Lampung
Di Bawah Kepemimpinan Pj Sulpakar, Hubungan Pemkab Mesuji dan Pemprov Lampung Makin Mesra
Alteripost.co, Mesuji-
Hubungan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji terlihat makin mesra. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta rombongan yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), serta pengarahan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mesuji, Camat, Kepala Desa/Kepala kampung se-Kabupaten Mesuji, di Aula Kolam Taman Kehati, Kabupaten Mesuji, Sabtu (16/07/2022).
Pada kegiatan tersebut, Pj Bupati Mesuji Sulpakar menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama jajaran.
“Atas nama Pemkab Mesuji dan masyarakat Mesuji, saya menyampaikan selamat datang sekaligus terima kasih atas kunjungan Bapak Gubernur di Kabupaten Mesuji, karena setahu saya hari ini Pak Gubernur ada undangan dari Kementerian Desa, tapi beliau lebih memilih untuk hadir diantara kita semua,” ucap Sulpakar.
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati melaporkan bahwa sejak ditugaskan sebagai Penjabat Bupati Mesuji, dirinya telah melakukan konsolidasi, baik secara internal maupun eksternal, dan seluruh OPD di Kabupaten Mesuji telah memberikan pemaparan terkait perkembangan pembangunan di Kabupaten Mesuji.
“Oleh karena itu, Pak Gubernur ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, diantaranya adalah potensi daerah yang sangat luar biasa di Rawajitu Utara, namun masih terkendala oleh akses jalan, jika akses jalan memadai, Insya Allah Rawajitu Utara akan berkembang,” ucapnya.
Kemudian selain itu Pj Bupati juga menyampaikan terkait akses jalan Provinsi yang sebagian besar masih dalam kondisi kurang baik. Sehingga perlu dilakukan perbaikan agar dapat mempermudah masyarakat Mesuji dalam beraktifitas.
“Izin Pak Gubernur, ini aspirasi dari masyarakat Mesuji, termasuk dari Forkopimda juga, seperti dari Kapolres, Dandim, dan Kajati Mesuji, jadi bukan hanya masyarakat saja, tapi semua elemen ingin pembangunan di Mesuji menjadi lebih baik, tentu saja dengan bantuan dan arahan dari Pak Gubernur itu semua dapat dilaksanakan,” harap Pj Bupati Sulpakar.
Kemudian terkait pembangunan Dermaga Merah yang digagas Pemprov Lampung sebagai akses jalur perdagangan dengan Provinsi Bangka-Belitung, Sulpakar menyatakan bahwa Pemkab Mesuji telah melakukan pemetaan lahan untuk pembangunan Dermaga tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati juga menyatakan bahwa pendapatan asli daerah Mesuji sangat minim, oleh karenanya beliau berharap agar program pembangunan di Kabupaten Mesuji dapat diprioritaskan.
Menjawab hal tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi langsung berkoordinasi dengan Kepala Bappeda Provinsi Lampung dan Bappeda Kabupaten Mesuji.
Arinal menyatakan bahwa tahun 2023, Jalan Provinsi di Kabupaten Mesuji akan mulai diperbaiki.
“Mohon Kepala Bappeda Mesuji buat pemetaan dan skala prioritas jalan mana saja yang memang menjadi akses masyarakat dan menyentuh roda perekonomian, tahun depan kita perbaiki,” tegas Gubernur.
Selain itu, Gubernur Arinal juga menilai bahwa Sungai Mesuji memiliki potensi sumber daya air dan perikanan yang besar untuk dikembangkan.
Oleh karenanya terkait hal tersebut, Pemprov Lampung telah memfasilitasi dan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk membangun Balai Benih dan Budidaya Perikanan di wilayah Mesuji.
“Mesuji ini akan saya jadikan sebagai Kabupaten Perikanan, saya sudah sampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Lampung ini kaya akan ikan air tawar, ada jelabat, belida, patin, baung dan lain-lain, jadi mohon diperhatikan, Alhamdullilah direspon dan kita akan dibangunkan Balai Benih dan Budidaya Perikanan, dan akan saya tempatkan di Mesuji,” pungkas Gubernur Arinal. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Bersama Bima Arya, Bupati Egi Tekankan Pentingnya Kepemimpinan dan Penguatan SDM
SIGER Fest 2026 Resmi Dimulai, BI Lampung Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
