Lampung
Gubernur Arinal Buka Kegiatan Konferensi Kerja Tahunan PERNEFRI
Alteripost.co, Bandarlampung-
Gubernur Arinal Djunaidi membuka Konferensi Kerja dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), di Hotel Novotel, Jumat (7/10/2022).
Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyebutkan, penyelenggaraan Konferensi Kerja dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Nefrologi Indonesia yang diikuti 758 peserta ini merupakan terobosan karena dalam 2 tahun, kegiatan dilaksanakan secara Daring dan untuk tahun ini kegiatan pertemuan dilaksanakan secara Luring.
“Saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini, khususnya karena dilaksanakan di Provinsi Lampung, sehingga dapat menggerakkan perekonomian di Provinsi Lampung dalam masa pemulihan ekonomi pasca Covid -19, disamping utamanya dapat meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Lampung dalam bidang ginjal dan hipertensi,” kata Gubernur Arinal.
Kemajuan ilmu dan teknologi di Bidang Ginjal dan Hipertensi, telah berkembang pesat. Gubernur Arinal mengungkapkan, Kementerian Kesehatan telah menempatkan Uro-Nefrologi ke dalam Layanan Prioritas disamping Jantung, Kanker dan Stroke. Hal ini, lanjut Gubernur, menunjukkan pentingnya bidang ginjal dan hipertensi dalam bidang Kesehatan, khususnya terkait peran dalam penurunan angka kesakitan dan kecacatan serta perpanjangan umur harapan hidup apabila penyakit ginjal dan hipertensi dapat ditangani secara dini.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta dukungan atas rencana pembangunan RS bertaraf Internasional di Provinsi Lampung, diatas lahan seluas 114 Hektar. Gubernur menyebutkan, pembangunan Rumah Sakit tersebut dilakukan, salah satunya dilatarbelakangi oleh banyaknya pasien dalam negeri yang berobat ke luar negeri.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat atas pelaksanaan Konferensi Kerja dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Nefrologi Indonesia tahun 2022 di Provinsi Lampung.
“Kepada para Guru Besar dan narasumber lainnya, saya menitipkan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung, agar mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, dengan harapan Bidang Ginjal dan Hipertensi dapat berkembang pesat di Indonesia umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya,” tutup Gubernur Arinal.
Ketua PB Pernefri dr. Aida Lydia, PhD, SpPD, K-GH dalam kesempatannya mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan dan peningkatan cakupan layanan penyakit ginjal di Indonesia.
dr. Aida Lydia juga menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian dan dukungan Gubernur Lampung atas terselenggaranya kegiatan konferensi kerja yang dilaksanakan tiap 2 tahun ini.
Seiring dengan bertambahnya penderita penyakit ginjal pada tiap tahunnya, ke depan, Ketua PB PERNEFRI mengajak seluruh peserta dan masyarakat melakukan upaya pencegahan agar dapat mengurangi pasien penyakit ginjal.
Hadir dalam acara Koordinator PERNEFRI Wilayah Sumatera Bagian Selatan dr. Ian Effendi, SpPD, K-GH, Koordinator PERNEFRI seluruh wilayah, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung, Direktur RSUD Abdul Moeloek, Ketua IDI Provinsi Lampung, Seluruh Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi seluruh Indonesia, Ketua seluruh organisasi profesi kedokteran Indonesia. (*)
Alteripost.co, Bandarlampung-
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Santika Premier Bandar Lampung, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di Provinsi Lampung, agar dapat memperluas partisipasi dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Materi yang diberikan meliputi proses on boarding pelaku usaha, pemanfaatan kanal digital, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap peluang pasar.
Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberdayaan pelaku usaha.
“Pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil, di mana setiap rupiah belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi, peluang pasar pengadaan pemerintah sangat besar. Total Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional mencapai Rp722,7 triliun, dengan alokasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) sebesar Rp376,71 triliun. Peluang tersebut terus berkembang seiring meningkatnya transaksi secara elektronik.
“Peluang pasar pemerintah nyata, besar, dan terus bergerak ke arah transaksi elektronik. Ini merupakan momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem pengadaan yang sehat, kompetitif, profesional, dan berintegritas, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPP, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dan mitra bagi pelaku usaha melalui pendampingan serta ruang komunikasi yang terbuka.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah.
“Di Provinsi Lampung, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha daerah,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa dari total APBD Provinsi Lampung Tahun 2026 sebesar Rp8,1 triliun, sekitar Rp3,4 triliun atau 42 persen dialokasikan untuk belanja pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,6 triliun dapat diakses oleh para penyedia melalui belanja barang, pekerjaan konstruksi, maupun berbagai jenis jasa lainnya.
Marindo juga menegaskan komitmen Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan konsolidasi harga terhadap barang-barang standar agar proses pengadaan lebih efisien, terukur, dan terhindar dari praktik manipulasi.
“Saya menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa menjaga integritas dan kepatuhan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, serta memanfaatkan digitalisasi pengadaan dengan tetap memastikan kualitas dan ketepatan waktu,” tegasnya.
Menurut Marindo, peningkatan kapasitas menjadi kunci agar pelaku usaha, khususnya UMKK, mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaku usaha daerah dapat berkembang menjadi penyedia yang profesional, inovatif, serta mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
“Pemprov Lampung berharap semakin banyak pelaku usaha di Lampung yang mampu naik kelas, lebih profesional, inovatif, dan siap bersaing tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha daerah yang mampu memanfaatkan peluang pasar pengadaan pemerintah secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
Plt Bupati Lampung Tengah Raih Penghargaan Pendidikan Adaptif di Lampung Post Executive Forum II 2026
Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha, Begini Pesan Sekdaprov Marindo
Pemprov Lampung Bakal Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026
