DPRD
Srikandi Gerindra Lampung Ajak Kaum Milenial Tangkal Paham Radikal dan Tingkatkan Kreativitas
Alteripost.co, Metro-
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, daerah pilihan (Dapil) III Kota Metro, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu, Hj. Elly Wahyuni, SE, MM, menggelar sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, berlangsung di Aula Pesantren Wirausaha Payungi Kota Metro dan Aula Kelurahan Tejosari Metro Timur, Jum’at (17/6/2022) kemarin.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, SE, MM, menyampaikan giat tersebut digelar dengan tujuan, untuk meningkatkan kesadaran para kaum milenial ataupun masyarakat umum, tentang ideologi Pancasila dan wawasan terkait kebangsaan.
“Giat tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran kaum milenial tentang wawasan kebangsaan, dengan harapan menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan,” ungkapnya.
Srikandi dari Gerindra Lampung itu juga menambahkan, seiring semakin majunya era digital saat ini, maka pihaknya juga menegaskan untuk tidak melupakan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sehingga masyarakat dapat terdorong dalam kehidupan rukun dan sejahtera.
Mengingat, zaman semakin maju di era digital seperti ini, maka jangan sampai pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan soal kebangsaan malah pudar, bahkan terlupakan. Terutama generasi muda, yang saat ini telah mengalami degradasi.
“Karena semua nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam masalah ekonomi, bergotong-royong, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga, lalu dapat membentuk komunitas-komunitas yang sesuai potensinya masing-masing, bagi emak-emak dan apalagi kaum milenial di daerah Kota Metro ini,” kata Mami Elly sapaan akrabnya.
Dharma Setyawan, selaku Penggerak Payungi Kota Metro, menerangkan bahwa Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, tetapi juga harus diterapkan.
“Tidak hanya dihafalkan saja, tetapi juga dilaksanakan. Seperti contohnya di dalam payungi sendiri, saya mendorong tentang bagaimana para warga untuk bergerak di dalam bidang ekonomi, yakni UMKM. Bergotong-royong, bersama-sama membuka peluang untuk maju secara mandiri, semua itu tergerak karena diantaranya mengedepankan nilai-nilai dan makna dari Pancasila itu sendiri,” tuturnya.
Ia juga menceritakan secara singkat, sejarah terdirinya Payungi, yakni Pasar Yosomulyo Pelangi. Dengan sekuat tenaga, meyakinkan para warga untuk percaya diri bergerak dalam bidang ekonomi itu.
“Pada awalnya para warga itu sangat sulit sekali untuk diajak bergerak. Tetapi pada akhirnya, dengan keyakinan dan ketangguhan semangat yang sudah tertanam dari para warga, sehingga Alhamdulillah bersyukur sekali, selama kurang lebih tiga setengah tahun ini Payungi mencapai omsetnya di angka enam miliiaran. Karena itu, mari kita bersatu dan sama-sama untuk maju. Dengan mensatukan apapun kemampuan dan skill yang dimiliki dari para warga. Belakangan ini juga kami di Payungi, telah mendirikan Payungi University, Sekolah Desa, Sekolah Perempuan, Sekolah Seni Payungi, Sekolah Kampung Bahas Inggris, Sekolah Media Digital dll, dengan mengedepankan pelatihan skill yang ingin dikuasai,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Provinsi Lampung, Abdul Rohman Wahid. Dirinya mengajak, para milenial hingga para emak-emak untuk dapat meningkatkan rasa kebangsaan dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Ayo para milenial, bapak, emak-emak yang hadir ini untuk bersatu dalam membantu penerapan nilai-nilai pancasila di ruang keluarga hingga lingkungan sekitar. Contohnya mengingatkan anak-anaknya yang masih sekolah untuk hikmat saat upacara bendera, atau bisa juga bergotong-royong di bidang UMKM dengan warga sekitar, dan masih banyak lainnya,” tambah Wahid. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik masukan konstruktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terkait perlunya pengetatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai krusial guna memastikan alokasi energi bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fauzan menduga masih berlangsungnya antrean panjang disebabkan oleh kelalaian pengawasan serta adanya oknum yang menyalahgunakan mekanisme barcode subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga masih ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (07/10/2026).
Fauzan memaparkan, berdasarkan temuannya di lapangan, modus yang kerap terjadi melibatkan manipulasi identitas kendaraan saat proses pengisian bahan bakar.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.
Menyikapi dinamika tersebut, legislatif mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga guna memberlakukan verifikasi ganda di lapangan. Verifikasi tersebut mencakup kewajiban mencocokkan barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.
“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.
Ia menegaskan, langkah pencocokan fisik STNK selaras dengan sistem registrasi awal yang telah ditetapkan oleh regulator hilir migas.
“Di peraturan yang ada di BPH Migas itu sudah tertera bahwa barcode mekanismenya di-input melalui STNK. Maka petugas di lapangan bisa mencocokkan antara STNK dan barcode itu,” jelasnya.
Selain pemeriksaan STNK, pengawasan diusulkan mencakup pengecekan bagasi kendaraan yang dicurigai serta pengerahan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk memperkuat ketertiban di area SPBU.
“Kalau ini bisa dilaksanakan dan berlaku di Lampung, maka Satpol PP Pemerintah Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.
Fauzan menegaskan bahwa rangkaian langkah pengawasan ini murni ditujukan untuk menegakkan integritas penyaluran BBM subsidi, bukan menghambat hak konsumsi warga.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Terkait ketersediaan stok, DPRD Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah proaktif Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi ke BPH Migas. Namun, penambahan volume pasokan harus berjalan seiring dengan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan.
“Penambahan kuota itu kita tetap berharap kepada BPH Migas, apa yang telah diajukan Pemerintah Provinsi melalui gubernur bisa direalisasikan, karena sampai saat ini kita belum menerima jawabannya,” tutur Fauzan.
Ia menambahkan, ketegasan pengawasan di lapangan merupakan kunci utama penyelesaian masalah.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil langkah koordinasi dengan pihak terkait.
“Dinas ESDM akan terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan qr code yang bertujuan agar subsidi bbm tepat sasaran,” ucap Budhi.
Kata dia, Pemprov Lampung bakal berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut melalui penguatan koordinasi bersama aparat penegak hukum, Pertamina, dan instansi terkait guna menjamin transparansi, ketertiban, dan keadilan distribusi BBM bersubsidi bagi seluruh masyarakat Lampung. (Rls)
Srikandi PLN UID Lampung Bekali Perempuan Disabilitas Keterampilan Pemasaran Digital
Oknum Pengurus KONI Lampung Diduga Lakukan Tindakan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Pelatih Renang
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
