Lampung Utara
Perwakilan Masyarakat Lampura Kecam Wacana KPK Hibahkan Aset Milik Agung ke Pemkot Bandarlampung
Alteripost.co, Bandarlampung-
Wacana Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI menghibahkan asset sitaan korupsi mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menuai penolakan. Salah satunya datang dari Politisi Partai Gerindra Lampung Utara, M. Yusrizal.
Yusrizal menyayangkan, jika ketiga aset tersebut dihibahkan kepada Pemkot Bandarlampung. Yusrizal mengatakan, Kabupaten Lampung Utara (Lampura), hingga saat ini menjadi kategori daerah miskin.
“Tentunya diharapkan adanya barang sitaan tersebut bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya untuk Pemkab Lampura. Miris, andai kata KPK mengambil sebuah langkah atau kebijakan untuk menghibahkan aset tersebut menjadi aset Pemkot Bandarlampung,” kata Yusrizal, Kamis (29/12/2022).
Artinya tegas mantan ketua DPRD Lampura ini, ketika ketiga aset tersebut dihibahkan kepada Pemkot Bandarlampung menjadi pendapatan asli daerah Bandarlampung. Sementara ketiga aset sitaan KPK tersebut sudah barang tentu yang dirugikan adalah pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
”Untuk menghadapi kondisi Pemkab Lampura hingga hari ini terseok-seok peningkatan PAD’nya, diharapkan kepada pihak yang berwenang, meskipun ketiga aset tersebut berada di Bandarlampung. Saya meminta sebagai masyarakat Lampung Utara agar ketiga aset tersebut dikembalikan ke Lampung Utara,” ujarnya.
Lanjut Yusrizal, sebagai masyarakat kabupaten Lampung Utara, ia mendorong Pemkab Lampung Utara untuk segera mengambil langkah agar ketiga aset tersebut dihibahkan kepada Lampung Utara.
Dirinya berharap agar Pemkab Lampung Utara menjemput bola untuk memperjuangkan ketiga aset tersebut.
”Ini perjuangan masyarakat Lampung Utara, Kita berdoa agar ketiga aset tersebut dapat dikembalikan kepada Lampung Utara. Untuk peningkatan PAD,” ujarnya.
Perlu diketahui, ketiga aset yang rencananya akan diserahkan KPK kepada Pemkot Bandarlampung adalah berupa tanah seluas 734 M2 terletak di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dengan nilai kurang lebih Rp1,2 miliar. Kemudian tanah dan bangunan seluas 566 M2 di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung senilai Rp1 miliar.
Kemudian, satu aset lagi yakni tanah dan bangunan Gedung Graha Mandala Alam yang terdiri dari dua Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu tanah seluas 8.396 M2 dan tanah seluas 4.224 M2 di Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung semua aset tersebut atas nama Agung Ilmu Mangkunegara. (Rls)
Alteripost Lampung Utara – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memperkuat ekosistem keuangan sektor pertanian dan perikanan melalui peningkatan literasi serta akses terhadap layanan keuangan formal.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan yang diselenggarakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lampung Utara dengan melibatkan sebanyak 250 petani dan pembudidaya perikanan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan edukasi mengenai akses pembiayaan formal, investasi legal hingga perlindungan asuransi. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di daerah.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Biantori, mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola keuangan sekaligus memitigasi berbagai risiko keuangan.
Menurutnya, pemahaman terhadap pengelolaan keuangan sangat penting bagi petani untuk memperluas akses terhadap pembiayaan formal, membuka peluang investasi, serta memahami instrumen perlindungan asuransi yang dapat digunakan dalam menjalankan usaha tani.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy menilai penguatan literasi keuangan bagi kelompok petani merupakan kebutuhan penting. Hal tersebut mengingat indeks literasi dan inklusi keuangan kelompok petani masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan literasi pengelolaan keuangan, memperluas akses pembiayaan formal, serta membuka akses terhadap instrumen investasi dan perlindungan asuransi,” ujar Otto.
Otto menambahkan, OJK bersama industri jasa keuangan turut menghadirkan fasilitas pembukaan rekening saham secara gratis serta perlindungan asuransi bagi peserta kegiatan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang legal, aman, dan terpercaya.
Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menegaskan sektor pertanian dan perikanan memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat di daerah tersebut.
“Kami berkomitmen penuh untuk terus memperluas akses pembiayaan formal sekaligus memberikan pendampingan berkelanjutan, sehingga para petani di daerah ini dapat semakin mandiri, cerdas mengelola keuangan, dan naik kelas,” kata Hamartoni.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Provinsi Lampung, PT Phintraco Sekuritas, PT Asuransi Astra, Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Utara, pimpinan perbankan di Lampung Utara, serta para ketua kelompok tani dan pembudidaya perikanan.
Kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi petani dan pembudidaya perikanan di Lampung Utara.
Sinergi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target inklusi keuangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal serta terpercaya.(*)
HLN ke-81, PLN Lampung Berdayakan Perempuan Disabilitas Melalui Wirausaha
RSUDAM Ukir Capaian Baru, Pengembangan Layanan Melalui Tindakan DSA
Rakornas TPAKD 2026 Jadi Momentum Pesisir Barat Perluas Akses Pembiayaan UMKM
