DPRD
Reses di Labuhan Ratu, Budiman AS Serap Aspirasi Konstituen
Alteripost.co, Bandarlampung-
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai sebagian besar masyarakat masih tidak tepat sasaran. Hal ini seperti yang dikeluhkan warga Labuhan Ratu Raya di hadapan Anggota DPRD Lampung Dapil Bandarlampung Budiman AS saat melangsungkan giat reses atau serap aspirasi masyarakat di Kelurahan setempat, Senin (12/9/2022).
“Banyak orang yang dikategorikan orang susah tapi tidak menerima PKH pak. Ini luput dari pemerintah,” ucap Erna, salah satu warga.
Sedangkan, orang kelas menengah malah menerima bantuan dari program tersebut.
Untuk itu, Erna mewakili masyarakat sekitar berharap, agar penerima program PKH di wilayahnya dapat ditinjau kembali, mengingat banyak penerima PKH yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS berjanji bakal memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Kita akan sampaikan kepada OPD terkait, agar persoalan di tengah masyarakat menuai titik terang,” ujarnya.
Dia menilai, persoalan di tengah masyarakat merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi Eksekutif, dan Budiman pun meyakini akan ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Selain bantuan PKH, masyarakat sekitar juga mengeluhkan pemerataan kualitas pendidikan.
Seperti yang diutarakan Dika, warga sekitar yang meminta agar pemerintah dapat mengkategorikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai wajib belajar.
“Saya berharap, supaya PAUD dapat dikategorikan sebagai wajib belajar,” ujarnya.
Alasannya, banyak anak di bawah usia dini memilih bersekolah di tingkat TK ketimbang PAUD
“Ya, bagaimana jika TK dan Paud disama ratakan saja pak, karena banyak anak di bawah umur memilih sekolah TK ketimbang PAUD,” kata dia. (*)
DPRD
Mukhlis Basri Sarankan Pemangku Kebijakan Kembali Duduk Bersama Tangani Banjir di Bandarlampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Hujan deras dengan intensitas tinggi disertai petir yang mengguyur Kota Bandarlampung beberapa waktu lalu, mengakibatkan banjir luapan di sejumlah titik permukiman warga.
Fenomena tersebut selalu berulang dan tentunya jika belum ditangani secara serius maka akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri menyarankan para pemangku kebijakan untuk kembali duduk bersama untuk mencari solusi dan dapat segera mengeksekusi hasil dalam mengatasi persoalan banjir yang terus berulang.
“Tentunya harus meninggalkan ego masing-masing, Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi dan Kota harus kembali duduk bersama untuk mengatasi persoalan banjir ini,” kata Udo Mukhlis sapaan akrabnya, Kamis (16/04/2026).
Mukhlis mengatakan, solusi yang paling ideal saat ini adalah memperbanyak titik-titik serapan air. Seperti membangun embung besar sebagai upaya menampung debit air hujan yang turun dengan intensitas tinggi.
“Tentunya ini bisa jadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk segera merencanakan pembangunan daerah serapan air. Walaupun memang harus ada pertimbangan seperti di anggaran dan lokasi yang akan dibangun. Nah di sini pentingnya para kepala daerah duduk bersama untuk mencari titik terangnya,” ujar Mukhlis.
Mukhlis juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati saat hujan turun. Ia juga menyarankan kepada masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.
“Tetap waspada dan berhati-hati saat hujan deras turun, serta jangan membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan,” ucapnya. (Gus)
Jelang Musda ke-XI, Golkar Tuba Buka Penjaringan Balon Ketua DPD
Inovasi Berbuah Manis, Lamsel Raih Runner-up Nasional dan Insentif Rp2 Miliar
Eva Dwiana Terima Penghargaan Creative Financing, Bandar Lampung Jadi Percontohan
