalam laporannya memaparkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menilai bahwa secara umum pelaksanaan APBD berjalan dengan baik, di mana realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah menunjukkan tingkat serapan dan efisiensi yang optimal.
Guna penyempurnaan di masa mendatang, Banggar DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi strategis agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memprioritaskan pelayanan masyarakat yang selaras dengan visi misi Gubernur. Beberapa penekanan strategis tersebut meliputi:
• Sektor Tata Kelola dan Perencanaan: Perencanaan belanja pegawai harus dievaluasi agar proporsional dan mematuhi aturan perundang-undangan. Bappeda ditekankan untuk memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil dari RPJMD hingga APBD, sementara BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong untuk mempercepat penataan aset daerah serta memaksimalkan penerapan transformasi digital e-Katalog.
• Sektor Pendapatan dan Ekonomi: Bapenda diminta mempercepat penetapan NJOP dan administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong untuk melakukan inovasi layanan, menekan efisiensi belanja operasional, dan mengalihkan ruang fiskal tersebut menuju program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
• Sektor Infrastruktur: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diwajibkan menyusun jadwal pengadaan yang tepat waktu guna mengoptimalkan serapan anggaran dan meminimalisir risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul dan embung juga menjadi catatan prioritas.
• Sektor Kesehatan dan Sosial: Direkomendasikan adanya peningkatan fokus alokasi pada fasilitas layanan kesehatan, termasuk pemenuhan kelengkapan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek, RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu juga menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti sesuai regulasi kesehatan terbaru.
Rapat Paripurna ini diakhiri dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung oleh Sekretaris Dewan tentang Persetujuan Penetapan Raperda, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung.(*)
Pemprov Lampung Klaim Penanganan Kebakaran Terkendali dan Berhasil Cegah Api Masuk TN Way Kambas
Bank Lampung Salurkan CSR di Lampung Tengah
Berbekal Persiapan Matang, Wira Optimis Cabor Tenis Bakal Mendulang Emas di Porwanas
